Skandal besar yang mengguncang integritas institusi Kepolisian Resor (Polres) Toraja Utara kini memasuki babak baru setelah terungkapnya dugaan keterlibatan perwira menengah dalam jaringan peredaran gelap narkotika. AKP Arifan Efendi, yang menjabat sebagai Ps Kasat Resnarkoba Polres Toraja Utara, resmi menjalani penempatan khusus (Patsus) di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menyusul pengakuan mengejutkan dari seorang bandar narkoba berinisial ET alias O yang mengeklaim telah menyetorkan uang perlindungan secara rutin. Kasus ini mencuat ke publik pada akhir Februari 2026, memicu penyelidikan mendalam oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel guna mengusut tuntas praktik perlindungan atau “beking” yang diduga telah berlangsung sistematis di wilayah hukum Toraja Utara, sekaligus menjadi ujian berat bagi komitmen Polri dalam memberantas peredaran barang haram di internal mereka sendiri.
Dugaan keterlibatan oknum polisi ini bermula dari sebuah operasi penangkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja terhadap seorang pengedar besar berinisial ET alias O. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 100 gram, sebuah jumlah yang signifikan untuk peredaran di wilayah pegunungan Sulawesi Selatan. Namun, yang lebih mengejutkan otoritas kepolisian bukanlah sekadar jumlah barang bukti tersebut, melainkan pengakuan jujur ET dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bandar tersebut secara gamblang menyebutkan bahwa kelancaran bisnis haramnya selama ini tidak lepas dari campur tangan oknum di Polres Toraja Utara. ET mengaku telah memberikan setoran rutin sebesar Rp13 juta setiap minggunya sejak September 2025 sebagai uang “keamanan” agar aktivitas peredarannya tidak tersentuh hukum. Informasi ini segera memicu reaksi cepat dari Polda Sulsel yang langsung menerjunkan tim Bidang Propam untuk melakukan penjemputan paksa terhadap AKP Arifan Efendi dan bawahannya, Aiptu Nasrul, yang menjabat sebagai Kanit di satuan yang sama.
Mekanisme Penempatan Khusus dan Klarifikasi Simpang Siur Surat Perintah
Kehebohan publik sempat memuncak ketika potongan Surat Perintah Kapolda Sulsel terkait status penahanan AKP Arifan Efendi beredar luas di media sosial dan grup percakapan instan. Potongan surat tersebut memuat dua poin krusial yang sempat menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat. Poin pertama memerintahkan untuk melepaskan pengamanan terhadap AKP Arifan Efendi dari ruang penjagaan Subbid Provos Polda Sulsel, sementara poin kedua menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa pengamanan sejak tanggal 18 hingga 23 Februari 2026 dan harus dihadapkan kembali ke kesatuannya. Narasi yang berkembang di masyarakat sempat mengesankan bahwa sang perwira dibebaskan dari segala tuduhan dan diperbolehkan kembali bertugas seperti biasa. Namun, hal ini segera dibantah dengan tegas oleh pihak berwenang yang menyatakan bahwa prosedur tersebut hanyalah bagian dari transisi tahapan pemeriksaan internal kepolisian.
Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendy, memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan persepsi publik yang keliru. Menurutnya, surat tersebut sama sekali bukan merupakan surat pembebasan, melainkan prosedur administrasi untuk memindahkan terduga pelanggar dari satu tahap penahanan ke tahap berikutnya. Kombes Zulham menjelaskan bahwa dalam hukum acara internal kepolisian, terdapat pembagian kewenangan antara Subbid Paminal (Pengamanan Internal) dan Subbid Waprof (Pertanggungjawaban Profesi). Penahanan awal selama lima hari merupakan kewenangan Paminal untuk mendalami fakta-fakta awal. Setelah bukti-bukti permulaan dianggap cukup untuk menjerat yang bersangkutan ke ranah pelanggaran kode etik, maka status penahanannya dialihkan ke penempatan khusus (Patsus) di bawah pengawasan Waprof yang bisa berlangsung hingga 30 hari ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum internal terhadap AKP Arifan Efendi justru semakin menguat dan memasuki fase yang lebih serius menuju persidangan kode etik.
Dugaan Aliran Dana dan Jaringan Perlindungan Bandar Narkoba
Fokus utama penyelidikan saat ini tertuju pada aliran dana yang disebut-sebut mengalir ke kantong oknum pejabat kepolisian tersebut. Angka Rp13 juta per minggu yang disebutkan oleh tersangka ET alias O bukanlah jumlah yang sedikit jika diakumulasikan sejak September 2025 hingga Februari 2026. Tim penyidik dari Bidang Propam Polda Sulsel tengah menelusuri jejak digital dan transaksi keuangan yang mungkin berkaitan dengan praktik suap ini. Meskipun Kombes Pol Zulham Effendy masih enggan merinci temuan barang bukti uang secara spesifik karena proses pemeriksaan yang masih berjalan (pro-justitia), ia menegaskan bahwa fakta-fakta persidangan nantinya akan mengungkap semuanya secara transparan. Keberadaan Aiptu Nasrul yang turut diamankan juga memperkuat dugaan adanya kolaborasi antar-level di dalam Satresnarkoba Polres Toraja Utara untuk memuluskan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Keterlibatan AKP Arifan Efendi sebagai Kasat Narkoba tentu menjadi ironi yang sangat tajam, mengingat posisinya seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas narkotika. Sejauh ini, tim internal Polda Sulsel terus mendalami apakah ada oknum anggota lain yang juga terlibat dalam lingkaran setoran ini. Proses penyusunan jadwal sidang kode etik sedang dilakukan oleh jajaran Waprof. Sidang ini nantinya akan menentukan nasib karier AKP Arifan Efendi dan Aiptu Nasrul di Kepolisian Republik Indonesia. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat berupa penerimaan suap dan perlindungan terhadap bandar narkoba, sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan secara tidak hormat kini membayangi kedua oknum tersebut.
Dampak Institusional dan Komitmen Pemberantasan Narkoba di Toraja Utara
Kasus ini memberikan dampak psikologis yang signifikan terhadap jajaran Polres Toraja Utara. Kapolres Toraja Utara, AKBP Stephanus Luckyto, dalam pernyataannya menegaskan bahwa institusinya tetap berkomitmen penuh pada pemberantasan narkoba tanpa pandang bulu, termasuk jika pelakunya adalah anggotanya sendiri. Meskipun ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum AKP Arifan Efendi kepada Polda Sulawesi Selatan, Luckyto memastikan bahwa fungsi pelayanan dan penegakan hukum narkotika di wilayahnya tidak akan terganggu oleh insiden ini. Langkah tegas Polda Sulsel dalam memproses kasus ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Toraja yang sempat merosot akibat dugaan adanya “pagar makan tanaman” dalam struktur kepolisian setempat.
Secara lebih luas, kasus AKP Arifan Efendi ini menjadi alarm keras bagi Mabes Polri mengenai pentingnya pengawasan berlapis terhadap satuan-satuan yang bersentuhan langsung dengan barang bukti bernilai tinggi seperti narkoba. Penempatan khusus di Polda Sulsel yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, menjadi saksi bisu bagaimana seorang perwira yang seharusnya memburu bandar, justru berakhir di balik teruji karena dugaan gratifikasi. Hingga saat ini, publik masih menunggu hasil akhir dari persidangan kode etik dan kemungkinan pengembangan kasus ini ke ranah pidana umum. Penegasan Kombes Zulham Effendy bahwa “statusnya masih ditahan” memberikan sinyal kuat bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang toleransi bagi anggotanya yang berkhianat terhadap sumpah jabatan dan seragam yang mereka kenakan.
- Terduga Pelanggar: AKP Arifan Efendi (Ps Kasat Resnarkoba) dan Aiptu Nasrul (Kanit).
- Lokasi Penahanan: Penempatan Khusus (Patsus) Propam Polda Sulsel, Makassar.
- Dugaan Pelanggaran: Penerimaan suap/setoran rutin sebesar Rp13 juta/minggu dari bandar narkoba ET alias O.
- Barang Bukti Terkait: 100 gram sabu dari tersangka utama ET.
- Status Hukum: Dalam proses pemeriksaan kode etik dengan ancaman sanksi PTDH.
Penyelidikan mendalam ini diharapkan tidak hanya berhenti pada AKP Arifan, tetapi juga mampu membongkar jaringan yang lebih luas jika memang ada keterlibatan pihak lain. Transparansi Polda Sulsel dalam menangani kasus ini menjadi kunci utama untuk membuktikan bahwa jargon “Polri Presisi” bukan sekadar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata dalam membersihkan institusi dari oknum-oknum yang merusak nama baik kepolisian di mata masyarakat Indonesia.
