Insiden dramatis yang melibatkan pengejaran dua personel tentara perempuan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) oleh sekelompok pria Yahudi ultra-Ortodoks di kota Bnei Brak pada Minggu (15/02) telah menyingkap tabir ketegangan sosial yang mendalam di jantung negara tersebut. Kericuhan hebat ini meletus saat kebijakan wajib militer bagi komunitas Haredi mulai ditegakkan secara paksa, memicu bentrokan fisik antara aparat keamanan dan massa religius yang menolak tunduk pada otoritas sipil di pinggiran Tel Aviv. Peristiwa ini bukan sekadar insiden kriminal biasa, melainkan manifestasi dari krisis identitas nasional Israel yang kini terjepit di antara kebutuhan mendesak akan personel militer tambahan di tengah konflik Gaza yang berkepanjangan dan tradisi pengecualian keagamaan yang telah berlangsung selama tujuh dekade. Dengan melibatkan intervensi polisi antihuru-hara, penggunaan granat kejut, hingga penangkapan puluhan demonstran, eskalasi ini menandai titik nadir baru dalam hubungan antara kelompok sekuler-militer dan komunitas ultra-Ortodoks yang terus tumbuh pesat secara demografis.
Eskalasi Kekerasan di Bnei Brak: Pengejaran dan Bentrokan Terbuka
Kronologi peristiwa bermula ketika dua tentara wanita dari Korps Pendidikan dan Pemuda IDF sedang melakukan kunjungan resmi ke sebuah rumah prajurit di wilayah Bnei Brak, sebuah distrik yang dikenal sebagai benteng pertahanan komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Kehadiran seragam militer, terutama yang dikenakan oleh perempuan, memicu reaksi spontan dan agresif dari warga setempat. Sejumlah rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan pemandangan mencekam di mana para tentara perempuan tersebut terpaksa berlari demi keselamatan mereka, melintasi jalan-jalan sempit yang dipenuhi dengan tumpukan sampah dan tempat sampah besar yang sengaja digulingkan oleh massa untuk menghalangi jalan. Massa yang marah, terdiri dari pria-pria dengan pakaian tradisional Haredi, meneriakkan kecaman dan melakukan pengejaran fisik yang nyaris berujung pada tindakan anarkis sebelum unit kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi darurat.
Situasi dengan cepat berubah menjadi medan pertempuran perkotaan ketika polisi antihuru-hara dikerahkan untuk meredam massa yang semakin beringas. Polisi terpaksa membentuk barikade perlindungan berlapis untuk melindungi para tentara dan mengamankan area tersebut. Dalam upaya membubarkan kerumunan yang menolak mundur, petugas menggunakan granat kejut (stun grenades) yang suara ledakannya mengguncang pemukiman padat tersebut. Laporan resmi kepolisian mengonfirmasi bahwa setidaknya 23 orang ditangkap dalam operasi pembersihan pasca-kericuhan. Dampak dari bentrokan ini cukup signifikan; tiga petugas polisi dilaporkan mengalami luka-luka akibat hantaman benda tumpul dan proyektil yang dilemparkan massa, sementara infrastruktur publik mengalami kerusakan berat. Sebuah mobil patroli polisi dilaporkan terbalik akibat amukan massa, dan setidaknya satu sepeda motor operasional kepolisian hangus dibakar di tengah jalan, menciptakan pemandangan yang menyerupai zona perang di tengah kota sipil.
Reaksi keras datang langsung dari puncak pimpinan pemerintahan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras tindakan pengejaran terhadap tentara IDF tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang “sama sekali tidak dapat diterima” dalam sebuah negara hukum. Netanyahu menegaskan bahwa para pelaku kekerasan tersebut merupakan “minoritas ekstrem” yang tidak mencerminkan nilai-nilai seluruh komunitas Haredi. Namun, pernyataan ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai upaya diplomatik untuk menjaga stabilitas koalisi pemerintahannya yang sangat bergantung pada dukungan partai-partai religius. “Kami tidak akan membiarkan anarki, dan tidak akan mentolerir kerusakan apa pun terhadap anggota IDF dan pasukan keamanan yang menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan keteguhan hati,” tulis Netanyahu melalui platform X, mencoba menegaskan otoritas negara di tengah pembangkangan sipil yang meluas.
Akar Konflik: Wajib Militer dan Krisis Personel IDF
Ketegangan di Bnei Brak ini sebenarnya berakar pada isu yang jauh lebih fundamental, yakni beban nasional yang dianggap tidak merata. Sejak berdirinya Negara Israel pada tahun 1948, David Ben-Gurion memberikan pengecualian wajib militer bagi siswa yang terdaftar secara penuh di sekolah agama atau yeshiva. Pada awalnya, kebijakan ini hanya menyasar beberapa ratus orang, namun seiring berjalannya waktu, populasi ultra-Ortodoks telah membengkak hingga mencakup sekitar 14% dari total populasi Israel. Mahkamah Agung Israel lebih dari satu dekade lalu telah menyatakan bahwa pengecualian massal ini tidak konstitusional karena melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum. Kini, di tengah tekanan perang di Gaza dan perbatasan utara, militer Israel menghadapi krisis personel yang akut, memaksa pemerintah untuk mulai memanggil pria-pria Haredi masuk ke barak militer.
Data terbaru menunjukkan betapa krusialnya peran perempuan dalam menutupi kekurangan pasukan tersebut. Satu dari lima tentara tempur di militer Israel saat ini diisi oleh perempuan, sebuah statistik yang menunjukkan pergeseran besar dalam struktur kekuatan IDF. Para perempuan ini kini memasuki zona pertempuran yang jauh lebih berbahaya dan menjalankan peran-peran teknis serta edukatif yang sebelumnya didominasi pria. Ironisnya, di saat tentara perempuan mengambil risiko nyawa di garis depan, mereka justru mendapatkan perlakuan diskriminatif dan ancaman fisik dari kelompok domestik yang mereka lindungi. Kelompok ultra-ortodoks garis keras, seperti Fraksi Yerusalem (Peleg Yerushalmi), secara terang-terangan menolak pendaftaran militer sukarela maupun paksa, dan seringkali melakukan aksi duduk di arteri utama seperti Rute 4 untuk melumpuhkan mobilitas ekonomi sebagai bentuk protes terhadap undang-undang wajib militer yang sedang dibahas.
Pemerintah Israel saat ini sedang berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan rancangan undang-undang baru yang mewajibkan laki-laki ultra-Ortodoks yang tidak belajar agama secara penuh untuk berdinas militer. Di sisi lain, ancaman dari pemimpin agama Yahudi dan demonstrasi besar-besaran seperti yang terjadi pada akhir tahun 2025—di mana ratusan ribu warga Haredi turun ke jalan—menunjukkan potensi perpecahan nasional yang bisa meruntuhkan pemerintahan. Bagi komunitas Haredi, wajib militer dianggap sebagai ancaman terhadap gaya hidup religius mereka dan upaya sekularisasi paksa. Namun bagi masyarakat sekuler, pembebasan tersebut dianggap sebagai ketidakadilan sosial yang tidak lagi bisa ditoleransi, terutama saat negara sedang dalam keadaan darurat perang.
Kericuhan di Bnei Brak ini hanyalah puncak gunung es dari masalah sistemik yang belum terselesaikan. Meskipun pemimpin agama arus utama mengecam tindakan kekerasan tersebut, sentimen anti-militer di kalangan pemuda Haredi terus meningkat seiring dengan semakin agresifnya upaya IDF melakukan pemanggilan paksa sejak Agustus lalu. Polisi Israel kini harus bersiaga penuh tidak hanya menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga menjaga agar gesekan internal antara kelompok religius dan militer tidak berkembang menjadi konflik sipil yang lebih luas. Dengan populasi ultra-Ortodoks yang diprediksi akan terus tumbuh, masa depan stabilitas sosial Israel akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan tuntutan keamanan nasional dengan sensitivitas tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat selama puluhan tahun.
