- Tersangka NH: Merupakan salah satu aktor kunci yang memiliki jaringan luas di wilayah Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jambi, hingga Jakarta. NH diduga kuat menjadi penghubung utama bagi calon pengadopsi ilegal di wilayah-wilayah tersebut.
- Tersangka LA: Menguasai jalur distribusi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jakarta, dan Jambi. Peran LA sangat vital dalam memindahkan bayi dari satu provinsi ke provinsi lainnya guna memutus jejak investigasi.
- Tersangka S: Fokus pada wilayah operasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), memanfaatkan kepadatan penduduk di ibu kota untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya.
- Tersangka EMT: Mengoperasikan perdagangan bayi di wilayah Banten, Jakarta, hingga menyeberang ke Kalimantan Barat.
- Tersangka ZH, H, dan BSN: Ketiganya diketahui berkolaborasi dalam menjalankan bisnis gelap ini di wilayah hukum Jakarta.
- Tersangka F: Bertanggung jawab penuh atas operasional dan distribusi bayi di wilayah Kalimantan Barat.
Keterlibatan orang tua kandung dalam kasus ini menambah daftar kelam praktik TPPO di Indonesia. Penyidik menetapkan empat orang tua sebagai tersangka, yaitu CPS yang menjual bayinya kepada NH di Yogyakarta, serta DRH yang melakukan transaksi serupa kepada NH di Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, terdapat pasangan kekasih IP dan REP yang bekerja sama menjual bayi mereka kepada tersangka LA di Tangerang, Banten. REP, yang merupakan ayah biologis dari bayi tersebut, secara sadar mendukung tindakan kriminal ini, yang menunjukkan adanya degradasi moral dan tekanan ekonomi yang luar biasa di tingkat keluarga.
Langkah Rehabilitasi dan Asesmen Mendalam dari Kementerian Sosial
Menanggapi situasi darurat ini, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, MK Agung Suhartoyo, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin masa depan ketujuh bayi tersebut. Proses asesmen yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memeriksa kesehatan fisik, tetapi juga untuk menentukan status hukum dan hak asuh anak di masa depan. “Kami harus memastikan apakah anak-anak ini dalam posisi yang bisa diadopsi secara legal atau tidak. Kami juga meneliti apakah ada pelanggaran aturan yang lebih dalam terkait asal-usul mereka,” jelas Agung.
Selama proses penyidikan berlangsung, ketujuh bayi tersebut berada di bawah pengasuhan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial dengan jaminan keamanan penuh. Agung menekankan bahwa prioritas utama adalah memenuhi hak-hak dasar anak, termasuk nutrisi dan kasih sayang. Jika dalam proses asesmen ditemukan keluarga atau wali yang layak dan tidak terlibat dalam tindak pidana, anak-anak tersebut berpeluang dikembalikan. Namun, jika orang tua atau walinya tidak ditemukan atau terbukti bersalah, negara akan memberikan pengasuhan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak yang terakreditasi.
Keberhasilan pengungkapan kasus ini juga menyeret empat tersangka lain dari kasus awal Bilqis, yakni SY, NH, M, dan AS. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ancaman hukuman yang menanti para pelaku tidak main-main, yakni pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda material yang besar. Bareskrim Polri berkomitmen untuk terus mengejar anggota jaringan lainnya yang kemungkinan masih bersembunyi, guna memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi sindikat perdagangan manusia untuk beroperasi di tanah air.
Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran adopsi anak melalui jalur tidak resmi atau media sosial. Kerja sama antara masyarakat, kepolisian, dan lembaga sosial sangat diperlukan untuk memutus mata rantai perdagangan anak. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab kolektif yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi masa depan bangsa yang bebas dari eksploitasi dan kekerasan.
