Dalam sebuah persidangan yang penuh dinamika, Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), mendadak menjadi sorotan utama saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Pernyataannya yang mengejutkan, menantang aparat penegak hukum untuk memeriksa hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan, termasuk Presiden, jika diperlukan, telah menciptakan riuh rendah dan memicu perdebatan sengit mengenai akuntabilitas di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ahok, yang seharusnya memberikan kesaksian mengenai dugaan korupsi, justru membalikkan keadaan dengan mempertanyakan alasan pencopotan dua direksi terbaik Pertamina, Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid, yang dinilainya memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pembenahan sektor krusial BUMN tersebut.
Konteks Pernyataan Ahok dan Kejanggalan Pencopotan Direksi
Pernyataan kontroversial Ahok ini terucap dalam sebuah persidangan yang digelar pada hari Selasa, di mana ia dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Fokus utama persidangan adalah pada dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, sebuah isu yang sangat sensitif dan berdampak luas bagi perekonomian negara. Dalam jalannya pemeriksaan, jaksa menggali keterangan Ahok terkait isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pernah dibuatnya. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah mengenai pencopotan dua mantan direksi anak perusahaan Pertamina, yaitu Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid. Informasi ini menjadi titik tolak Ahok untuk menyampaikan pandangannya yang lebih luas.
Djoko Priyono, yang dicopot dari jabatannya, sebelumnya memegang posisi strategis sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dalam periode 2021 hingga 2022. Sementara itu, Mas’ud Khamid juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, sebuah entitas penting dalam rantai distribusi energi, pada kurun waktu 2020 hingga 2021. Ahok secara tegas menyatakan bahwa kedua individu ini merupakan direksi terbaik yang dimiliki oleh Pertamina. Penilaian ini bukan tanpa alasan. Menurut Ahok, Djoko dan Mas’ud memiliki keberanian dan komitmen yang tinggi untuk melakukan pembenahan di sektor kilang minyak serta jaringan distribusi, yang merupakan tulang punggung operasional Pertamina.
Lebih lanjut, Ahok mengungkapkan rasa kekecewaan yang mendalam, bahkan mengaku sampai menangis, ketika mengetahui Djoko Priyono dicopot dari jabatannya. Hal ini mengindikasikan betapa Ahok melihat potensi besar dan kontribusi positif yang seharusnya terus dikembangkan oleh Djoko. Bagi Ahok, pencopotan direksi yang dinilainya berprestasi dan berdedikasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai mekanisme pengambilan keputusan di tingkat atas dan integritas proses tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMN yang seharusnya mengedepankan profesionalisme dan kinerja.
Tantangan Terbuka untuk Investigasi Menyeluruh
Menyikapi kejanggalan yang dirasakannya, Ahok tidak ragu untuk menyampaikan pandangannya yang tajam kepada para jaksa. Ia berargumen bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemeriksaan tingkat direksi, tetapi juga berani menelisik pihak-pihak yang berada di atas mereka dalam struktur organisasi BUMN. Keberanian Ahok ini dipicu oleh keyakinannya bahwa keputusan pencopotan direksi berprestasi tersebut kemungkinan besar berasal dari arahan atau kebijakan yang lebih tinggi.
“Makanya saya selalu bilang sama pak jaksa, kenapa saya mau laporin ke jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” ujar Ahok dengan nada tegas. Pernyataan ini sontak disambut dengan riuh sorak sorai dari pengunjung sidang yang hadir. Seruan ini menunjukkan bahwa publik juga merasakan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan BUMN dan mendukung upaya transparansi serta akuntabilitas yang lebih tinggi. Ahok secara implisit menantang sistem yang ada, mendorong agar investigasi tidak hanya fokus pada dugaan korupsi yang mungkin terjadi di level operasional, tetapi juga mengusut tuntas potensi permainan kekuasaan atau kebijakan yang merugikan negara di tingkat pembuat keputusan strategis.
Lebih jauh, Ahok mengaitkan pencopotan direksi yang berkinerja baik ini dengan upaya mereka untuk menolak menandatangani kebijakan yang berpotensi merugikan negara. Hal ini menyiratkan adanya dugaan bahwa direksi yang dicopot mungkin telah bersikap tegas dalam menjaga aset negara, namun justru mendapat konsekuensi negatif akibatnya. Keberanian Ahok untuk menyuarakan hal ini di muka umum dan di hadapan aparat penegak hukum menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi yang komprehensif. Ia mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk menteri yang membawahi BUMN dan bahkan hingga ke tingkat Presiden, diperiksa jika memang diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini dan memastikan bahwa orang-orang terbaik di Pertamina tidak dihukum karena integritasnya.
