Dalam sebuah langkah drastis yang menandai titik balik signifikan bagi salah satu ikon Kota Bandung, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara resmi mencabut izin Lembaga Konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) sebagai pengelola Kebun Binatang Bandung. Keputusan yang diumumkan pada Kamis, 5 Februari 2026 ini, bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan sebuah intervensi mendesak yang didorong oleh kekhawatiran mendalam terhadap kesejahteraan satwa. Pencabutan izin ini, yang dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan ditegaskan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudiyatmoko, bertujuan untuk menyelamatkan satwa dari potensi penelantaran akibat persoalan internal pengelola. Langkah ini secara efektif mengalihkan tanggung jawab penuh perawatan dan penyelamatan seluruh satwa kepada Kemenhut, dengan harapan dapat menetapkan pengelola baru yang lebih profesional dan memenuhi standar kesejahteraan hewan dalam kurun waktu maksimal tiga bulan.
Intervensi Kemenhut: Penyelamatan Satwa Menjadi Prioritas Utama
Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudiyatmoko, menegaskan bahwa keputusan pencabutan izin Lembaga Konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) sebagai pengelola Kebun Binatang Bandung merupakan langkah proaktif untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh satwa. “Negara tidak boleh membiarkan satwa menjadi korban dari persoalan administratif,” ujar Satyawan dalam siaran pers Pemerintah Kota Bandung, Kamis, 5 Februari 2026. Beliau menekankan bahwa prioritas utama dari tindakan ini adalah untuk menjamin bahwa satwa di Kebun Binatang Bandung terlindungi secara menyeluruh dan tidak mengalami penelantaran akibat kompleksitas birokrasi atau konflik kelembagaan yang mungkin terjadi. Kemenhut berkomitmen untuk mengambil alih tanggung jawab penuh atas perawatan dan kesejahteraan satwa selama periode transisi ini.
Periode transisi yang dimaksudkan adalah jangka waktu maksimal tiga bulan, di mana Kemenhut akan secara aktif mengelola dan merawat seluruh satwa. Selama periode ini, fokus utama adalah memastikan satwa mendapatkan nutrisi yang memadai, perawatan medis yang dibutuhkan, serta lingkungan yang aman dan layak. Kemenhut juga akan secara paralel melakukan proses seleksi dan evaluasi untuk menemukan serta menetapkan pengelola baru yang memiliki kapabilitas, profesionalisme, dan komitmen kuat terhadap standar kesejahteraan hewan yang tinggi. Harapannya, pengelola baru yang terpilih nantinya akan mampu membawa Kebun Binatang Bandung ke arah yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan operasional maupun pemenuhan standar konservasi dan kesejahteraan satwa.
Peran Pemkot Bandung: Pengamanan Aset dan Penataan Kawasan
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik langkah Kementerian Kehutanan dan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan pengamanan aset Kebun Binatang Bandung. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya penataan aset daerah yang dimiliki oleh Kota Bandung, sekaligus memastikan keamanan dan keselamatan satwa yang berada di dalamnya. “Kebun Binatang Bandung adalah tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik dengan fungsi perlindungan,” jelas Farhan dalam siaran pers yang sama. Beliau menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban fundamental untuk menjaga aset publik seperti ini dan memastikan bahwa satwa yang menjadi bagian darinya terlindungi dengan baik.
Farhan juga menguraikan bahwa penanganan Kebun Binatang Bandung untuk sementara waktu akan dilakukan secara kolaboratif. Keterlibatan aktif dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung akan menjadi kunci dalam masa transisi ini, hingga pengelola baru yang profesional dapat ditetapkan. Meskipun demikian, kewenangan spesifik terkait penanganan dan kesejahteraan satwa tetap berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan. “Satwa tidak boleh menjadi korban konflik administratif atau kelembagaan. Yang kami lakukan hari ini adalah memastikan mereka aman, dirawat, dan tidak telantar,” tegas Farhan, menggarisbawahi komitmen bersama untuk melindungi satwa.
Dalam rangka memastikan kelancaran operasional dasar selama masa transisi, Pemerintah Kota Bandung juga memberikan perhatian khusus kepada para pekerja Kebun Binatang Bandung. Mereka diminta untuk tetap melanjutkan tugas mereka di bawah koordinasi Pemerintah Kota Bandung, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan esensial seperti pasokan listrik, kebersihan lingkungan kawasan, dan perawatan rutin terhadap satwa akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Kawasan Kebun Binatang Bandung sendiri dijanjikan akan terus dipertahankan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Pengelolaannya di masa mendatang akan sangat memprioritaskan fungsi-fungsi vital seperti pendidikan konservasi, pelestarian lingkungan, serta pengembangan aspek budaya yang terkait dengan satwa dan alam.
Nota Kesepahaman: Kerangka Kerja Transisi yang Terstruktur
Untuk memberikan landasan hukum dan operasional yang jelas selama masa transisi, sebuah Nota Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani antara Wali Kota Bandung dan Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan. Penandatanganan ini dilakukan pada hari yang sama dengan pengumuman pencabutan izin, Kamis, 5 Februari 2026, menegaskan komitmen bersama untuk mengelola situasi ini secara terstruktur. MoU ini secara rinci mengatur pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat, baik Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kota Bandung. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pengamanan aset daerah, pengelolaan kawasan Kebun Binatang Bandung, serta yang terpenting, perawatan dan penyelamatan satwa yang berada di dalamnya.
Masa berlaku Nota Kesepahaman ini ditetapkan selama tiga bulan. Periode ini dianggap cukup untuk melakukan berbagai langkah krusial, mulai dari pengamanan aset fisik, evaluasi kondisi satwa, hingga proses seleksi dan penetapan pengelola Kebun Binatang Bandung yang baru. Setelah masa berlaku MoU berakhir, diharapkan seluruh proses transisi telah selesai dan Kebun Binatang Bandung dapat beroperasi kembali di bawah manajemen yang baru, yang lebih profesional dan berkomitmen pada standar tertinggi kesejahteraan hewan. Sementara itu, sebagai langkah awal pengamanan aset, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung telah melakukan penyegelan terhadap kawasan Kebun Binatang Bandung pada hari yang sama, menandai dimulainya proses pengambilalihan pengelolaan.
Situasi ini muncul setelah sebelumnya Pemerintah Kota Bandung sempat melakukan penutupan terhadap Kebun Binatang Bandung. Penutupan tersebut dipicu oleh adanya konflik internal yang berkepanjangan di antara para pengelola, yaitu antara klaim kepemilikan lahan oleh Pemerintah Kota Bandung dan operasional pengelolaan yang berada di bawah Yayasan Margasatwa Tamansari. Ketidakjelasan status dan konflik ini sempat menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap satwa. Sebagai respons awal terhadap situasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung sempat membuka Kebun Binatang Bandung secara gratis untuk pengunjung, sebagai upaya untuk tetap menjaga akses publik dan memberikan solusi sementara sambil menunggu penyelesaian masalah yang lebih mendasar.
