Skandal dugaan korupsi yang membelit Bupati Pati nonaktif, Sudewo, kini memasuki babak baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pola transaksi keuangan mencurigakan yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai instrumen penampung dana hasil rasuah. Penyelidikan mendalam ini berpusat pada aliran uang dalam kasus jual-beli jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, di mana penyidik mensinyalir sebagian besar dana haram tersebut dialirkan ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Bahana Syariah (ABS). Langkah berani KPK dalam menelusuri jejak digital dan fisik perbankan ini bertujuan untuk memetakan secara utuh sejauh mana keterlibatan lembaga keuangan dalam memfasilitasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sekaligus mengungkap modus operandi yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul kekayaan yang didapat dari pemerasan terhadap para calon perangkat desa sejak akhir tahun 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, menegaskan bahwa fokus utama penyidik saat ini adalah membedah setiap transaksi yang melibatkan Sudewo di koperasi tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat lalu lintas uang yang sangat dinamis, baik masuk maupun keluar, yang diduga kuat memiliki korelasi langsung dengan gratifikasi dan pemerasan jabatan. “Kami sedang mendalami secara detail alasan di balik keputusan saudara SDW (Sudewo) untuk menggunakan koperasi ini sebagai tempat penyimpanan atau perlintasan dana. Penyelidik ingin mengetahui apakah ada modus khusus, seperti upaya penghindaran dari pengawasan sistem perbankan konvensional yang lebih ketat, atau memang ada kerja sama sistematis dengan pihak pengelola koperasi untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan tersebut,” ujar Budi pada Selasa, 10 Februari 2026. Pendalaman ini menjadi krusial untuk memperkuat alat bukti terkait pasal pencucian uang yang mungkin akan disangkakan di kemudian hari.
Jejak Aliran Dana di Koperasi Syariah: Modus Operandi dan Saksi Kunci
Penyelidikan terhadap KSPPS Artha Bahana Syariah tidak muncul begitu saja tanpa dasar yang kuat. Titik terang mengenai keterlibatan koperasi ini mulai benderang setelah penyidik memeriksa Muhamad Ichsan Azhari, Direktur Bisnis KSPPS ABS, pada Senin, 9 Februari 2026. Dalam pemeriksaan yang berlangsung intensif tersebut, Ichsan dicecar mengenai prosedur penerimaan simpanan dalam jumlah besar serta identitas pemilik manfaat (beneficial owner) dari sejumlah rekening yang terafiliasi dengan Sudewo. KPK mencurigai bahwa koperasi tersebut digunakan sebagai ‘safe haven’ untuk menampung setoran dari para kepala desa yang bertindak sebagai pengepul uang dari para kandidat perangkat desa. Dengan label syariah, diduga ada upaya untuk membangun citra positif guna menutupi aktivitas keuangan yang melanggar hukum, sehingga diperlukan ketelitian ekstra dari tim audit forensik KPK untuk memisahkan dana nasabah murni dengan dana yang berasal dari praktik rasuah.
Selain fokus pada aliran uang ke koperasi, KPK juga tengah meneliti adanya irisan dana antara kasus jual-beli jabatan ini dengan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, di mana Sudewo juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mencurigai adanya kemungkinan dana hasil suap proyek kereta api digunakan untuk membiayai operasional politik atau justru dana dari pemerasan perangkat desa ini dialirkan untuk menyuap pihak lain guna mengamankan posisinya. Keterkaitan antara dua kasus besar ini menunjukkan adanya pola korupsi sistemik yang dilakukan oleh Sudewo, di mana ia diduga mengelola berbagai sumber pendapatan ilegal secara simultan melalui jaringan orang kepercayaan yang sangat rapi dan terorganisir di berbagai sektor.
Komersialisasi 601 Jabatan: Struktur ‘Tim 8’ dan Jaringan Operator Lapangan
Praktik lancung ini diduga telah dirancang secara sistematis sejak November 2025, jauh sebelum pengumuman resmi formasi jabatan perangkat desa dikeluarkan pada Maret 2026. Sudewo tidak bekerja sendiri; ia membentuk sebuah struktur yang dikenal sebagai Tim 8, yang terdiri dari tim sukses dan orang-orang kepercayaannya yang memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal. Tim ini berfungsi sebagai koordinator di tingkat kecamatan yang bertugas melakukan pemetaan terhadap kandidat potensial yang memiliki kemampuan finansial cukup untuk membeli jabatan. Peran mereka sangat vital, mulai dari melakukan negosiasi harga, meyakinkan para kandidat tentang jaminan kelulusan, hingga mengumpulkan uang tunai agar tidak mudah terdeteksi oleh otoritas keuangan. KPK mengendus adanya komersialisasi terhadap sedikitnya 601 jabatan yang tersebar di 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan di seluruh Kabupaten Pati.
Untuk menjalankan operasi di lapangan, Sudewo melibatkan sejumlah kepala desa yang bertindak sebagai operator utama sekaligus pemeras. Tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sudewo adalah:
- Abdul Suyono: Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan.
- Sumarjiono: Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken.
- Karjan: Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.
Ketiganya diduga memiliki peran spesifik dalam mengutip uang dari para kandidat yang mengincar posisi strategis seperti Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). Tarif yang dipatok pun tidak main-main, mencapai ratusan juta rupiah per posisi, tergantung pada tingkat “basah” atau strategisnya jabatan tersebut di pemerintahan desa. Uang hasil kutipan ini kemudian dikumpulkan secara berjenjang sebelum akhirnya disetorkan kepada Sudewo, baik melalui transfer ke koperasi ABS maupun dalam bentuk tunai melalui perantara Tim 8.
Dampak Sistemik dan Upaya Penegakan Hukum KPK
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Sudewo memanfaatkan momentum pengisian jabatan serentak ini sebagai ladang bisnis pribadi. Dengan menguasai kontrol atas proses seleksi, Sudewo diduga mampu mengintervensi hasil ujian atau penilaian sehingga hanya mereka yang telah menyetor uang yang dapat lolos. Dampak dari tindakan ini sangat merusak tatanan birokrasi di tingkat desa, karena jabatan-jabatan penting tidak lagi diisi oleh individu berdasarkan kompetensi dan integritas, melainkan berdasarkan kekuatan finansial. Hal ini berpotensi memicu rantai korupsi baru di tingkat desa, di mana perangkat desa yang terpilih melalui jalur suap akan cenderung mencari cara untuk “mengembalikan modal” melalui penyalahgunaan dana desa atau pungutan liar kepada masyarakat.
Penyidik KPK saat ini terus memperdalam bukti-bukti elektronik dan dokumen yang disita dari penggeledahan di sejumlah ruangan di Kantor Bupati Pati beberapa waktu lalu. Barang bukti tersebut diyakini mengandung catatan mengenai daftar donatur atau kandidat yang telah menyetorkan uang, serta catatan komunikasi antara Sudewo dengan para operator lapangannya. KPK juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari unsur birokrasi maupun pihak swasta yang turut memfasilitasi terjadinya transaksi haram ini. Dengan pengungkapan kasus ini, KPK berharap dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lain agar tidak menjadikan proses rekrutmen birokrasi sebagai komoditas politik dan ekonomi yang merugikan kepentingan publik serta mencederai nilai-nilai demokrasi di tingkat akar rumput.
Hingga saat ini, Sudewo masih menjalani masa penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Fokus tim penyidik tidak hanya pada pembuktian unsur pidana pemerasan dan suap, tetapi juga pada optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) dari uang-uang yang telah dialirkan ke berbagai pihak, termasuk yang tersimpan di KSPPS Artha Bahana Syariah. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun hasil korupsi yang dapat dinikmati oleh para pelaku, sekaligus mengembalikan marwah pemerintahan Kabupaten Pati yang bersih dari praktik-praktik koruptif yang merusak sendi-sendi pemerintahan daerah.
