| No. | Nama Terdakwa | Keterangan / Peran dalam Kasus |
|---|---|---|
| 1 | Immanuel Ebenezer Gerungan | Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Terdakwa Utama) |
| 2 | Temurila | Diduga terlibat dalam koordinasi aliran dana |
| 3 | Miki Mahfud | Diduga sebagai penghubung pihak eksternal |
| 4 | Fahrurozi | Diduga terlibat dalam teknis pengurusan sertifikasi |
| 5 | Hery Sutanto | Staf atau pejabat internal di lingkungan kementerian |
| 6 | Subhan | Terlibat dalam jaringan pengumpulan dana |
| 7 | Gerry Aditya Herwanto Putra | Diduga sebagai perantara atau kurir |
| 8 | Irvian Bobby Mahendro Putro | Pihak yang diduga memfasilitasi transaksi |
| 9 | Sekarsari Kartika Putri | Diduga mengelola administrasi atau keuangan ilegal |
| 10 | Anitasari Kusumawati | Terlibat dalam rantai birokrasi sertifikasi |
| 11 | Supriadi | Diduga membantu operasional praktik pemerasan |
Keberadaan sepuluh terdakwa pendamping ini memperkuat dugaan bahwa praktik pemerasan di Kemnaker telah terorganisir dengan sangat rapi. Mereka diduga memiliki peran masing-masing, mulai dari mengidentifikasi “target” perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi, melakukan negosiasi besaran uang pelicin, hingga mengelola distribusi uang hasil pemerasan tersebut. Kehadiran nama-nama seperti Sekarsari Kartika Putri dan Anitasari Kusumawati menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kasus ini melintasi berbagai level staf, yang mengindikasikan bahwa budaya pungli dan pemerasan mungkin telah mengakar cukup lama di unit kerja terkait.
Menanti Pekan Pembuktian: Janji Noel Membongkar Identitas Partai “K”
Publik kini tengah menanti dengan seksama janji Noel yang akan mengungkap secara detail identitas partai politik dan ormas yang ia sebutkan. Dalam pernyataannya, Noel berjanji akan membuka informasi tersebut pada pekan depan. Langkah ini sangat krusial karena dapat mengubah arah penyidikan dan berpotensi menyeret tokoh-tokoh politik nasional lainnya. Jika pernyataan Noel terbukti benar di persidangan, maka kasus ini tidak lagi sekadar kasus korupsi birokrasi biasa, melainkan skandal pendanaan politik ilegal yang melibatkan penyalahgunaan wewenang di tingkat kementerian.
Dampak dari kasus ini sangat luas bagi iklim investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Sertifikasi K3 yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjamin keselamatan nyawa pekerja justru dijadikan komoditas untuk memperkaya diri dan kelompok. Hal ini tentu mencoreng citra Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah secara keseluruhan. Para pelaku usaha pun merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tidak resmi yang sangat besar, yang pada akhirnya dapat mengganggu daya saing industri nasional. Oleh karena itu, penuntasan kasus ini secara transparan dan berkeadilan menjadi tuntutan utama dari berbagai elemen masyarakat.
Secara prinsip, Noel menyatakan bahwa dirinya akan kooperatif dan mengikuti irama hukum yang berlaku. Namun, nyanyiannya mengenai keterlibatan pihak luar menunjukkan bahwa ia tidak ingin menjadi “kambing hitam” sendirian. Dengan dukungan data dan saksi-saksi lain yang akan dihadirkan, persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diprediksi akan terus memanas dalam beberapa pekan ke depan. Apakah benar ada partai politik berinisial “K” yang menikmati uang haram sertifikasi K3? Ataukah ini hanya strategi pembelaan Noel untuk meringankan hukumannya? Semua akan terjawab seiring dengan bergulirnya proses pembuktian di meja hijau.
