Di tengah gelombang ketegangan geopolitik yang memuncak akibat serangan militer Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, ke wilayah Iran yang mengakibatkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Kepala Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional DPP-nya, Luluk Nur Hamidah, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam forum internasional yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP). Seruan ini muncul sebagai respons langsung terhadap eskalasi kekerasan di Timur Tengah, yang dinilai oleh PKB sebagai indikasi serius terhadap potensi pergeseran tatanan dunia menuju sistem yang didominasi oleh kekuatan militer ketimbang supremasi hukum internasional, serta menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya jaminan keamanan bagi negara-negara di dunia.
Evaluasi Kritis Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Pasca Agresi Militer Iran
Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) pada 22 Januari lalu, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Swiss, kini menjadi sorotan utama. Forum yang diklaim bertujuan menangani konflik global, termasuk di Gaza, Palestina, ini dibentuk oleh Amerika Serikat, negara yang memiliki hubungan erat dengan Israel. Luluk Nur Hamidah menyatakan bahwa serangan militer AS dan Israel ke Iran, yang telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa sipil, menjadi momentum krusial bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terhadap keanggotaan Indonesia di BoP. Ia menekankan bahwa agresi militer yang berujung pada pembunuhan pemimpin negara berdaulat seperti yang terjadi pada Ali Khamenei, merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara. PKB berpandangan bahwa ketiadaan sanksi tegas dari forum internasional terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di Palestina sebelumnya telah memberikan ruang bagi Israel untuk meningkatkan eskalasi kekerasan, dan kini berlanjut pada tindakan yang lebih ekstrem. Kekhawatiran mendalam diungkapkan Luluk mengenai potensi pergeseran tatanan dunia yang seharusnya didasarkan pada hukum internasional, namun kini terancam bergeser menjadi sistem yang diatur oleh kekuatan militer. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian dan hilangnya rasa aman bagi seluruh bangsa di dunia, karena tidak ada lagi jaminan keamanan bagi negara mana pun jika pembunuhan terhadap pemimpin negara dianggap sebagai tindakan yang sah.
Seruan untuk Investigasi Independen dan Sanksi Tegas
Menyikapi situasi yang semakin memburuk di Timur Tengah, DPP PKB tidak hanya menyerukan evaluasi keterlibatan Indonesia di BoP, tetapi juga secara tegas mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Langkah-langkah tersebut mencakup pelaksanaan investigasi yang independen dan transparan terhadap operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Investigasi ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta di lapangan secara objektif dan akurat. Selain itu, PKB juga menuntut PBB untuk tidak ragu dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran hukum internasional yang terjadi, tanpa menerapkan standar ganda yang seringkali menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan. Penerapan sanksi yang adil dan konsisten menjadi kunci untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Lebih lanjut, PKB menyerukan upaya de-eskalasi konflik dan mendorong penggunaan jalur diplomasi sebagai solusi utama dalam penyelesaian perselisihan internasional. Pendekatan diplomatis yang konstruktif dinilai sebagai jalan terbaik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memulihkan stabilitas di kawasan. Terakhir, perlindungan terhadap rakyat sipil dari dampak konflik yang semakin meluas di Kawasan Timur Tengah menjadi prioritas utama yang harus dijamin oleh PBB dan komunitas internasional. Luluk Nur Hamidah menegaskan prinsip fundamental bahwa kemanusiaan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan geopolitik, dan tidak boleh tunduk pada dominasi kekuatan militer. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam PKB terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terancam oleh dinamika politik global yang semakin kompleks.
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP, forum yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan memiliki hubungan dekat dengan Israel, kini dipertanyakan oleh PKB, terutama setelah serangan militer ke Iran yang memicu kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Luluk Nur Hamidah, perwakilan PKB, mengemukakan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah Indonesia. Ia berargumen bahwa keterlibatan dalam forum yang anggotanya memiliki hubungan strategis dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia. Serangan militer AS dan Israel ke Iran yang terjadi sejak Sabtu, 28 Februari pagi waktu setempat, telah menimbulkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan menyebabkan korban jiwa di kalangan rakyat sipil. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran PKB mengenai potensi Indonesia untuk terjebak dalam dinamika konflik yang kompleks tanpa mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk perdamaian. Sebaliknya, keterlibatan dalam BoP justru bisa mengaburkan posisi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat prinsip-prinsip non-intervensi dan penyelesaian konflik secara damai.
Pernyataan Luluk Nur Hamidah yang meminta pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia di BoP, sejalan dengan pandangan beberapa politikus dari partai lain. Misalnya, politikus PDIP, TB Hasanuddin, juga telah mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan segera keluar dari keanggotaan BoP. Alasan yang dikemukakan adalah untuk menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian dan anti-agresi. Keterlibatan dalam forum yang berpotensi memiliki bias terhadap salah satu pihak dalam konflik, dapat merusak citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang netral dan adil. BoP sendiri diklaim oleh pembentuknya, Amerika Serikat, sebagai sebuah platform yang akan menangani berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk di Gaza, Palestina. Namun, dengan adanya agresi militer yang dilancarkan oleh AS dan Israel ke Iran, klaim tersebut menjadi dipertanyakan oleh banyak pihak, termasuk PKB. Pertanyaan muncul, apakah BoP mampu menjalankan fungsinya secara objektif ketika salah satu anggotanya, yaitu AS, justru menjadi aktor utama dalam eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kekhawatiran mendalam juga muncul terkait dengan implikasi jangka panjang dari keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Jika forum ini tidak mampu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum internasional dan justru memberikan ruang bagi eskalasi kekerasan, maka keberadaannya menjadi dipertanyakan. Luluk Nur Hamidah secara tegas menyatakan bahwa pengabaian terhadap operasi militer yang menargetkan pembunuhan pemimpin negara berdaulat dapat menyeret tatanan dunia ke dalam sistem yang diatur oleh kekuatan militer, bukan oleh supremasi hukum. Ini adalah ancaman serius terhadap stabilitas global dan keamanan kolektif. Jika pembunuhan terhadap pemimpin negara dianggap sah, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi bangsa mana pun. Oleh karena itu, PKB mendesak agar PBB dan komunitas internasional bertindak cepat untuk melakukan investigasi independen dan transparan, serta menjatuhkan sanksi tegas tanpa standar ganda. Selain itu, upaya de-eskalasi konflik dan jalur diplomasi harus diutamakan, serta perlindungan terhadap rakyat sipil dari dampak konflik yang meluas di Timur Tengah menjadi prioritas utama. Kemanusiaan, menurut PKB, tidak boleh kalah oleh kepentingan geopolitik dan tidak boleh tunduk pada dominasi kekuatan militer.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan BoP di tengah acara Forum Ekonomi Dunia di Swiss, pada Kamis, 22 Januari lalu, merupakan momen penting yang kini dihadapkan pada ujian realitas geopolitik yang kompleks. Penandatanganan piagam Dewan Perdamaian di hadapan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, menandai komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari forum yang dibentuk oleh negara adidaya. Forum ini diklaim akan menjadi wadah untuk menangani konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza, Palestina. Namun, dengan adanya serangan militer AS-Israel ke Iran yang berujung pada kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, keefektifan dan objektivitas BoP menjadi pertanyaan besar. PKB, melalui Luluk Nur Hamidah, melihat peristiwa ini sebagai momentum yang tepat untuk mengevaluasi kembali keterlibatan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa serangan militer yang terjadi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memutuskan apakah Indonesia akan tetap bergabung atau keluar dari BoP. Pandangan ini didukung oleh analisis bahwa ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di Palestina telah membuka ruang keberanian baru untuk memperluas eskalasi kekerasan, dan kini berlanjut pada tindakan yang lebih ekstrem terhadap Iran. Oleh karena itu, evaluasi ulang keanggotaan Indonesia di BoP menjadi krusial untuk menjaga konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada prinsip perdamaian, hukum internasional, dan kemanusiaan.
