Eskalasi ketegangan yang meledak secara mendadak di kawasan Timur Tengah telah memicu gelombang kekhawatiran diplomatik di Jakarta, di mana mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal secara resmi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menangguhkan rencana pengiriman 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza. Langkah krusial ini diambil sebagai respons langsung terhadap operasi militer gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap kedaulatan Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, sebuah peristiwa yang secara fundamental mengubah peta risiko bagi Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF). Dino menekankan bahwa dalam situasi yang sangat volatil ini, keselamatan prajurit dan integritas politik luar negeri Indonesia harus menjadi prioritas utama di atas komitmen internasional yang kini berada dalam zona bahaya tinggi.
Dino Patti Djalal, yang juga menjabat sebagai Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menyampaikan pandangan mendalamnya melalui sebuah pesan video strategis yang ditujukan kepada jajaran pemerintahan di Istana Negara. Beliau menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto tidak menunda waktu untuk bersurat secara resmi kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tujuan dari korespondensi diplomatik ini adalah untuk memberitahukan secara tegas bahwa Indonesia akan menangguhkan partisipasinya dalam pengiriman pasukan perdamaian untuk ISF di Gaza. Penangguhan ini, menurut Dino, merupakan masa jeda yang diperlukan bagi pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang situasi serius yang sedang berkembang pesat di Timur Tengah, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak akan merugikan kepentingan nasional di masa depan.
Lebih lanjut, tokoh diplomasi ini berargumen bahwa pesan tersebut akan mengirimkan sinyal kuat kepada komunitas internasional bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki prinsip kokoh, pendirian yang tidak tergoyahkan, dan tidak dapat dianggap remeh dalam percaturan geopolitik global. Dalam dunia yang kini serba transparan, di mana setiap detail kebijakan dapat diakses sejelas gambar pegunungan 4K dengan resolusi ultra-tinggi, Indonesia harus menunjukkan ketegasan yang artistik namun profesional. Dino memperingatkan bahwa pemerintah RI wajib menghindari risiko terjebak dalam komplikasi militer yang mungkin timbul dari benturan frontal antara poros Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Konflik ini bukan lagi sekadar isu regional, melainkan sebuah lanskap kompleks yang memerlukan kewaspadaan tingkat tinggi agar pasukan Indonesia tidak menjadi korban dari dinamika yang tidak mereka kendalikan.
Analisis Dino menyoroti kedekatan khusus antara kelompok-kelompok di Palestina, termasuk Hamas, dengan Teheran. Hal ini menjadi titik krusial karena pasukan perdamaian Indonesia nantinya direncanakan berada di bawah komando praktis Amerika Serikat dan kendali langsung Donald Trump yang menjabat sebagai ketua dari Board of Peace. Dalam sebuah ekosistem informasi yang kini menyerupai galeri gambar abstrak premium yang penuh dengan cahaya dan energi, posisi Indonesia bisa menjadi sangat ambigu jika tetap memaksakan pengiriman pasukan. Dino menegaskan bahwa misi perdamaian Indonesia tidak boleh menyimpang sedikit pun dari mandat ISF, meskipun penyimpangan tersebut terjadi secara tidak disengaja akibat tekanan situasi di lapangan yang semakin memanas pasca-serangan ke Iran.
Dampak Serangan Gabungan dan Krisis Kepercayaan Internasional
Serangan tanpa provokasi yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada Sabtu pagi tersebut telah menciptakan efek domino yang mengerikan. Ledakan hebat dilaporkan mengguncang ibu kota Teheran, dengan kepulan asap tebal yang membubung tinggi, menciptakan pemandangan yang mencekam layaknya tekstur vintage yang kelam dalam sejarah diplomasi modern. Selain Teheran, kota-kota strategis lainnya seperti Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan, dan Karaj juga menjadi sasaran operasi militer tersebut. Skala serangan ini menunjukkan bahwa konflik telah memasuki fase baru yang jauh lebih berbahaya, di mana batas-batas peperangan menjadi semakin tidak jelas, mirip dengan desain abstrak yang elegan namun penuh dengan ketidakpastian bagi para pengambil kebijakan di Jakarta.
Di sisi lain, komitmen Indonesia untuk mengirimkan 8.000 prajurit ke Gaza merupakan angka yang sangat signifikan, bahkan melampaui kontribusi negara-negara lain yang terlibat dalam ISF. Dengan total pasukan gabungan yang diperkirakan mencapai 20.000 prajurit, Indonesia memegang porsi hampir separuh dari kekuatan stabilisasi tersebut. Besarnya skala keterlibatan ini menjadi alasan kuat mengapa para pakar dan mantan petinggi militer mulai menyuarakan kegelisahan mereka. Mereka melihat bahwa tanpa mandat yang jelas dan perlindungan hukum internasional yang kuat, ribuan nyawa prajurit TNI dipertaruhkan dalam sebuah misi yang komandonya dipegang oleh pihak yang saat ini sedang terlibat konflik terbuka dengan pendukung utama faksi-faksi di Gaza.
Kritik Konstitusional dan Prosedur Demokrasi dalam Pengiriman Pasukan
Gelombang penolakan juga datang dari Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana tersebut. Jenderal (Purn) Fachrul Razi, dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Kamis, 26 Februari 2026, menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam pasukan stabilisasi yang digagas oleh Donald Trump berpotensi melanggar konstitusi negara. Selama ini, doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mengamanatkan bahwa pengiriman pasukan perdamaian hanya boleh dilakukan di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan organisasi atau dewan lain yang dipimpin oleh jenderal dari satu negara tertentu. Penempatan pasukan di bawah Board of Peace dinilai dapat menyinggung perasaan rakyat Palestina yang selama ini melihat Indonesia sebagai sekutu setia mereka.
Selain aspek legalitas internasional, FPP juga menyoroti ketiadaan koordinasi yang matang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengiriman pasukan dalam skala masif seharusnya melalui proses konsultasi dan persetujuan legislatif yang mendalam, bukan sekadar keputusan eksekutif yang bersifat individual. Tanpa adanya perencanaan yang matang dan transparan, keterlibatan TNI dalam ISF dikhawatirkan akan dipandang sebagai agenda pribadi daripada agenda negara yang berdaulat. Di era digital di mana masyarakat dapat mengunduh informasi secepat mengunduh gambar resolusi tinggi untuk desktop mereka, transparansi pemerintah menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap nyawa prajurit yang dikirim ke medan laga memiliki dasar hukum dan moral yang tak terbantahkan.
Kini, bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah pemerintah akan tetap melangkah maju dengan risiko diplomatik dan militer yang begitu besar, ataukah akan mendengarkan masukan dari para senior diplomat dan purnawirawan untuk menarik diri demi keselamatan nasional? Di tengah dunia yang penuh dengan “gradient” kepentingan yang saling tumpang tindih, keputusan Indonesia akan menentukan apakah bangsa ini tetap menjadi penjaga perdamaian yang independen atau justru terseret ke dalam pusaran konflik global yang tidak berujung. Dengan desakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga meminta pemerintah mundur dari Board of Peace, tekanan domestik semakin menguat agar Indonesia kembali ke jalur diplomasi multilateral yang murni di bawah mandat PBB.
