BANDA ACEH – Sebuah babak baru dalam peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah di ujung barat Indonesia resmi dibuka. Pada Minggu, 15 Februari 2026, Kompleks Asrama Haji Kelas I Aceh di Banda Aceh menjadi saksi peresmian dua fasilitas vital: sebuah pesawat simulasi haji berbadan asli dan Gedung A2 Grand Misfalah. Acara monumental ini, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan, menandai komitmen serius pemerintah dan maskapai nasional dalam mempersiapkan calon jemaah haji secara lebih mendalam, baik secara teknis maupun mental. Pembangunan fasilitas ini, yang didanai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025, tidak hanya bertujuan meningkatkan pengalaman manasik haji yang realistis, namun juga memperkuat kapasitas pemondokan jemaah, sekaligus menjadi platform bagi Wakil Gubernur untuk menyuarakan isu krusial terkait konektivitas udara dan kekhususan Aceh.
Peresmian fasilitas ini merupakan sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu merevolusi metode manasik haji di Indonesia. Kehadiran pesawat simulasi, yang merupakan wahana manasik pertama di Tanah Air yang menggunakan badan pesawat asli, menawarkan pengalaman yang sangat otentik bagi calon jemaah. Ini bukan sekadar replika, melainkan sebuah pesawat yang diadaptasi untuk tujuan edukasi, memungkinkan jemaah untuk merasakan langsung suasana kabin, memahami prosedur penerbangan, tata cara keselamatan, hingga simulasi situasi darurat yang mungkin terjadi selama perjalanan udara menuju Tanah Suci. Realisme ini krusial untuk membekali jemaah dengan kesiapan teknis yang memadai, mengurangi kecemasan, dan membangun mental yang lebih tangguh sebelum menghadapi perjalanan ibadah haji yang panjang dan menantang. Sementara itu, Gedung A2 Grand Misfalah hadir sebagai solusi untuk memperkuat kapasitas pemondokan Asrama Haji Aceh, menawarkan standar layanan yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih nyaman, dan lingkungan yang kondusif bagi jemaah selama masa transisi sebelum atau sesudah keberangkatan.
Sejarah Solidaritas Aceh dan Harapan Konektivitas Udara
Dalam sambutannya yang penuh makna, Wakil Gubernur Fadhlullah tidak hanya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Haji dan Umrah RI serta Garuda Indonesia atas inisiatif dan dukungan mereka, tetapi juga merajut benang merah antara peresmian pesawat simulasi ini dengan sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh. Fadhlullah mengingatkan kembali peran heroik Aceh pada masa Agresi Militer Belanda tahun 1947 dan 1948, sebuah periode krusial ketika wilayah ini menjadi salah satu benteng terakhir yang tidak berhasil diduduki oleh pasukan kolonial. Ia menyoroti kunjungan bersejarah Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948, di mana Sang Proklamator menyerukan penggalangan dana untuk pembelian pesawat guna mendukung perjuangan Republik Indonesia yang kala itu tengah menghadapi blokade ketat.
Seruan tersebut disambut dengan antusiasme luar biasa oleh para saudagar yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia (GASIDA) bersama seluruh lapisan masyarakat Aceh. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan dana fantastis sebesar 120.000 dolar Malaya dan emas seberat 20 kilogram. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebuah pesawat Dakota DC-3 yang legendaris, yang kelak dikenal sebagai Seulawah RI 001. Pesawat ini bukan hanya menjadi cikal bakal Indonesian Airways, yang kemudian berkembang menjadi Garuda Indonesia, tetapi juga menjadi simbol abadi dari solidaritas dan pengorbanan rakyat Aceh demi kelangsungan Republik. “Semua ini adalah bukti dan kenyataan betapa rakyat Aceh mencintai republik ini,” tegas Fadhlullah, menegaskan bahwa sumbangsih historis ini menjadi landasan kuat bagi harapan akan peningkatan pelayanan dari maskapai nasional di masa kini.
Pada kesempatan yang sama, Fadhlullah juga secara lugas menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kondisi transportasi udara dari dan ke Aceh. Ia menyoroti tingginya harga tiket penerbangan rute Aceh–Jakarta, sebuah ironi yang seringkali memaksa masyarakat memilih rute tidak langsung melalui Kuala Lumpur yang justru lebih ekonomis. Kondisi ini, menurutnya, sangat memberatkan dan menghambat mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta pihak maskapai, khususnya Garuda Indonesia yang diwakili oleh Direktur Utamanya, untuk mempertimbangkan kembali kondisi tersebut dan melakukan penyesuaian harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat Aceh.
Selain isu harga tiket, Wakil Gubernur juga secara eksplisit berharap agar Garuda Indonesia dapat kembali mengoperasikan rute Banda Aceh–Medan. Rute ini dianggap sangat vital untuk memperlancar konektivitas antara Aceh dengan Sumatera Utara, yang merupakan salah satu pusat perekonomian dan pemerintahan di kawasan tersebut. Keberadaan rute ini tidak hanya akan menunjang aktivitas ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga mempererat hubungan sosial kemasyarakatan. Lebih lanjut, Fadhlullah mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jemaah umrah rute Aceh–Arab Saudi. Permintaan ini didasari oleh fakta bahwa jumlah jemaah umrah asal Aceh mencapai lebih dari 30 ribu orang setiap tahunnya, menunjukkan potensi pasar yang besar dan kebutuhan yang mendesak untuk memfasilitasi perjalanan ibadah mereka secara lebih efisien dan nyaman. “Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap dapat dilakukan penyesuaian sehingga harga tiket dan hal terkait lainnya yang selama ini memberatkan dapat teratasi,” pungkasnya.
Komitmen Pemerintah Pusat dan Kekhususan Aceh
Tidak hanya menyuarakan aspirasi terkait transportasi, Fadhlullah juga mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa Aceh adalah daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Kekhususan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari otonomi daerah yang lebih luas, penerapan syariat Islam, hingga pertimbangan budaya dan sejarah yang unik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian di tingkat pusat untuk senantiasa mengedepankan dan menghormati kekhususan Aceh ini, memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan yang diberikan selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal.
Menanggapi berbagai masukan dan harapan, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan pelayanan di berbagai sektor di Aceh. Komitmen ini secara khusus mencakup peningkatan pelayanan haji dan umrah, serta perbaikan infrastruktur dan konektivitas transportasi udara. Dahnil Anzar menekankan bahwa perhatian Presiden terhadap Aceh, khususnya dalam konteks haji dan umrah, sangat luar biasa. Ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh, khususnya bagi mereka yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Peresmian fasilitas baru di Asrama Haji Aceh ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut, membuka lembaran baru dalam sejarah pelayanan haji di provinsi yang dijuluki Serambi Mekkah ini.
