Sebuah investigasi mendalam yang dilakukan oleh Komisi Pencari Fakta (KPF) akhirnya menyingkap tabir di balik gelombang kerusuhan demonstrasi besar pada Agustus 2025, secara tegas menuding brutalitas aparat kepolisian sebagai pemicu utama eskalasi kekerasan, bukan massa aksi. Laporan yang dirilis pada 18 Februari 2026 ini mengungkap detail mengerikan tentang bagaimana insiden kematian seorang pengendara ojek daring, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025 di Bendungan Hilir, Jakarta, menjadi titik balik yang memicu kemarahan publik dan mengubah aksi protes damai menjadi kerusuhan yang meluas di puluhan kota di Indonesia. Penyelidikan ini, yang melibatkan analisis komprehensif dan verifikasi lapangan, memberikan perspektif baru tentang siapa dan apa yang bertanggung jawab atas kekacauan yang menelan korban jiwa dan melumpuhkan sebagian aktivitas nasional.
Tragedi Kematian Affan Kurniawan: Titik Balik yang Tak Terbantahkan
Menurut Ravio Patra, salah seorang peneliti Komisi Pencari Fakta (KPF) yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil, penyebab utama kerusuhan demonstrasi Agustus 2025 bukanlah inisiatif atau tindakan agresif dari massa aksi, melainkan respons brutal yang dilancarkan oleh aparat kepolisian. “Kalau ditanya apa yang membuat terjadi kekerasan, kerusuhan, penjarahan, perusakan, ya, tindakan aparat kepolisian yang brutal sampai menyebabkan kematian warga negara,” tegas Ravio dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, pada Jumat, 18 Februari 2026. Pernyataan ini merujuk pada peristiwa tragis yang menimpa Affan Kurniawan, seorang pemuda yang berprofesi sebagai pengendara ojek daring. Affan tewas setelah dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) milik satuan Brimob Polri di kawasan Bendungan Hilir pada tanggal 28 Agustus 2025.
Laporan KPF, yang dihimpun dari kesaksian langsung para saksi mata di lokasi kejadian, menggambarkan kronologi yang mengerikan. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 19.28 WIB, ketika mobil polisi yang menabrak Affan sempat berhenti sekitar tujuh detik. Pada momen krusial itu, warga sekitar yang menyaksikan kejadian langsung mengerubungi rantis Brimob tersebut, berupaya menghentikan laju kendaraan dan meminta pertanggungjawaban. Namun, alih-alih berhenti, pengemudi mobil polisi tersebut justru kembali menancapkan gasnya, melindas Affan yang sudah tergeletak. Akibat pelindasan ini, Affan mengalami luka parah hingga muntah darah. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Pelni, namun karena kondisi lalu lintas yang padat, ia dialihkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setibanya di sana, Affan sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri, meskipun denyut nadinya masih terdeteksi. Namun, tak lama kemudian, pada pukul 19.58 WIB, Affan Kurniawan dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan rangkaian peristiwa ini, Komisi Pencari Fakta secara tegas menyimpulkan bahwa kematian Affan adalah sebuah pembunuhan
, sebuah temuan yang juga diperkuat oleh laporan Komisi Pencari Fakta bentukan Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai insiden ini sebagai pembunuhan.
Eskalasi Kemarahan Publik dan Gelombang Protes Nasional
Kematian Affan Kurniawan menjadi percikan api yang menyulut kemarahan publik secara masif, mengubah dinamika demonstrasi yang semula relatif damai menjadi gelombang protes yang meluas dan jauh lebih intens. Ravio Patra mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi meningkat drastis, tidak hanya dalam skala kekerasan tetapi juga cakupan geografis. Tercatat, sehari setelah pembunuhan Affan, yakni pada 29 Agustus 2025, demonstrasi terjadi di 49 kota di seluruh Indonesia, menunjukkan peningkatan signifikan sebanyak 21 kota dari hari sebelumnya. Eskalasi ini terus berlanjut pada 30 Agustus 2025, dengan total 76 kota yang menggelar unjuk rasa. Demonstrasi di puluhan kota ini tidak hanya meluas, tetapi juga banyak yang berujung ricuh dan diwarnai kekerasan. Salah satu contoh paling tragis adalah aksi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka setelah terjebak dalam gedung DPRD yang terbakar.
Padahal, menurut Ravio, dalam tiga hari pertama demonstrasi, situasi terbilang cukup damai tanpa adanya gesekan signifikan antara massa aksi dan aparat. Namun, pembunuhan Affan oleh polisi secara fundamental mengubah narasi dan motivasi para demonstran. Kematian seorang warga sipil yang tidak bersalah di tangan aparat keamanan memberikan alasan kuat bagi berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan. Pengendara ojek daring, yang merasa senasib dengan Affan, semua ikut serta dalam aksi, memenuhi berbagai titik demonstrasi. Warga biasa yang sebelumnya mungkin tidak memiliki alasan kuat untuk berdemonstrasi kini merasa marah dan memiliki dorongan kuat untuk bergabung. Demikian pula dengan pelajar yang awalnya hanya ikut-ikutan, kini memiliki alasan moral dan emosional untuk menyuarakan protes. Ini menunjukkan bahwa brutalitas aparat tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu tujuan: menuntut keadilan.
Akar Masalah dan Kegagalan Negara dalam Pencegahan
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil juga mengungkapkan bahwa gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 bukan merupakan peristiwa yang muncul dari kevakuman politik atau insiden tunggal. Sebaliknya, aksi massa tersebut dipicu oleh akumulasi kemarahan publik akibat berbagai faktor, termasuk ketegangan elit politik, tekanan ekonomi yang membebani masyarakat, serta isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang muncul di tengah kesulitan ekonomi yang dialami banyak warga. Aksi yang semula berlangsung damai sebagai bentuk penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI di sekitar Gedung DPR/MPR pada Kamis (28/8/2025) ini, berujung ricuh dan memakan korban jiwa setelah tindakan represif aparat kepolisian. Ravio Patra menuturkan bahwa eskalasi kerusuhan demonstrasi Agustus 2025 sebetulnya bisa dicegah oleh negara. Namun, ia berujar, negara justru tidak bertindak cepat dan tegas dalam merespons peristiwa hilangnya nyawa warga negara akibat brutalitas aparat. Kegagalan ini tidak hanya memperburuk situasi tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. “Data kami menunjukkan penyebab kerusuhan adalah pembunuhan Affan. Jadi bukan karena ada unggahan di media sosial, bukan karena ada unggahan poster, atau posko aduan bagi demonstran yang mengalami perundungan hukum,” kata Ravio, menegaskan bahwa akar masalahnya adalah tindakan kekerasan negara itu sendiri. Pasca-kerusuhan, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera membebaskan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, serta aktivis lain yang ditahan terkait kerusuhan, menyoroti adanya perburuan aktivis
yang menjadi bagian dari laporan KPF.
Laporan Mendalam Komisi Pencari Fakta: Menyingkap Kebenaran
