Gitaris legendaris grup musik rock Queen, Brian May, baru-baru ini menyulut perdebatan sengit setelah secara tegas menolak kemungkinan Queen menggelar tur di Amerika Serikat dalam waktu dekat. Keputusan mengejutkan ini, yang diungkapkannya kepada
Daily Mail
, didasari oleh persepsi May bahwa Negeri Paman Sam kini telah menjadi “tempat yang terlalu berbahaya”, sebuah pandangan yang tak lepas dari dinamika politik dan sosial yang bergejolak, terutama di bawah bayang-bayang kepemimpinan Donald Trump. Lebih dari sekadar penolakan tur, May juga menyuarakan keberatan terhadap Festival Glastonbury dan menanggapi secara terbuka penggunaan lagu-lagu Queen oleh Trump tanpa izin, mengundang pertanyaan tentang batasan antara musik, politik, dan kebebasan berekspresi yang menjadi sorotan global.
Penolakan Brian May terhadap panggung Amerika Serikat bukanlah sekadar pernyataan biasa, melainkan refleksi mendalam atas kondisi sosial-politik yang ia amati. Dalam wawancaranya dengan
Daily Mail
, May secara eksplisit menyatakan, “Amerika saat ini adalah tempat yang berbahaya, jadi Anda harus memperhitungkan hal itu.” Pernyataan ini muncul hanya beberapa bulan setelah Queen + Adam Lambert merampungkan tur ambisius mereka,
The Rhapsody Tour
, yang terakhir kali menyambangi Amerika Utara pada November 2023 dan berakhir di Tokyo Dome pada Februari 2024. Meskipun tur tersebut sukses besar, May merasakan adanya perubahan signifikan dalam lanskap sosial AS. Ia mengungkapkan kesedihannya, mengenang masa-masa ketika Queen tumbuh dan dicintai di Amerika, namun kini “tidak seperti dulu lagi.” Sentimen ini diperkuat oleh pengamat yang mencatat bahwa banyak seniman dan publik figur kini berpikir dua kali sebelum mengunjungi atau tampil di negara tersebut, menandakan adanya pergeseran persepsi keamanan dan kenyamanan.
Kekhawatiran May terhadap Amerika Serikat, yang ia sebut sebagai “tempat berbahaya,” tidak berdiri sendiri. Laporan dari
The Guardian
mengaitkan keputusan May dengan serangkaian isu kekerasan yang mencuat, khususnya dari petugas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika (ICE) di bawah rezim Presiden Donald Trump. Kebijakan imigrasi yang ketat dan seringkali kontroversial, termasuk pemeriksaan keyakinan politik bagi pengunjung asing, menciptakan iklim ketidakpastian dan ketakutan. Selain itu, ancaman penembakan massal yang terus-menerus melanda AS menjadi faktor krusial lainnya yang meningkatkan persepsi bahaya. Data yang dirilis mencatat bahwa telah terjadi 425 insiden penembakan massal, menewaskan sedikitnya 420 orang dan melukai 1.898 korban lainnya, hanya dalam kurun waktu tertentu. Referensi tambahan dari berbagai media juga secara konsisten menyoroti bahwa ketidakinginan May untuk tampil di AS sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan Donald Trump, yang dinilai menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi banyak pihak. Alasan keamanan menjadi inti dari penolakan May, sebuah sikap yang tegas dan mencerminkan kepeduliannya terhadap keselamatan tim dan penggemar.
Penolakan Panggung Glastonbury dan Misteri Masa Depan Queen
Selain Amerika Serikat, Brian May juga secara vokal menolak kemungkinan Queen menjadi penampil utama di Festival Glastonbury yang ikonik di Inggris.
Rolling Stone
melaporkan bahwa penolakan ini bukan didasari oleh masalah keamanan atau politik umum, melainkan bentuk protes terhadap perlakuan terhadap hewan di lahan Worthy Farm, tempat festival tersebut diselenggarakan. Sebagai seorang advokat hak-hak hewan yang gigih, May menyatakan, “Saya tidak akan tampil di Glastonbury tahun depan karena politik orang-orang yang menjalankannya.” Pernyataan ini merujuk pada praktik peternakan di lahan milik keluarga Eavis, penyelenggara festival, yang seringkali menjadi sasaran kritik dari kelompok pecinta hewan. Meskipun demikian, May tetap membuka peluang untuk mengubah pikirannya di masa mendatang jika kondisi dan praktik di Worthy Farm mengalami perubahan positif. Di tengah ketidakpastian ini, May juga sempat menyinggung tentang kembalinya Queen ke atas panggung, namun tanpa memberikan detail waktu yang pasti. “Ada beberapa hal yang belum Anda dengar. Saya tidak tahu kapan Queen kembali ke panggung, itu masih misteri. Kita akan menjalaninya hari demi hari,” ujarnya, menyisakan harapan dan spekulasi di kalangan penggemar setia.
Kontroversi Penggunaan Lagu Queen oleh Donald Trump
Dinamika antara Brian May dan politik Amerika semakin memanas setelah mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini memperkenalkan lukisan baru tentang dirinya berjudul “MAGA Symphony” melalui akun
Truth Social
miliknya. Menurut laporan dari
AOL
, lukisan tersebut menampilkan Trump sebagai konduktor yang memimpin sebuah orkestra yang terdiri dari tokoh-tokoh sayap kanan populer pendukungnya. Figur-figur yang digambarkan termasuk mendiang Charlie Kirk pada biola, sekretaris pers Karoline Leavitt pada harpa, dan bahkan mantan sahabat Trump, Elon Musk, pada gitar listrik. Yang menjadi sorotan utama adalah penggunaan lagu “Who Wants to Live Forever” milik Queen oleh Trump sebagai latar musik dalam unggahan lukisan karya Jon McNaughton tersebut. Hal ini sontak mengundang reaksi keras dari Brian May, yang segera mengungkapkan bahwa lagu tersebut telah digunakan tanpa izin dari pihak Queen.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya belum lama ini, Brian May menulis dengan nada yang terkesan diplomatis namun penuh pertanyaan: “Klip itu baru-baru ini diunggah menggunakan musik kami (tanpa izin) di sesuatu yang disebut ‘Truth Socials’ oleh Presiden Amerika Serikat saat ini.” Alih-alih langsung menghakimi atau melayangkan tuntutan, May justru memilih untuk mengembalikan reaksi terhadap unggahan tersebut kepada para pengikutnya. Ia secara terbuka bertanya, “Apakah menurut Anda kami, Queen, harus keberatan? Atau bertepuk tangan? Merasa marah? Atau bersyukur, merasa terhormat? Atau hanya tersenyum ramah? Nah, halaman komentar saya milik Anda!!! Cobalah untuk tetap sopan! Salam – Bri.” Pendekatan ini menunjukkan upaya May untuk memicu diskusi publik dan menyoroti isu hak cipta tanpa secara langsung terlibat dalam konflik politik yang lebih besar. Namun, ini bukan kali pertama Trump menggunakan lagu Queen tanpa izin. Sebelumnya pada tahun 2016, Queen sempat keberatan dengan penggunaan lagu “We Are the Champions” dalam pidato Trump di Konvensi Nasional Partai Republik. Tiga tahun berselang, insiden serupa kembali terjadi ketika video rapat umum Trump yang diiringi lagu “We Will Rock You” mencuat ke publik, menandakan pola penggunaan musik yang tidak sah oleh kampanye politik Trump.
Sikap tegas Brian May terkait tur di Amerika Serikat dan Festival Glastonbury, ditambah dengan responsnya terhadap penggunaan lagu Queen oleh Donald Trump, mencerminkan seorang seniman yang tidak hanya peduli pada musiknya tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan etika. Keputusannya untuk menolak konser di AS didasari oleh kekhawatiran yang mendalam terhadap keamanan dan stabilitas negara tersebut, sebuah pandangan yang diperkuat oleh data dan laporan media. Sementara itu, penolakannya terhadap Glastonbury menunjukkan komitmennya terhadap hak-hak hewan. Kontroversi penggunaan lagu Queen oleh Trump juga menyoroti kompleksitas hubungan antara musik, politik, dan hak cipta di era digital. May, melalui platformnya, terus berupaya menyuarakan pandangannya, mendorong dialog, dan mempertahankan integritas artistik Queen di tengah gejolak dunia.
