- Penegakan Integritas ASN: Kasus ini menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap gaya hidup dan perilaku ASN agar tetap sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- Audit Menyeluruh KKPD: Pemerintah daerah perlu melakukan audit investigatif terhadap seluruh pemegang kartu kredit pemerintah guna memastikan tidak ada penyimpangan serupa di unit kerja lain.
- Sanksi Tanpa Pandang Bulu: Penerapan sanksi pemecatan tidak hormat harus menjadi standar bagi setiap ASN yang terbukti menggunakan uang negara untuk aktivitas kriminal.
- Pemulihan Kerugian Negara: Fokus utama selain sanksi adalah bagaimana dana Rp 1,2 miliar tersebut dapat dikembalikan ke kas daerah untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
Pilihan editor: Banjir Masih Genangi 17 RT serta Ruas Jalan di Jakarta
Sebagai penutup, skandal Almuqarrom Natapradja ini menjadi pengingat pahit bahwa digitalisasi keuangan pemerintah melalui KKPD, meski memiliki banyak manfaat, juga membawa risiko besar jika tidak dibarengi dengan integritas individu dan pengawasan sistemik yang mumpuni. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut hingga tuntas, tidak hanya secara administratif tetapi juga secara pidana. Penuntasan kasus ini secara transparan dan tegas akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar serius dalam memberantas judi online dan tidak akan memberikan ruang bagi oknum pejabat yang mencoba “bermain” dengan uang rakyat. Ke depannya, diharapkan ada mekanisme deteksi dini yang lebih canggih untuk memantau aliran dana pemerintah secara real-time guna mencegah terjadinya penyimpangan sebelum mencapai angka yang merugikan stabilitas fiskal daerah.
