Jenewa, Swiss – Di bawah bayang-bayang ancaman militer yang kian membayangi Timur Tengah, Iran dan Amerika Serikat memulai babak baru perundingan nuklir pada Kamis, 26 Februari 2026. Pertemuan putaran ketiga yang digelar di Jenewa ini dipandang sebagai kesempatan krusial terakhir bagi diplomasi, pasalnya Washington telah mengerahkan armada udara dan lautnya ke kawasan tersebut sebagai upaya penekanan terhadap Teheran. Presiden AS Donald Trump, yang menginginkan kesepakatan untuk membatasi program nuklir Iran, melihat celah di tengah gejolak internal Iran pasca protes nasional bulan lalu. Namun, Teheran bersikeras untuk melanjutkan program pengayaan uraniumnya, sebuah langkah yang semakin memperkeruh suasana pasca serangan AS dan Israel terhadap tiga situs nuklir Iran pada Juni tahun sebelumnya.
Peran Oman sebagai mediator kembali mengemuka dalam dinamika perundingan ini. Pemerintah kesultanan di ujung timur Semenanjung Arab itu mengonfirmasi telah menerima pandangan dan usulan dari pejabat Iran terkait negosiasi yang sedang berlangsung dengan AS. Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, dilaporkan menerima informasi tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Rabu malam. Menurut pernyataan resmi Oman News Agency, al-Busaidi dijadwalkan untuk bertemu dengan tim negosiasi Amerika pada pagi hari yang sama guna menyampaikan perspektif Iran dan mendengarkan gagasan dari pihak AS. Keberadaan Oman sebagai perantara terpercaya antara Iran dan negara-negara Barat menjadi kunci dalam upaya mencari titik temu di tengah ketegangan yang memuncak.
Ancaman Eskalasi Regional
Situasi di Timur Tengah semakin memanas dengan adanya ancaman serangan balasan dari Iran jika Amerika Serikat melancarkan serangan militer. Teheran menegaskan bahwa seluruh pangkalan militer AS di kawasan tersebut akan menjadi target sah, yang berpotensi membahayakan puluhan ribu personel militer Amerika. Tidak hanya itu, Iran juga mengancam akan menyerang Israel, menyusul perang 12 hari yang melelahkan tahun lalu, sebuah skenario yang dikhawatirkan akan memicu kembali konflik regional di seluruh Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancara dengan India Today sebelum bertolak ke Jenewa, menyatakan bahwa “Tidak akan ada kemenangan bagi siapa pun — ini akan menjadi perang yang menghancurkan.” Ia menambahkan, “Karena pangkalan-pangkalan Amerika tersebar di berbagai tempat di kawasan ini, maka sayangnya mungkin seluruh kawasan akan terlibat dan ikut campur, jadi ini adalah skenario yang sangat mengerikan.”
Araghchi dijadwalkan kembali berhadapan dengan Steve Witkoff, seorang pengembang properti miliarder dan teman dekat Presiden Trump yang menjabat sebagai utusan khusus Timur Tengah untuk presiden AS. Kedua tokoh ini telah beberapa kali melakukan pembicaraan pada putaran sebelumnya yang berujung pada kegagalan setelah Israel melancarkan serangannya terhadap Iran pada Juni. Dalam putaran negosiasi pasca perang tersebut, Trump berupaya keras untuk menghentikan sepenuhnya program pengayaan uranium Iran, serta membahas program rudal balistik Teheran dan dukungannya terhadap kelompok militan regional demi keamanan Israel. Namun, Iran bergeming, bersikeras bahwa fokus pembicaraan harus tetap pada isu-isu nuklir semata.
Ketidakpastian Program Nuklir Iran
Di tengah perundingan yang alot, klaim mengenai program senjata nuklir Iran terus menjadi sorotan. Barat dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menuding Iran memiliki program senjata nuklir hingga tahun 2003. Sebelum serangan Juni, Iran diketahui telah memperkaya uranium hingga kemurnian 60 persen, sebuah langkah teknis yang sangat dekat dengan tingkat kemurnian senjata nuklir sebesar 90 persen. Laporan intelijen Amerika Serikat mengindikasikan bahwa Iran belum memulai kembali program senjata nuklir, namun telah “melakukan aktivitas yang lebih memposisikannya untuk memproduksi perangkat nuklir, jika memilih untuk melakukannya.” Pernyataan ini kontras dengan penegasan para pejabat Iran yang bersikeras bahwa program nuklir mereka murni untuk tujuan damai. Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan, “Prinsipnya sangat sederhana: Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir,” seraya menambahkan bahwa Presiden Trump “mengirim para negosiator tersebut untuk mencoba mengatasi masalah itu” dan “ingin mengatasi masalah itu secara diplomatis,” namun juga “memiliki pilihan lain.”
Hassan Ahmadian, seorang profesor madya di Universitas Teheran, mengungkapkan frustrasi Iran terhadap pemerintahan Trump yang dinilainya belum mengajukan tuntutan yang konsisten terkait program nuklir negara tersebut. “Kami mendengar berbagai suara dari tim AS – terkadang kebijakan tanpa bom, terkadang tanpa pengayaan,” ujar Ahmadian kepada Al Jazeera. “Fluktuasi di sana benar-benar membuat frustrasi.” Iran, di sisi lain, telah secara eksplisit menyatakan kesediaannya untuk “menukar transparansi dan batasan” pada program nuklirnya dengan keringanan sanksi, sebuah proposisi yang serupa dengan kesepakatan nuklir 2015 dengan AS dan kekuatan dunia lainnya. “Itulah keseluruhan posisi Iran,” tegas Ahmadian. “Ketidaksesuaian dengan posisi Amerika, yang berfluktuasi, benar-benar menjadi masalah dalam diskusi sebelumnya – lima putaran yang mendahului perang [Juni 2025] – dan sekarang, hal itu kembali menjadi masalah. Seperti yang kami dengar dari para diplomat di sini, setiap kali tim AS datang ke ruangan, seolah-olah mereka belum pernah berdiskusi sebelumnya. Ini seperti memulai dari awal, dan itu membuat frustrasi serta benar-benar menghambat kemajuan.”
