Jakarta, Ibu Kota Indonesia, kembali dihadapkan pada ancaman banjir yang tak hanya dipicu oleh intensitas curah hujan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam pernyataannya pada Kamis (22/1), secara tegas menggarisbawahi bahwa permasalahan banjir di Jakarta jauh lebih kompleks daripada sekadar faktor cuaca ekstrem. Menurut Prasetyo, meskipun tingginya curah hujan di bulan basah akhir Januari memang signifikan, akar masalahnya juga terletak pada perubahan tata ruang yang masif serta pendangkalan daerah aliran sungai (DAS) yang terus terjadi. Analisis ini menyoroti perlunya pendekatan multi-faktor untuk memahami dan mengatasi krisis hidrologis yang berulang di wilayah metropolitan ini.
Salah satu poin krusial yang diungkapkan Prasetyo Hadi adalah hilangnya ribuan setu, danau, atau telaga di kawasan Jabodetabek. Pada era 1970-an, wilayah ini diberkahi dengan lebih dari 1.000 setu yang berfungsi vital sebagai reservoir alami dan daerah tangkapan air. Keberadaan setu-setu ini sangat esensial dalam menyerap air hujan, mengurangi laju aliran permukaan, dan mencegah genangan. Namun, data terbaru menunjukkan penurunan drastis, di mana saat ini hanya tersisa sekitar 200 setu. Hilangnya sekitar 80% dari total setu ini secara langsung berkorelasi dengan menurunnya kapasitas alami Jabodetabek dalam mengelola volume air hujan, mengubah lanskap hidrologis secara fundamental dan meningkatkan kerentanan terhadap banjir.
Degradasi Tata Ruang dan Dampak Hidrologis
Perubahan tata ruang menjadi faktor dominan dalam memperparah kondisi banjir Jakarta. Urbanisasi yang pesat dan tidak terkendali telah menyebabkan konversi lahan besar-besaran, dari area hijau terbuka menjadi kawasan terbangun dengan permukaan kedap air seperti beton dan aspal. Setiap pembangunan gedung, jalan, atau permukiman baru seringkali mengorbankan lahan resapan air alami. Ketika hujan deras mengguyur, air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir sebagai limpasan permukaan, membebani sistem drainase kota yang seringkali sudah tidak memadai. Selain itu, pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk pendirian bangunan di bantaran sungai atau di atas lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan, semakin memperparah kondisi ini. Fenomena ini menciptakan efek domino: semakin sedikit area resapan, semakin besar volume air yang harus ditampung oleh saluran air dan sungai, yang kapasitasnya terbatas.
Selain perubahan tata ruang, masalah pendangkalan aliran daerah-daerah aliran sungai (DAS) juga merupakan kontributor signifikan terhadap banjir. Sedimentasi atau pengendapan lumpur dan sampah di dasar sungai mengurangi kedalaman dan lebar sungai, sehingga kapasitas alirannya menurun drastis. Ketika curah hujan tinggi, sungai tidak mampu menampung volume air yang masuk, menyebabkan air meluap dan membanjiri permukiman di sekitarnya. Pendangkalan ini seringkali diperparah oleh erosi tanah dari hulu akibat deforestasi atau aktivitas pertambangan, serta pembuangan sampah dan limbah domestik secara sembarangan ke sungai. Upaya normalisasi sungai yang dilakukan seringkali hanya bersifat sementara jika masalah di hulu dan perilaku masyarakat di sepanjang DAS tidak ditangani secara menyeluruh.
Strategi Komprehensif: Solusi Hulu ke Hilir di Bawah Arahan Presiden
Melihat kompleksitas masalah ini, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan banjir ini dengan serius dan menginstruksikan penyelesaian secara komprehensif dari hulu ke hilir. Pendekatan hulu ke hilir berarti menangani masalah banjir mulai dari daerah pegunungan dan dataran tinggi di mana sungai-sungai berhulu, hingga ke daerah pesisir tempat sungai bermuara. Di hulu, fokusnya adalah pada konservasi lahan, reboisasi, pembangunan dam atau waduk penahan air, serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan. Di tengah, melibatkan pengelolaan DAS yang terintegrasi, normalisasi sungai, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Sementara di hilir, upaya mencakup peningkatan kapasitas drainase kota, pembangunan polder, dan pengelolaan air rob.
Untuk mewujudkan visi ini, Presiden Prabowo meminta agar dibentuk sebuah tim teknis lintas sektoral yang kuat. Tim ini akan melibatkan koordinasi antara berbagai kementerian yang memiliki peran kunci dalam pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, dan infrastruktur. Kementerian-kementerian yang ditunjuk meliputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur (yang akan mengkoordinasikan proyek-proyek besar), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk penataan ruang dan kebijakan pertanahan, Kementerian Kehutanan untuk konservasi hutan dan lahan di hulu, Kementerian Pertanian untuk pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk koordinasi dengan pemerintah daerah lintas provinsi. Kolaborasi ini sangat penting mengingat sifat masalah banjir yang melintasi batas-batas administratif provinsi, khususnya antara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Pembentukan tim teknis ini diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi masalah, analisis mendalam, dan perumusan solusi yang terpadu dan berkelanjutan. Penekanan pada pendekatan “menyeluruh” mengindikasikan bahwa solusi yang dicari tidak hanya bersifat reaktif terhadap banjir yang sudah terjadi, melainkan juga proaktif dalam mencegahnya di masa depan. Ini memerlukan perencanaan jangka panjang, investasi besar dalam infrastruktur hijau dan abu-abu, serta perubahan perilaku masyarakat. Tantangan terbesar adalah menyelaraskan kepentingan berbagai pihak dan memastikan implementasi kebijakan yang konsisten di seluruh wilayah Jabodetabek. Dengan komitmen politik yang kuat dan kerja sama lintas sektoral, diharapkan persoalan banjir Jakarta dapat diminimalisir secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi jutaan penduduknya.
