Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melayangkan peringatan keras dan ultimatum kepada David Andreasmito, salah satu petinggi organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya wilayah Jawa Timur, setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan penyidik. Ketidakhadiran David dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Rabu, 28 Januari 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, menjadi hambatan serius dalam upaya pengungkapan skandal dugaan suap pengurusan jabatan dan gratifikasi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kasus yang menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ini mencakup dugaan praktik lancung dalam proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ponorogo serta berbagai penerimaan ilegal lainnya yang diduga mengalir ke kantong para pejabat daerah. Sebagai saksi kunci yang keterangannya sangat dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti, sikap tidak kooperatif David Andreasmito kini memicu langkah-langkah hukum lebih lanjut dari lembaga antirasuah guna memastikan supremasi hukum tetap tegak di wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang sah secara hukum. David Andreasmito, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GRIB Jaya Jatim dan juga diketahui berprofesi sebagai seorang dokter, seharusnya memberikan teladan sebagai warga negara yang patuh hukum, terutama mengingat posisinya yang strategis di salah satu organisasi massa besar. Penyidik KPK memandang kesaksian David sangat krusial untuk mengoptimalkan rangkaian bukti yang telah dikumpulkan sejak operasi senyap dilakukan akhir tahun lalu. “Saksi tidak hadir tanpa keterangan. KPK mengimbau agar saksi kooperatif memenuhi panggilan penyidik pada jadwal berikutnya, karena keterangan yang bersangkutan sangat diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara suap dan gratifikasi ini secara utuh,” tegas Budi Prasetyo. Ketidakhadiran ini menambah daftar panjang hambatan birokratis dalam pengusutan kasus korupsi di Jawa Timur yang melibatkan aktor-aktor politik dan pengusaha lokal.
Kronologi Operasi Tangkap Tangan dan Penetapan Tersangka Utama
Akar dari perkara besar ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK di Kabupaten Ponorogo pada 7 November 2025. Dalam operasi tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah uang dan dokumen penting yang mengarah pada praktik jual beli jabatan dan pengaturan pemenang tender proyek di RSUD Harjono Ponorogo. Pasca-operasi tersebut, KPK bergerak cepat dengan menahan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, serta Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma. Selain dari unsur birokrasi, pihak swasta bernama Sucipto juga turut dijebloskan ke tahanan atas perannya sebagai pemberi suap. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka utama dalam pusaran korupsi di Bumi Reog.
Detail keterlibatan para tersangka menunjukkan adanya skema korupsi yang sistematis dan terstruktur. Tersangka Sucipto diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Peran Sucipto difokuskan pada pemberian janji atau uang untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Di sisi lain, Bupati Sugiri Sancoko bersama Sekretaris Daerah Agus Pramono diduga berperan sebagai penerima suap dan gratifikasi, yang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, serta Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keterlibatan Sekda Agus Pramono menunjukkan bahwa praktik ini diduga melibatkan koordinasi tingkat tinggi dalam birokrasi daerah untuk memastikan aliran dana dari pengusaha berjalan mulus menuju pimpinan daerah.
Skandal RSUD Ponorogo dan Praktik Jual Beli Jabatan
Fokus investigasi KPK juga mengarah tajam pada sektor kesehatan, khususnya di RSUD Harjono Ponorogo. Direktur Utama RSUD, Yunus Mahatma, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam dua klaster korupsi sekaligus: pengurusan jabatan dan proyek fisik rumah sakit. Yunus diduga menjadi jembatan atau operator dalam praktik “mahar” jabatan bagi para pegawai yang ingin mendapatkan posisi strategis di lingkungan rumah sakit maupun dinas terkait. Atas perbuatannya, Yunus dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 13 UU TPK terkait suap pengurusan jabatan. Sementara itu, keterkaitan Sugiri Sancoko dalam klaster ini semakin memperberat posisinya, mengingat ia diduga menerima setoran rutin dari hasil manipulasi jabatan tersebut. KPK mensinyalir bahwa RSUD yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru dijadikan “sapi perah” untuk kepentingan politik dan pribadi para pejabat yang berkuasa.
Menariknya, di tengah pengusutan kasus ini, muncul fakta-fakta pendukung yang memperkaya konteks beban finansial sang Bupati. Ketua KONI setempat sempat mengungkapkan bahwa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko memiliki beban utang mencapai Rp 26 miliar, sebuah angka fantastis yang memicu spekulasi mengenai motif di balik tindakan nekat melakukan korupsi dan gratifikasi. Beban finansial yang besar ini diduga menjadi salah satu pendorong utama terjadinya praktik transaksional dalam penentuan jabatan dan pemenangan proyek di Ponorogo. KPK kini tengah mendalami apakah aliran dana suap tersebut digunakan untuk melunasi utang-utang pribadi atau dialokasikan untuk kepentingan politik lainnya. Kehadiran David Andreasmito sebagai petinggi GRIB Jaya Jatim dianggap mampu membuka tabir mengenai aliran dana ini, mengingat kedekatan hubungan antar-aktor dalam jaringan sosial dan politik di wilayah tersebut.
Di sisi lain, keterlibatan nama GRIB Jaya dalam pusaran kasus ini menciptakan dinamika menarik di masyarakat. Sebelumnya, organisasi GRIB Jaya di wilayah Malang justru dikenal vokal dalam mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan pejabat di Malang, termasuk mendesak pemeriksaan terhadap tokoh politik seperti Untari terkait dana hibah DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun, dengan terseretnya nama David Andreasmito yang merupakan tokoh kunci GRIB Jaya Jatim dalam kasus Ponorogo, integritas organisasi ini kini sedang diuji di mata publik. Masyarakat menanti apakah GRIB Jaya akan tetap konsisten mendukung pemberantasan korupsi atau justru memberikan pembelaan terhadap kadernya yang sedang dibidik KPK. Aksi-aksi damai yang sering dilakukan GRIB Jaya dalam mengawal kasus hukum, seperti dalam sengketa rumah pahlawan nasional, kini kontras dengan situasi di mana salah satu pimpinannya justru diminta pertanggungjawaban hukum oleh lembaga antirasuah.
Dengan adanya ultimatum dari KPK, posisi David Andreasmito kini berada di ujung tanduk. Jika pada panggilan berikutnya ia kembali mangkir tanpa alasan yang sah, KPK memiliki kewenangan hukum untuk melakukan jemput paksa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan ini diprediksi akan terus berkembang dan berpotensi menyeret nama-nama baru, mengingat luasnya cakupan gratifikasi yang ditemukan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat daerah dan pimpinan organisasi kemasyarakatan bahwa kolaborasi dalam praktik korupsi, baik dalam bentuk suap proyek maupun jual beli jabatan, akan selalu menyisakan jejak digital dan finansial yang dapat diendus oleh penegak hukum. Kini, publik menunggu langkah berani KPK untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya demi bersihnya birokrasi di Jawa Timur.
