Dalam sebuah forum internasional yang strategis di Washington, Amerika Serikat, Nickolay Mladenov, Direktur Jenderal Dewan Perdamaian, memaparkan sebuah cetak biru komprehensif yang dirancang untuk menata kembali Gaza pascakonflik. Pertemuan perdana Dewan Perdamaian ini, yang didukung oleh inisiatif Presiden AS Donald Trump, menggarisbawahi sebuah visi ambisius yang mencakup tata kelola yang diperbarui, penguatan keamanan, dan program rekonstruksi berskala besar. Inti dari proposal ini adalah rencana pembangunan kembali institusional yang kokoh dan pembentukan sebuah unit kepolisian Palestina baru, sebuah langkah krusial untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas di wilayah yang dilanda perang selama bertahun-tahun. Mladenov, seorang diplomat berpengalaman asal Bulgaria, mengumumkan pembentukan mekanisme administratif baru yang dirancang khusus untuk menopang kepemimpinan sipil di Gaza di masa depan, menandakan pergeseran menuju pemerintahan yang lebih mandiri dan efektif.
Mekanisme Baru untuk Tata Kelola Gaza
Mladenov merinci pembentukan sebuah badan baru, yang ia sebut sebagai “Kantor Perwakilan Tinggi untuk Gaza,” yang akan beroperasi di bawah payung Dewan Perdamaian. Kantor ini memiliki mandat yang jelas: untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada Komite Nasional yang ditugaskan untuk administrasi Gaza. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi transisi kepemilikan sipil dan administratif Jalur Gaza, dengan harapan dapat menghilangkan hambatan yang mungkin dihadapi oleh otoritas Palestina dalam mengambil alih kendali. Kantor perwakilan ini akan beroperasi di bawah pengawasan langsung dewan dan badan eksekutifnya, memastikan akuntabilitas dan koordinasi yang efektif. Lebih lanjut, Mladenov menekankan pentingnya kolaborasi lintas batas, menyatakan bahwa kantor tersebut akan berkoordinasi erat dengan lembaga-lembaga Israel dan Palestina, serta dengan pasukan stabilisasi internasional yang mungkin dikerahkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan.
Dalam upaya untuk memperkuat keamanan dan stabilitas, Mladenov mengungkapkan bahwa proses perekrutan untuk pasukan polisi transisi Palestina telah dimulai. Antusiasme yang ditunjukkan sangat luar biasa, terbukti dari jumlah lamaran yang masuk. “Hanya dalam beberapa jam pertama, kami telah menerima 2.000 lamaran dari orang-orang yang ingin bergabung dengan pasukan polisi transisi Palestina baru,” ujar Mladenov. Pasukan ini akan dibentuk di Gaza di bawah wewenang Komite Nasional, dengan dukungan pelatihan dari Dewan Perdamaian yang diselenggarakan di Mesir. Mladenov menegaskan peran krusial pasukan polisi ini dalam memulihkan ketertiban selama fase transisi di Gaza. “Pasukan keamanan Palestina di bawah wewenang Komite Nasional untuk periode transisi inilah yang akan memungkinkan kita untuk memastikan bahwa semua faksi di Gaza dibubarkan dan semua senjata berada di bawah kendali satu otoritas sipil,” jelasnya. Ini adalah langkah fundamental menuju demiliterisasi penuh wilayah tersebut.
Mladenov juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Qatar, Mesir, dan Turki atas dukungan mereka yang tak ternilai dalam upaya mediasi. Ia secara tegas menekankan bahwa keberhasilan rekonstruksi Gaza sangat bergantung pada pelucutan senjata. “Tidak ada pilihan lain kecuali demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat Palestina dapat memiliki cara hidup baru ke depannya,” tegasnya, menggarisbawahi bahwa kemajuan material tidak dapat dicapai tanpa adanya keamanan dan stabilitas yang fundamental. Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh banyak organisasi internasional yang fokus pada resolusi konflik dan pembangunan pascaperang.
Visi Tony Blair dan Ambisi Jared Kushner
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang turut memberikan pandangannya mengenai kondisi pemerintahan Gaza selama ini. Blair menggambarkan rekam jejak pemerintahan Gaza sebagai “sangat bermasalah” dan menyerukan reformasi besar-besaran. Ia mengkritik pemerintahan Gaza yang dinilainya selama beberapa dekade ditandai oleh “ekstremisme, korupsi, lembaga yang tidak efektif, dan ketiadaan jalan menuju kemakmuran bagi rakyat Gaza.” Politikus Inggris yang kontroversial ini, yang pernah dituduh melakukan kejahatan perang terkait invasi Irak tahun 2003, menguraikan sebuah visi untuk Gaza yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental: lembaga publik yang berfungsi, peluang ekonomi yang luas, dan pengembangan teknologi yang pesat. Blair memimpikan Gaza sebagai bagian integral dari Timur Tengah yang damai, sebuah wilayah di mana setiap individu, terlepas dari agama atau latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk berkembang melalui usaha mereka sendiri, dengan dukungan pemerintah, bukan justru terhambat olehnya. Ia menyimpulkan bahwa kerangka kerja yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump merupakan “harapan terbaik, bahkan satu-satunya harapan bagi Gaza, kawasan, dan dunia yang lebih luas.”
Sementara itu, Jared Kushner, menantu Presiden Trump dan tokoh kunci dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, menegaskan bahwa kegagalan di Gaza “bukanlah pilihan.” Dalam paparannya mengenai visi ambisius rekonstruksi wilayah Gaza, Kushner menekankan komitmen untuk membantu rakyat Gaza bangkit dan memberi mereka setiap kesempatan untuk berhasil. Ia menggambarkan upaya ini sebagai sebuah kemitraan strategis antara warga Gaza dan Israel, yang bertujuan untuk menciptakan “lingkungan yang damai dan dapat berfungsi.” Kushner menyatakan optimisme mengenai potensi kerja sama internasional, di mana komunitas Muslim, Yahudi, Palestina, Israel, dan individu dari seluruh dunia dapat bersatu di sekitar “tujuan bersama, yaitu perdamaian dan kebersamaan.” Ia menekankan bahwa meskipun masa lalu tidak dapat diubah, masa depan Gaza berpotensi untuk diubah jika fokus dan pendekatan yang tepat diterapkan. Peserta Dewan Perdamaian, menurut Kushner, adalah “kelompok negara terpilih yang sungguh percaya masa depan bisa berubah,” dan mereka terlibat demi generasi mendatang.
Sebuah video promosi yang diproduksi di bawah arahan Kushner memvisualisasikan upaya rekonstruksi yang komprehensif di Gaza. Video tersebut menampilkan pembentukan zona aman yang akan menyediakan tempat berlindung, makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan bagi keluarga Palestina. Rencana infrastruktur, yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat dan Bank Dunia, diproyeksikan akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, baik dalam kegiatan pembangunan kembali maupun sektor komersial. Sistem transportasi, air, dan energi juga direncanakan akan dipulihkan. Video tersebut menetapkan target ambisius untuk rekonstruksi penuh Rafah dalam tiga tahun, pengurangan tingkat pengangguran, dan pembukaan koridor konektivitas Gaza ke dunia luar melalui jalur yang menghubungkan Mesir, Israel, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, bahkan meluas hingga ke India dan Eropa. Dalam jangka waktu satu dekade, Gaza diproyeksikan akan menjadi wilayah yang berpemerintahan sendiri dan terintegrasi ke dalam kawasan dengan industri dan perumahan yang berkembang pesat. Namun, rincian mengenai tempat tinggal warga Palestina selama proses pembangunan dan alokasi properti baru masih belum jelas. Meskipun Dewan sebelumnya mengindikasikan pembangunan akan mencakup zona pariwisata dan industri, detail lebih lanjut belum diungkapkan.
Data mengenai dampak konflik di Gaza sangat mengkhawatirkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal medis Lancet Global Health mengungkapkan bahwa lebih dari 75.000 warga Palestina tewas dalam 16 bulan pertama dari konflik yang berlangsung lebih dari dua tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi dari perkiraan awal yang diumumkan oleh otoritas setempat. Studi tersebut juga mengkonfirmasi akurasi pelaporan oleh kementerian kesehatan Gaza mengenai proporsi perempuan, anak-anak, dan lansia di antara korban tewas, dengan setidaknya 42.200 dari kelompok rentan ini menjadi korban serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Para ahli pembangunan PBB memperkirakan pada Oktober 2025 bahwa sekitar 70 miliar dolar AS akan dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza dan menjadikannya aman setelah periode konflik yang intens. Mengingat luas wilayah Gaza yang hanya 41 kilometer panjangnya dan lebar dua hingga lima kilometer, hampir seluruh wilayah ini terdampak oleh pengeboman Israel sebelum gencatan senjata pada 10 Oktober. Jaco Cilliers dari Program Pembangunan PBB (UNDP) melaporkan bahwa kerusakan di seluruh wilayah tersebut “sekarang berada di kisaran 84 persen. Di bagian-bagian tertentu Gaza, seperti di Kota Gaza, bahkan mencapai 92 persen,” menunjukkan skala kehancuran yang luar biasa dan kebutuhan mendesak untuk upaya rekonstruksi yang monumental.
