Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui adanya borok korupsi yang masih mengakar kuat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyusul temuan mengejutkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan “safe house” atau rumah aman untuk menyimpan harta ilegal. Dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta pada Jumat (6/2/2026), Purbaya menanggapi operasi senyap KPK yang berhasil mengamankan barang bukti berupa tumpukan uang tunai dan logam mulia seberat tiga kilogram yang diduga kuat merupakan hasil suap terkait praktik importasi barang imitasi atau barang KW. Skandal ini menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan di tengah upaya mereka memulihkan kepercayaan publik, sekaligus mengungkap modus operandi baru para oknum pejabat yang sengaja menyewa properti khusus demi menyembunyikan jejak gratifikasi dari jangkauan deteksi penegak hukum dan sistem pengawasan internal.
Temuan mengenai keberadaan rumah aman ini mengindikasikan adanya perencanaan yang matang dan sistematis dalam menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun, KPK menduga bahwa sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak lagi menyimpan uang hasil suap di rekening bank pribadi atau di lingkungan kantor guna menghindari deteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebaliknya, mereka beralih menggunakan properti sewaan yang berfungsi sebagai gudang rahasia untuk menimbun aset-aset berharga. Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik kenyataan pahit tersebut; ia justru menjadikan temuan ini sebagai bukti nyata bahwa integritas di dalam institusinya masih menjadi persoalan serius yang belum tuntas. Penggunaan istilah “safe house” oleh para koruptor ini menunjukkan betapa licinnya upaya mereka dalam mengamankan harta yang diperoleh dari memuluskan jalur importasi ilegal, yang pada akhirnya merugikan penerimaan negara secara signifikan.
Purbaya memberikan penekanan khusus pada detail barang bukti yang ditemukan, yakni emas seberat tiga kilogram. Nilai aset tersebut, digabung dengan tumpukan uang tunai yang belum dirinci secara total, menunjukkan besarnya skala perputaran uang haram dalam bisnis pengamanan barang-barang KW di pelabuhan. “Masih ada yang terima uang tuh, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas tiga kilo dan lain-lain, artinya kita masih belum bersih,” ujar Purbaya dengan nada bicara yang tegas namun sarat akan kekecewaan saat berbicara di hadapan jajaran pejabat Kementerian Keuangan. Ia mengingatkan bahwa keberadaan rumah aman tersebut bukan sekadar isu, melainkan fakta hukum yang sedang didalami oleh KPK, yang sekaligus membuktikan bahwa sistem benteng pertahanan integritas yang selama ini dibangun masih memiliki celah yang sangat lebar.
Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut menegaskan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum titik balik untuk melakukan pembersihan total. Ia melihat bahwa tanpa langkah pembenahan yang radikal dan serius, praktik korupsi dengan modus serupa akan terus berulang dan secara perlahan menggerus legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola keuangan negara. Purbaya menyadari bahwa citra institusi pajak dan bea cukai saat ini sedang berada di titik nadir, dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan menunjukkan komitmen tanpa kompromi terhadap setiap pelanggaran. Ia meminta seluruh jajarannya untuk tidak lagi tergoda oleh tawaran suap dalam bentuk apa pun dan kembali fokus menjalankan tugas dengan dedikasi penuh demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau pribadi.
Eskalasi Pengawasan dan Ancaman Pencopotan Jabatan Berjenjang
Menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor penerimaan negara, Purbaya Yudhi Sadewa menuntut agar seluruh organisasi dan sumber daya manusia di Kementerian Keuangan berada dalam kondisi prima. Ia menekankan bahwa profesionalisme tidak boleh hanya menjadi jargon di atas kertas, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang transparan dan akuntabel. Purbaya menginstruksikan kepada seluruh pimpinan unit kerja untuk memperketat pengawasan terhadap bawahannya secara melekat. Ia memberikan peringatan keras bahwa di masa depan, tidak boleh ada lagi atasan yang berdalih tidak mengetahui praktik menyimpang yang dilakukan oleh staf di bawah komandonya. Tanggung jawab manajerial kini akan ditarik ke tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan setiap pimpinan bertanggung jawab atas integritas timnya.
Sikap tegas Purbaya ini dibuktikan dengan ancaman sanksi yang tidak main-main. Ia memberikan sinyalemen kuat bahwa jika praktik korupsi terbukti melibatkan pejabat hingga satu tingkat di bawah pimpinan utama, maka evaluasi dan pergantian pejabat akan dilakukan secara berjenjang hingga ke level paling atas. “Kalau sampai tersangka betul sampai level satu di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas,” tegas Purbaya. Kebijakan ini diambil untuk memutus rantai perlindungan atau pembiaran yang sering kali terjadi dalam struktur birokrasi. Dengan sistem pertanggungjawaban berjenjang ini, diharapkan setiap pimpinan akan lebih proaktif dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran di lingkup kerjanya masing-masing demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Salah satu poin paling krusial dalam skandal ini adalah keterlibatan Rizal (RZL), seorang pejabat yang baru saja dilantik oleh Purbaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat pada 28 Januari 2026. Hanya dalam hitungan hari setelah pelantikannya, Rizal terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Ironi ini menjadi tamparan keras bagi proses rekrutmen dan promosi jabatan di internal Kemenkeu. Meskipun demikian, Purbaya menanggapi penangkapan tersebut dengan sikap terbuka, menyebutkan bahwa tindakan hukum tersebut justru membantu kementerian dalam mengidentifikasi titik-titik kebocoran yang selama ini tersembunyi. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan tegas dari KPK, keberadaan rumah aman dan praktik suap tersebut mungkin tidak akan pernah terendus oleh pengawasan internal.
Sebagai langkah penutup, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KPK dalam menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Purbaya memastikan bahwa proses hukum terhadap Rizal dan oknum lainnya akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Ia berharap kasus safe house dan emas tiga kilogram ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkeu bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Transformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel kini menjadi harga mati yang harus diperjuangkan guna mengembalikan marwah institusi sebagai penjaga gawang keuangan negara yang terpercaya.
