Gelombang penonaktifan massal terhadap jutaan peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejak 1 Februari 2026 telah memicu kepanikan dan antrean panjang di berbagai daerah, memaksa masyarakat kurang mampu berbondong-bondong mengurus reaktivasi demi mempertahankan akses jaminan kesehatan esensial mereka. Kebijakan ini, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh guna memastikan efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Namun, implikasinya langsung terasa di tingkat akar rumput, di mana warga seperti Sumiyati di Yogyakarta dan Winda di Depok harus menghadapi kenyataan pahit terputusnya layanan kesehatan vital mereka, mendorong pemerintah daerah seperti DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah mitigasi guna menjamin layanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
BPJS PBI merupakan pilar penting dalam sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia, dirancang khusus untuk memberikan perlindungan kesehatan gratis bagi warga negara yang tergolong kurang mampu atau miskin. Seluruh iuran kepesertaan dalam segmen ini dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah, baik melalui anggaran pusat (APBN) maupun daerah (APBD), menjadikannya jaring pengaman sosial yang krusial bagi jutaan jiwa. Namun, dalam upaya meningkatkan akurasi data dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak, pemerintah secara berkala melakukan pemutakhiran data. Proses ini, yang kerap disebut “pembersihan data”, terkadang berujung pada penonaktifan sejumlah besar peserta yang dianggap tidak lagi memenuhi kriteria atau memiliki data yang tidak valid. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, penonaktifan peserta BPJS PBI-JK telah dilakukan secara bertahap, dengan sekitar 13,4 juta hingga 13,5 juta data peserta dinonaktifkan sepanjang tahun 2025 dan berlanjut hingga Februari 2026. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang berhasil direaktivasi, sementara sisanya mungkin beralih ke segmen mandiri atau dibiayai oleh pemerintah daerah. Penonaktifan massal ini, meskipun bertujuan baik, seringkali menimbulkan dampak langsung yang signifikan terhadap masyarakat yang sangat bergantung pada layanan tersebut, memaksa mereka untuk segera mengurus proses reaktivasi agar kepesertaan mereka dapat diaktifkan kembali.
Dampak di Berbagai Daerah: Antrean Panjang dan Kepanikan Warga
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa proses reaktivasi ini menjadi prioritas mendesak bagi banyak keluarga. Di berbagai kota, warga mulai berbondong-bondong mendatangi pusat layanan untuk mengurus kembali status kepesertaan mereka.
Yogyakarta: Kecepatan Layanan dan Kisah Sumiyati
Di Kota Yogyakarta, respons terhadap penonaktifan BPJS PBI APBD telah dimulai sejak Senin, 2 Februari, dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Waryono, mengonfirmasi bahwa hingga Senin, 9 Februari, tercatat sudah ada 2.666 orang yang berhasil melakukan reaktivasi. Proses reaktivasi di kota ini dirancang untuk mempermudah warga, dengan opsi layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkot Yogyakarta, melalui aplikasi digital Jogja Smart Service (JSS), atau bahkan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. Waryono menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menerima semua permohonan, “Tetap kita terima semua,” ujarnya kepada wartawan. Yang menarik, proses reaktivasi di Yogyakarta ini diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam saja, asalkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah lengkap. “Jadi nggak perlu lagi 14 hari (aktivasi), nggak perlu,” tambahnya, menyoroti efisiensi yang diterapkan untuk mengurangi beban warga.
Namun, di balik efisiensi tersebut, kisah-kisah perjuangan warga tetap menjadi sorotan. Pada Selasa, 10 Februari, MPP Pemkot Yogyakarta dipenuhi oleh warga yang mayoritas adalah lansia, seperti Sumiyati (60 tahun), warga asal Kemantren Ngampilan. Sumiyati telah datang sejak pukul 07.00 WIB dan ini adalah hari keduanya mengurus BPJS PBI-nya. Ia terpaksa bolak-balik karena adanya kesalahan data pada Kartu Keluarga (KK) miliknya yang harus diperbaiki terlebih dahulu. “Saya riwa-riwi sana-sini kalau belum aktif buang waktu. Dua hari saya karena ada kesalahan di KK saya. Diperbarui dulu. Ini saya yang kedua kali ke sini,” keluhnya. Sebagai pemilik warung kecil-kecilan di rumah, Sumiyati terpaksa menutup sementara sumber penghidupannya demi mengurus administrasi ini, sebuah pengorbanan yang tidak sedikit.
Sumiyati mengetahui BPJS-nya dinonaktifkan pada hari Minggu, setelah anaknya membuka ponsel dan mendengar berita penonaktifan massal. Setelah diperiksa, seluruh anggota keluarganya yang berjumlah tiga orang, termasuk dirinya, suaminya, dan anaknya, ternyata terdampak. Manfaat BPJS sangat krusial bagi keluarga Sumiyati; ia sendiri menderita darah tinggi dan harus rutin kontrol ke puskesmas setiap bulan. Suaminya, seorang tukang becak, juga mengandalkan BPJS untuk akses kesehatannya karena menderita kondisi serupa. “Suami saya juga darah tinggi, ya kontrol terus,” kata Sumiyati. Urgensi reaktivasi ini semakin terasa karena Sumiyati memiliki jadwal kontrol di rumah sakit pada 24 Februari mendatang, di mana ia juga dijadwalkan untuk rontgen. “Kalau dicabut (BPJS-nya) saya bingung. Sama dokter disuruh cek, besok harus rontgen,” ujarnya, mengungkapkan kekhawatirannya akan terputusnya layanan medis yang sangat ia butuhkan.
Depok: Perjuangan Pasien Kronis dan Penolakan Rumah Sakit
Kondisi serupa, bahkan lebih kritis, dialami oleh warga di Depok, Jawa Barat. Winda, seorang warga Depok, mengungkapkan keputusasaannya lantaran suaminya yang merupakan pasien gagal ginjal harus menjalani cuci darah rutin. Penonaktifan BPJS PBI suaminya menyebabkan layanan cuci darah terhenti, menimbulkan kebingungan dan kepanikan yang mendalam. “Sangat menyulitkan sangat merugikan. Sebenarnya saya butuh banget nih PBI. Karena suami sedang tidak bekerja, dikarenakan tadinya bekerja karena ada sakit kronis menyebabkan suami tidak bekerja,” ujarnya. Akibatnya, mereka terpaksa meminjam uang dari teman-teman untuk penanganan medis darurat, karena suaminya sudah dua kali absen dari jadwal cuci darah. Winda kini harus bolak-balik ke kelurahan untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan demi reaktivasi.
Kisah lain datang dari Cindy, warga Depok lainnya yang juga terdampak. Ia merasakan langsung dampaknya saat hendak berobat ke rumah sakit. Pada tanggal 4 Februari, Cindy ditolak oleh rumah sakit karena BPJS-nya sudah dinonaktifkan ketika ia ingin mengontrol kondisi kakaknya pascaoperasi. “Saya tahu pas tanggal 4 Februari dinonaktifkan saat akan menjalani pengobatan, saya pas mau kontrol kakak saya sakit pascaoperasi, namun rumah sakitnya menolak karena BPJS di nonaktifkan,” jelasnya. Pihak rumah sakit kemudian memberikan arahan untuk melakukan aktivasi ke kantor BPJS, yang kemudian mengarahkan Cindy kembali ke kantor kelurahan. Saat ini, Cindy masih menunggu kelengkapan berkas agar BPJS-nya dapat diaktifkan kembali.
Jakarta: Komitmen Pemerintah Daerah Menjaga Layanan Kesehatan
Di ibu kota, Jakarta, sekitar 270 ribu orang diperkirakan terdampak oleh penonaktifan BPJS PBI ini. Menanggapi situasi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
