Moskow, Rusia – Gelombang pembatasan ruang digital kian mengencang di Rusia, menyusul keputusan drastis pemerintah yang secara resmi memblokir akses terhadap aplikasi pesan populer, WhatsApp, pada Kamis (12/2/2026). Langkah ini bukan sekadar pemutusan koneksi semata, melainkan sebuah pernyataan tegas Kremlin yang mendorong warganya untuk beralih ke MAX, sebuah aplikasi pesan yang digadang-gadang sebagai solusi komunikasi nasional yang didukung oleh negara. Keputusan ini menandai eskalasi konflik antara otoritas Rusia dan perusahaan teknologi asing, mempertegas sikap Moskwa yang menuntut kepatuhan mutlak terhadap hukum domestik atau ancaman tersingkir dari pasar yang luas.
Pemerintah Rusia melalui juru bicaranya, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa pemblokiran WhatsApp didasari oleh ketidakpatuhan perusahaan induknya, Meta Platforms, terhadap serangkaian ketentuan hukum yang berlaku di Rusia. Peskov secara spesifik menyoroti kegagalan Meta untuk memenuhi kewajiban mendirikan perwakilan resmi di Rusia, serta ketidakmauan mereka untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan konten dan data pengguna. “Karena ketidakbersediaan Meta untuk mematuhi hukum Rusia, keputusan seperti itu memang telah dibuat dan diterapkan,” tegas Peskov, menggarisbawahi bahwa keputusan ini merupakan konsekuensi langsung dari penolakan Meta untuk tunduk pada regulasi lokal.
MAX: Alternatif Nasional di Tengah Ketegangan Digital
Sebagai respons terhadap pemblokiran tersebut, Kremlin secara proaktif merekomendasikan warga Rusia untuk segera mengadopsi MAX sebagai pengganti WhatsApp. Peskov menggambarkan MAX sebagai “alternatif yang mudah diakses, sebuah aplikasi pesan yang tengah berkembang dan berfungsi sebagai messenger nasional.” Ia menambahkan, “Layanan ini tersedia bagi warga sebagai pengganti platform asing.” Promosi ini menunjukkan strategi pemerintah untuk tidak hanya membatasi akses ke platform global, tetapi juga secara aktif mempromosikan solusi domestik yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat sekaligus berada di bawah pengawasan negara.
Namun, narasi yang disajikan oleh pemerintah Rusia berbenturan tajam dengan pernyataan dari Meta Platforms. Perusahaan raksasa teknologi ini menolak keras klaim kepatuhan hukum sebagai alasan utama pemblokiran. Sebaliknya, Meta menuding bahwa langkah Rusia adalah bagian dari upaya sistematis untuk mengalihkan pengguna ke platform yang berada di bawah kendali langsung negara. “Hari ini pemerintah Rusia berupaya sepenuhnya memblokir WhatsApp dalam upaya mendorong orang-orang ke aplikasi pengawasan milik negara,” tegas Meta dalam pernyataan resminya, menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap implikasi privasi dan keamanan bagi jutaan penggunanya di Rusia.
Dampak Luas dan Sejarah Tekanan
Pemblokiran WhatsApp diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 100 juta pengguna di Rusia, sebuah angka yang sangat signifikan. Meta memperingatkan bahwa tindakan ini merupakan “langkah mundur dan hanya akan membuat masyarakat di Rusia menjadi kurang aman,” karena membatasi akses ke komunikasi pribadi yang aman. Keputusan ini bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba, melainkan puncak dari tekanan yang telah dibangun selama enam bulan terakhir. Otoritas Rusia sebelumnya telah melabeli Meta sebagai organisasi ekstremis dan berulang kali menjatuhkan denda kepada WhatsApp atas dugaan kegagalan menghapus konten terlarang dan tidak mendirikan kantor perwakilan lokal.
Sejak Agustus, Roskomnadzor, regulator komunikasi Rusia, telah secara bertahap membatasi layanan panggilan suara di berbagai aplikasi pesan asing. Pada bulan Desember, lembaga ini mengumumkan akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap WhatsApp, dengan alasan aplikasi tersebut “terus melanggar hukum Rusia” dan bahkan dituding digunakan “untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan teroris di wilayah negara, merekrut pelaku, serta melakukan penipuan dan kejahatan lainnya.” Akibatnya, sejumlah nama domain terkait WhatsApp dihapus dari daftar nasional, mempersulit akses bagi pengguna di dalam negeri yang kini sebagian besar mengandalkan Virtual Private Network (VPN) untuk tetap terhubung.
Di sisi lain, tudingan bahwa MAX berpotensi menjadi alat propaganda dan pengawasan negara dibantah keras oleh pemerintah Rusia. Otoritas Rusia mengklaim bahwa aplikasi yang terintegrasi dengan berbagai layanan publik ini dirancang untuk “menyederhanakan akses warga terhadap layanan negara dan kebutuhan administratif sehari-hari.” Argumen ini berusaha meyakinkan publik bahwa MAX adalah solusi praktis yang berfokus pada efisiensi layanan, bukan pada pengumpulan data atau pengawasan massal. Namun, kekhawatiran mengenai privasi dan potensi penyalahgunaan data tetap menjadi isu sentral yang diperdebatkan oleh para aktivis dan pengamat teknologi.
Pada akhirnya, pemblokiran WhatsApp di Rusia mencerminkan tren global yang semakin meningkat terkait kontrol negara terhadap ruang digital. Keputusan ini bukan sekadar perselisihan birokrasi mengenai kepatuhan hukum, melainkan sebuah pernyataan politik yang kuat mengenai kedaulatan digital. Dengan jutaan pengguna yang kini terpaksa mencari alternatif, langkah Rusia mengirimkan sinyal tegas kepada perusahaan teknologi global: mereka harus siap untuk menghadapi tuntutan regulasi yang semakin ketat dan beradaptasi dengan lanskap digital yang semakin terfragmentasi, di mana nasionalisme digital menjadi kekuatan yang semakin dominan.
