Fenomena pungutan liar (pungli) yang mencekik kantong warga di kawasan pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhirnya memicu reaksi keras dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah tarif parkir tidak masuk akal sebesar Rp 100.000 per mobil menjadi viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi keresahan publik yang semakin meluas, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno secara resmi memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait untuk segera membersihkan praktik premanisme berkedok juru parkir liar yang telah merusak citra kawasan niaga tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut. Dalam pernyataannya di kawasan Bundaran HI pada Selasa (17/2/2026), Rano Karno menjanjikan bahwa ketertiban di Tanah Abang akan kembali pulih sepenuhnya dalam kurun waktu tiga hari ke depan melalui operasi gabungan skala besar yang melibatkan Satpol PP, Polri, hingga unsur TNI. Langkah cepat ini diambil sebagai respons darurat atas lonjakan pengunjung menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, di mana mobilitas masyarakat yang tinggi sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi secara ilegal melalui intimidasi tarif parkir.
Praktik pungutan liar ini dilaporkan telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan dan tidak masuk akal, di mana para juru parkir liar secara sepihak mematok tarif flat sebesar Rp 100.000 untuk kendaraan roda empat dan mencapai Rp 60.000 untuk kendaraan roda dua. Besaran tarif yang fantastis ini jauh melampaui regulasi tarif parkir resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur. Dampak dari aksi premanisme ini tidak hanya membebani ekonomi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat serta memicu kemacetan parah akibat penggunaan bahu jalan secara ilegal sebagai kantong parkir darurat. Rano Karno menegaskan bahwa tindakan para oknum ini tidak dapat ditoleransi lagi karena telah secara nyata mengganggu ketertiban umum dan merampas kenyamanan warga yang ingin berbelanja kebutuhan hari raya. Situasi di Tanah Abang memang dikenal sangat dinamis dan padat, namun pembiaran terhadap praktik pungli semacam ini dinilai akan memberikan preseden buruk bagi tata kelola transportasi dan citra pariwisata belanja di Jakarta.
Ultimatum Tiga Hari dan Sinergi Aparat Gabungan
Guna memastikan penertiban berjalan secara efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan kekuatan penuh dengan menginstruksikan koordinasi lintas sektoral yang ketat. Rano Karno menjelaskan bahwa personel Satpol PP telah diterjunkan ke titik-titik rawan, didukung penuh oleh jajaran kepolisian dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan di lapangan selama proses pembersihan premanisme berlangsung. Menariknya, Pemprov DKI Jakarta juga menurunkan unit khusus yang dikenal sebagai Satpol PP Pariwisata
