- Asal Wilayah: Kelompok ini merupakan faksi asal Yahukimo yang melakukan ekspansi operasi hingga ke wilayah Korowai dan sekitarnya.
- Modus Operandi: Mereka sering menyasar pesawat sipil yang membawa logistik atau personel pemerintah sebagai bentuk sabotase terhadap aksesibilitas di tanah Papua.
- Kepemimpinan: Elkius Kobak dikenal sebagai komandan lapangan yang memiliki mobilitas tinggi dan penguasaan medan hutan yang sangat baik.
- Kekuatan Bersenjata: Diduga memiliki senjata api organik hasil rampasan dan pasokan ilegal, yang digunakan untuk melakukan serangan gerilya.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa identitas para pelaku kini sudah dikantongi sepenuhnya oleh pihak keamanan. “Pelaku dari KKB, kelompoknya Elkius Kobak. Ada keterlibatan Batalion Kanibal dan Semut Merah. Kami tidak akan tinggal diam dan saat ini tim gabungan masih melakukan pengejaran di titik-titik yang diduga menjadi jalur pelarian mereka,” tegas Yusuf dalam keterangan resminya kepada media.
Instruksi Tegas Kapolri dan Langkah Strategis Penegakan Hukum
Merespons gugurnya dua awak pesawat sipil tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kapolri menegaskan bahwa tindakan KKB yang menyasar warga sipil dan fasilitas publik merupakan tindakan terorisme yang tidak dapat ditoleransi. Kapolri telah memerintahkan pengerahan personel tambahan untuk memperkuat pengamanan di bandara-bandara perintis yang dianggap rawan akan gangguan keamanan.
“Kami tentunya sudah memerintahkan untuk jajaran kami yang ada di sana untuk melakukan pengejaran dan pendalaman secara menyeluruh. Identitas pelaku sudah kami miliki gambarannya secara jelas. Tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan di tanah Papua, dan kami akan memastikan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri juga menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dan TNI dalam menjaga kedaulatan serta keamanan masyarakat di wilayah Papua Selatan.
Selain upaya pengejaran, Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dengan pihak maskapai penerbangan dan otoritas bandara guna merumuskan protokol keamanan baru. Kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi kunci utama dalam melakukan mitigasi risiko agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa setiap penerbangan sipil yang membawa kebutuhan pokok dan mobilitas warga tetap dapat beroperasi tanpa bayang-bayang ketakutan akan serangan bersenjata.
Evakuasi Korban dan Penguatan Keamanan di Wilayah Konflik
Pasca-insiden penembakan, prioritas utama Satgas Damai Cartenz adalah melakukan evakuasi terhadap korban meninggal dunia dan penumpang yang selamat. Jenazah Pilot Egon Erawan dan Kopilot Baskoro Adi Anggoro telah berhasil diterbangkan dari lokasi kejadian menuju Timika untuk proses identifikasi lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga di kampung halaman masing-masing. Proses evakuasi ini dilakukan dengan pengawalan ketat guna mengantisipasi adanya serangan susulan dari kelompok Elkius Kobak.
Sementara itu, kondisi keamanan di sekitar Bandara Koroway Batu kini telah ditingkatkan ke level waspada satu. Penempatan personel Brimob dan TNI di titik-titik strategis bandara dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi aktivitas penerbangan logistik yang sangat vital bagi masyarakat lokal. Mengingat medan di Korowai yang didominasi oleh rawa dan hutan lebat, operasi pengejaran terhadap Batalion Kanibal dan Semut Merah diprediksi akan menghadapi tantangan geografis yang berat. Namun, pemerintah berkomitmen bahwa penegakan hukum akan terus berjalan hingga para pelaku tertangkap atau dilumpuhkan.
Kasus penembakan Smart Air ini menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM terhadap warga sipil di Papua. Publik berharap agar langkah tegas yang diambil oleh Kapolri dan jajaran Satgas Damai Cartenz dapat memberikan efek jera dan mengembalikan stabilitas keamanan di wilayah Papua Selatan, sehingga proses pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan kembali tanpa gangguan dari kelompok-kelompok separatis bersenjata.
