Ketegangan antara fungsi pengawasan legislatif dan kemandirian institusi penegak hukum memuncak menyusul pernyataan kontroversial Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI, Muhammad Khozin, terkait sengketa lahan di Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan politisi Komisi II DPR RI tersebut, yang secara eksplisit meminta aparat kepolisian untuk tidak mempidanakan pihak-pihak atau aktivis yang terlibat dalam penyelesaian persoalan agraria di wilayah adat tersebut, memicu reaksi keras dari praktisi hukum senior sekaligus Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus. Sebagai kuasa hukum PT Krisrama dari Tim Advokasi Forum Kerukunan Masyarakat (TA-FKM) Flobamora NTT, Petrus menilai langkah Khozin bukan sekadar aspirasi politik, melainkan sebuah bentuk intervensi kekuasaan yang nyata terhadap proses yudisial yang sedang berjalan di Kepolisian Daerah (Polda) NTT. Isu ini menjadi krusial karena menyentuh batas-batas kewenangan antarlembaga negara dalam menangani konflik pertanahan yang kompleks, di mana supremasi hukum seringkali berbenturan dengan narasi pembelaan hak masyarakat adat yang dibawa oleh para aktor politik di tingkat pusat.
Petrus Selestinus secara tegas menyesalkan pembelaan yang dilakukan oleh Muhammad Khozin terhadap tersangka John Bala dan rekan-rekannya yang mengklaim diri sebagai aktivis dalam sengketa lahan tersebut. Menurut Petrus, pernyataan Khozin telah melampaui batas kewenangan atau “offside” karena mencampuri ranah teknis penyidikan yang merupakan otoritas penuh kepolisian. Dalam perspektif hukum pidana, status tersangka yang disandang oleh John Bala dkk bukanlah hasil dari keputusan sepihak, melainkan produk dari serangkaian proses hukum yang panjang dan terukur. Petrus menekankan bahwa penggunaan label “aktivis” tidak serta-merta memberikan imunitas hukum bagi seseorang jika terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana. Ia memandang bahwa narasi yang dibangun oleh Khozin cenderung menyesatkan opini publik dengan membenturkan kerja profesional penyidik Polda NTT dengan semangat penyelesaian konflik agraria yang sedang diusung oleh DPR. Intervensi semacam ini dikhawatirkan akan merusak tatanan penegakan hukum dan memberikan preseden buruk di mana kekuatan politik dapat digunakan untuk menekan jalannya keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa secara sah di mata hukum.
Dugaan Intervensi Kekuasaan dan Pelanggaran Etika Politik
Kritik tajam yang dilontarkan Petrus Selestinus didasarkan pada fakta bahwa proses hukum di Polda NTT terhadap para tersangka telah memasuki tahapan yang sangat krusial. Berkas perkara tersebut diketahui telah melalui proses penelitian oleh jaksa penuntut umum, yang dalam istilah hukum dikenal dengan status P19, di mana terdapat petunjuk-petunjuk teknis yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melengkapi alat bukti. Petrus menjelaskan bahwa pemenuhan alat bukti ini adalah bagian dari mekanisme due process of law yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk anggota legislatif. Ketika seorang anggota DPR menggunakan posisinya untuk meminta penghentian proses pidana terhadap individu tertentu, hal tersebut dianggap sebagai upaya mereduksi independensi kepolisian. Petrus mengingatkan bahwa sebagai anggota Pansus Agraria, Khozin seharusnya fokus pada perbaikan regulasi dan kebijakan makro terkait konflik lahan, bukan masuk ke dalam teknis perkara individu yang sudah masuk ke ranah pro-justitia. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh (influence peddling) yang dapat mengaburkan substansi hukum di balik sengketa lahan di Nangahale yang melibatkan kepentingan PT Krisrama.
Lebih lanjut, Petrus Selestinus menyoroti posisi strategis Muhammad Khozin sebagai anggota Komisi II DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta institusi terkait lainnya. Dengan posisi tersebut, setiap pernyataan yang dikeluarkan memiliki bobot politik yang besar dan dapat memengaruhi psikologi penyidik di lapangan. Petrus menilai bahwa pembelaan terhadap John Bala dkk dengan mengatasnamakan perlindungan terhadap aktivis adalah sebuah kekeliruan logika hukum. Jika memang terdapat sengketa lahan, jalurnya adalah melalui pengadilan perdata atau mekanisme administrasi pertanahan, bukan dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana yang kemudian berlindung di balik status aktivis. TA-FKM Flobamora NTT menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini agar tetap berada pada koridor hukum yang murni, bebas dari polusi kepentingan politik yang mencoba mengintervensi kedaulatan hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur. Keberadaan Pansus Agraria seharusnya menjadi solusi bagi kebuntuan birokrasi, bukan menjadi tameng bagi oknum-oknum yang diduga melakukan pelanggaran hukum di lapangan.
Urgensi Profesionalisme Pansus Agraria di Tengah Konflik Lahan
Pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI pada awalnya disambut baik sebagai terobosan politik untuk menuntaskan berbagai sengketa lahan yang menahun di Indonesia. Keputusan pembentukan pansus ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh politisi Fraksi Gerindra, di mana seluruh anggota DPR menyatakan persetujuannya untuk memberikan perhatian khusus pada hak-hak masyarakat yang seringkali terpinggirkan dalam konflik agraria. Namun, Petrus Selestinus mengingatkan bahwa semangat mulia pansus ini jangan sampai dicederai oleh perilaku anggotanya yang tidak memahami batasan antara fungsi pengawasan dan intervensi yudisial. Pansus yang dijadwalkan mulai bekerja secara intensif pada November 2025 setelah masa reses berakhir ini, memikul tanggung jawab besar untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang adil. Jika sejak awal anggotanya sudah menunjukkan keberpihakan yang subjektif terhadap tersangka dalam kasus pidana tertentu, maka kredibilitas pansus tersebut secara keseluruhan akan dipertanyakan oleh publik dan para pelaku usaha yang juga mencari kepastian hukum.
Dalam konteks sengketa di Nangahale, keterlibatan PT Krisrama sebagai entitas yang memiliki dasar hukum atas lahan tersebut harus dipandang secara objektif. Petrus menekankan bahwa setiap warga negara dan badan hukum memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, ketika Polda NTT melakukan penyidikan, hal tersebut adalah upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang haknya dilanggar. Pernyataan Muhammad Khozin yang meminta polisi tidak mempidanakan aktivis dianggap mengabaikan fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Petrus menegaskan bahwa opini politik yang menyesatkan hanya akan memperkeruh suasana di tingkat tapak dan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat Sikka. Ia mendesak agar DPR RI, melalui Badan Kehormatan atau pimpinan fraksi, memberikan teguran kepada anggota yang bertindak “offside” agar marwah lembaga legislatif tetap terjaga dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pembelaan personal yang berlawanan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum.
Sebagai penutup, Petrus Selestinus mengajak semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan aktivis, untuk tetap mempercayakan penyelesaian sengketa ini kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia mengapresiasi kinerja Polda NTT yang tetap tegak lurus pada aturan meskipun mendapat tekanan opini dari oknum anggota DPR. Integritas penegakan hukum di NTT, khususnya dalam kasus Nangahale, akan menjadi ujian bagi profesionalisme kepolisian dan kejaksaan dalam menghadapi intervensi kekuasaan. Petrus berharap agar Pansus Agraria DPR RI kembali kepada khitahnya sebagai lembaga yang merumuskan solusi sistemik, bukan menjadi “pengacara” bagi pihak-pihak yang sedang berperkara di kepolisian. Dengan menjaga pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan yudikatif, diharapkan konflik agraria di Indonesia dapat diselesaikan tanpa harus mengorbankan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
