Wacana pemerintah untuk mengimpor sebanyak 105 ribu unit mobil pikap dari India, yang ditujukan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), telah memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan ekonomi dan industri nasional. Rencana pengadaan kendaraan besar-besaran ini, yang diklaim sebagai bagian dari upaya percepatan penguatan koperasi desa, justru dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi perekonomian domestik. Kritik keras datang dari akademisi, pengusaha, hingga lembaga riset, yang mempertanyakan rasionalitas ekonomi, dampak terhadap neraca perdagangan, serta keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Isu ini mengemuka pada Rabu, 25 Februari 2026, ketika para ahli ekonomi mulai menyoroti potensi ancaman terhadap kemandirian industri otomotif nasional dan hilirisasi ekonomi yang sedang digalakkan.
Rasionalitas Ekonomi dan Ancaman Deindustrialisasi Terselubung
Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf, menjadi salah satu suara terdepan yang mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan impor pikap ini. Menurut Ma’ruf, kebijakan tersebut perlu ditinjau secara mendalam dari tiga aspek krusial: rasionalitas ekonomi, dampaknya terhadap neraca perdagangan, dan keberpihakannya pada industri dalam negeri. Ia menegaskan bahwa program strategis KDMP, meskipun penting, tidak seharusnya dijalankan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan prinsip rasionalitas ekonomi yang kuat. Tidak semua KDMP, menurutnya, memerlukan spesifikasi kendaraan dalam jumlah masif seperti yang direncanakan, apalagi jika pengadaan tersebut harus melalui jalur impor.
Lebih jauh, Ma’ruf menyoroti bahwa kebutuhan pengadaan dalam skala besar seharusnya menjadi momentum emas bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi industri otomotif nasional. Apabila pesanan sebanyak 105 ribu unit pikap dialihkan kepada produsen domestik, dampak positifnya akan jauh lebih luas dan mendalam bagi perekonomian. “Jika produk sejenis dipesan kepada industri dalam negeri, akan jauh lebih memberikan nilai tambah,” tegas Ma’ruf. Nilai tambah ini tidak hanya terbatas pada aktivitas produksi semata, melainkan juga mencakup penyerapan tenaga kerja secara signifikan, penguatan rantai pasok bahan baku domestik, serta stimulasi bagi pertumbuhan industri-industri baru di sektor pendukung. Pandangan ini senada dengan kritik dari Senior Economist sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, yang menilai rencana impor ini sebagai bentuk deindustrialisasi terselubung yang berpotensi melemahkan arah kebijakan industri nasional.
Mekanisme pengadaan, lanjut Ma’ruf, tetap dapat dilakukan secara transparan dan terbuka melalui sistem lelang atau bidding, namun dengan semangat keberpihakan yang kuat terhadap produk dalam negeri. Kebijakan yang rasional, baginya, bukan berarti menutup pintu kompetisi, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah dari dana publik memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional. Kritik serupa juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor ini. Kadin menilai kebijakan impor dalam jumlah besar tersebut berpotensi menekan industri otomotif nasional yang saat ini justru memiliki kapasitas produksi memadai dan siap bersaing.
Dampak Negatif pada Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Aspek lain yang menjadi perhatian serius adalah potensi dampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia dan cadangan devisa. Ma’ruf menekankan pentingnya menjaga neraca perdagangan agar tetap surplus, namun bukan surplus semu yang hanya didorong oleh ekspor komoditas mentah. Surplus yang sehat adalah surplus yang mencerminkan kekuatan industri dan nilai tambah domestik. “Berapa triliun rupiah yang akan mengalir ke luar negeri jika impor ini dilakukan? Itu akan menggerus cadangan devisa kita,” ujarnya prihatin. Jika rencana impor 105 ribu unit pikap ini terealisasi, sejumlah besar dana akan keluar dari perekonomian nasional, yang secara langsung akan membebani neraca pembayaran dan stabilitas cadangan devisa.
Selain itu, impor besar-besaran ini juga berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Peningkatan impor secara drastis akan memperlebar defisit transaksi berjalan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan depresiasi rupiah. Ini adalah skenario yang harus dihindari, terutama di tengah volatilitas ekonomi global. Para pengusaha mesin dan komponen otomotif juga menyuarakan keberatan, menyebut bahwa langkah impor ini tidak sejalan dengan semangat penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), substitusi impor, serta keberpihakan terhadap produk dalam negeri yang selama ini digaungkan pemerintah. “Di saat pemerintah mendorong penguatan TKDN, substitusi impor, serta keberpihakan terhadap produk dalam negeri, justru BUMN (Agrinas, yang terlibat dalam rencana impor) mengambil langkah yang berlawanan dengan arah kebijakan strategis nasional,” ungkap seorang pengusaha.
Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Solusi Alternatif
Dalam jangka panjang, realisasi impor pikap dari India ini dinilai bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi yang selama ini menjadi visi pemerintah. Industri otomotif nasional berpotensi kehilangan peluang besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan dari belanja publik. Ini adalah ironi, di mana di satu sisi pemerintah mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, namun di sisi lain justru mengambil kebijakan yang dapat melemahkan fondasi industri domestik.
Untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas, Ahmad Ma’ruf menyarankan agar pemerintah segera meninjau ulang rencana impor tersebut. Langkah paling rasional secara ekonomi, menurutnya, adalah membatalkan rencana impor dan segera menggandeng industri otomotif domestik. Dialog konstruktif dengan pelaku industri nasional sangat diperlukan guna mencari solusi yang lebih rasional, strategis, dan berkelanjutan. “Apa yang bisa dilakukan secara cepat dan strategis dapat didiskusikan bersama,” kata Ma’ruf. Ia menegaskan bahwa meskipun bisnis adalah bisnis, setiap kebijakan ekonomi harus memiliki ideologi dan idealisme yang kuat, yaitu keberpihakan pada kepentingan bangsa dan penguatan ekonomi nasional.
Polemik ini menyoroti perlunya konsistensi dalam kebijakan ekonomi makro, terutama dalam mendukung pertumbuhan industri domestik dan menjaga stabilitas fiskal. Keputusan akhir mengenai rencana impor 105 ribu pikap ini akan menjadi indikator penting komitmen pemerintah terhadap kemandirian ekonomi dan keberpihakan pada produk dalam negeri.
