Walhi Bongkar Kejanggalan di Balik Pencabutan Izin Usaha Aceh

Anomali Administrasi di Balik Pencabutan Izin: Kritik Tajam Walhi Terhadap Kebijakan Pemerintah

Gelombang bencana ekologis yang menerjang wilayah Sumatera, khususnya banjir bandang dan tanah longsor berskala masif, telah memicu reaksi keras dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengambil langkah drastis dengan mencabut izin pemanfaatan hutan terhadap 28 entitas korporasi yang dinilai memiliki rapor merah dan berkontribusi langsung terhadap degradasi lingkungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini mencakup pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baik pada hutan alam maupun hutan tanaman dengan total luas konsesi mencapai 1.010.592 hektare. Selain itu, enam perusahaan lainnya yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK) juga turut masuk dalam daftar hitam eksekusi administratif ini. Namun, di balik angka-angka fantastis tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan sederet kejanggalan yang mengisyaratkan adanya ketidaksinkronan data dan ketidakseriusan dalam proses evaluasi perizinan di tingkat kementerian.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Solihin, mengungkapkan bahwa terdapat indikasi kuat mengenai pengulangan administratif yang tidak perlu. Berdasarkan investigasi lapangan dan pelacakan dokumen hukum, Walhi menemukan bahwa dua perusahaan yang masuk dalam daftar pencabutan terbaru, yakni PT Rimba Timur Sentosa dan PT Rimba Wawasan Permai, sebenarnya telah dicabut izin operasionalnya sejak tahun 2022. Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pemutakhiran data di kementerian terkait. Selain itu, PT Aceh Nusa Indrapuri, yang juga disebut-sebut dalam pengumuman pemerintah, sebenarnya sudah masuk dalam radar evaluasi ketat pada tahun yang sama. Ahmad Solihin menegaskan bahwa mencabut kembali izin yang sudah tidak berlaku secara hukum merupakan tindakan mubazir yang hanya memberikan kesan seremonial tanpa menyentuh akar permasalahan lingkungan yang sebenarnya di lapangan.

Walhi Aceh mendesak agar pemerintah lebih fokus pada entitas korporasi yang saat ini masih aktif beroperasi dan diduga kuat menjadi aktor utama di balik kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memicu banjir. Ahmad secara spesifik menunjuk beberapa nama besar yang seharusnya menjadi prioritas utama penegakan hukum, di antaranya adalah PT Tualang Raya yang beroperasi di wilayah kritis DAS Jambo Aye, PT Wajar Korpora yang menguasai konsesi di DAS Tamiang, serta PT Tusam Hutani Lestari. Ketiga perusahaan ini dianggap memiliki rekam jejak aktivitas ekstraktif yang secara langsung menurunkan kualitas lingkungan hidup di wilayah hulu, yang pada gilirannya mengakibatkan bencana bagi masyarakat di wilayah hilir. Menurut Walhi, tanpa keberanian pemerintah untuk menyentuh perusahaan-perusahaan “raksasa” yang masih aktif ini, narasi pemulihan lingkungan Sumatera hanya akan menjadi slogan politik tanpa dampak nyata bagi keselamatan warga.

Degradasi Daya Dukung Lingkungan dan Urgensi Pemulihan Kawasan Eks-Konsesi

Persoalan lingkungan di Sumatera tidak hanya terbatas pada masalah administratif perizinan, tetapi telah mencapai titik nadir dalam konteks daya dukung dan daya tampung lingkungan. Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Boy Jerry Even Sembiring, menyoroti bahwa akumulasi aktivitas industri ekstraktif yang tidak terkendali selama puluhan tahun telah merusak tatanan ekosistem di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sektor kehutanan, perkebunan kelapa sawit skala besar, hingga pertambangan telah menciptakan fragmen-fragmen hutan yang rusak, sehingga tidak lagi mampu menjalankan fungsi hidrologisnya secara optimal. Even menegaskan bahwa pencabutan izin hanyalah langkah awal yang sangat kecil. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa lahan-lahan bekas konsesi tersebut tidak dialihkan kepada pemain baru, baik itu perusahaan swasta lainnya maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan dalih investasi atau pengembangan ekonomi baru.

Walhi menekankan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memaksa perusahaan-perusahaan yang izinnya telah dicabut untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang telah mereka perbuat. Tanggung jawab ini mencakup pemulihan fisik lingkungan (restorasi) serta kompensasi atas kerugian sosial-ekonomi yang diderita oleh masyarakat terdampak bencana. Pencabutan izin tanpa adanya rencana pemulihan yang komprehensif dan transparan dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap “lahan tidur” yang rusak. Perusahaan-perusahaan tersebut telah meraup keuntungan finansial yang sangat besar dari eksploitasi sumber daya alam Sumatera, sehingga sangat tidak adil jika beban pemulihan lingkungan justru dibebankan kepada anggaran negara atau dibiarkan menjadi beban alam itu sendiri.

Lebih lanjut, Walhi mendesak pemerintah untuk melakukan revisi total terhadap kebijakan tata ruang di seluruh wilayah Sumatera dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH). Proses evaluasi perizinan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi, guna menghindari terjadinya konflik agraria di masa depan. Penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menjadi preseden hukum yang kuat, di mana pencabutan izin tidak hanya didasarkan pada pelanggaran administratif semata, tetapi juga pada kontribusi perusahaan terhadap bencana ekologis. Jika pemerintah konsisten dalam menunjukkan komitmen pemulihan ini, maka kebijakan untuk tidak menerbitkan izin industri ekstraktif baru di wilayah bekas konsesi harus segera diformalkan dalam bentuk regulasi yang mengikat.

Dampak Ekonomi dan Sosial: Menakar Kerugian Akibat Bencana Iklim

Bencana ekologis yang melanda Sumatera bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan data yang dihimpun, kerugian ekonomi akibat bencana iklim di Indonesia telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, bahkan setara dengan sepertiga dari total anggaran program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Sumatera, kerusakan infrastruktur, hilangnya lahan pertanian warga, hingga terhentinya aktivitas ekonomi lokal akibat banjir dan longsor telah menciptakan kemiskinan struktural baru. Walhi memandang bahwa membiarkan industri ekstraktif terus beroperasi tanpa pengawasan ketat adalah bentuk kegagalan negara dalam melindungi hak-hak ekonomi warga negaranya.

Sebagai langkah konkret, Walhi meminta pemerintah untuk segera mempublikasikan daftar lengkap 28 perusahaan yang dicabut izinnya tersebut beserta peta koordinat konsesinya. Transparansi ini sangat penting agar publik dapat ikut mengawasi proses transisi lahan pasca-pencabutan izin. Selain itu, pemerintah didorong untuk menginisiasi skema perhutanan sosial atau pengelolaan lahan berbasis komunitas di wilayah eks-konsesi tersebut, guna memastikan bahwa pemulihan lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, langkah pencabutan izin ini tidak hanya menjadi aksi “bersih-bersih” administrasi, tetapi menjadi titik balik bagi kedaulatan ekologis di Pulau Sumatera.

Kesimpulannya, meskipun langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin sejuta hektare lebih lahan konsesi patut diapresiasi, Walhi mengingatkan bahwa “setan” selalu ada dalam detailnya. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, keberanian menindak perusahaan aktif yang merusak DAS kritis, serta jaminan bahwa lahan tersebut tidak akan jatuh ke tangan korporasi lain adalah syarat mutlak agar kebijakan ini efektif. Tanpa adanya kewajiban pemulihan lingkungan yang dipaksakan kepada korporasi, pencabutan izin ini hanya akan menjadi babak baru dalam sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam Sumatera yang meninggalkan luka mendalam bagi ekosistem dan masyarakatnya.