Dalam lanskap diplomasi global yang semakin kompleks, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai aktor kunci dalam upaya perdamaian dunia, khususnya di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono pada Sabtu, 21 Februari 2026, secara lugas menyatakan bahwa Indonesia hingga kini belum menyetorkan iuran senilai US$1 miliar, atau sekitar Rp16,7 triliun, untuk keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi bahwa kontribusi finansial tersebut bukanlah syarat mutlak untuk menjadi anggota lembaga internasional yang menaungi Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza. Alih-alih uang, Jakarta memilih jalur kontribusi yang lebih substansial dan strategis: pengiriman pasukan dalam jumlah besar, sebuah langkah yang menempatkan Indonesia di garis depan misi kemanusiaan dan stabilisasi di salah satu wilayah konflik paling sensitif di dunia.
Sugiono, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menjelaskan secara rinci bahwa tawaran kontribusi finansial sebesar US$1 miliar itu tidak bersifat wajib. “Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan,” tegas Sugiono dalam sebuah keterangan pers daring yang disiarkan dari Washington D.C., Amerika Serikat. Ia menambahkan, “Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa.” Penegasan ini membantah spekulasi bahwa status keanggotaan Indonesia di BoP akan terancam jika tidak memenuhi pembayaran tersebut. Sugiono menekankan bahwa keanggotaan dalam BoP tidak mensyaratkan kontribusi finansial, kecuali mungkin untuk status anggota permanen, yang tidak berlaku dalam konteks Indonesia saat ini. Baginya, penting untuk membedakan antara “iuran keanggotaan” yang bersifat wajib dengan “kontribusi” yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kapasitas serta kebijakan masing-masing negara anggota.
Meskipun belum menyumbang dana untuk rekonstruksi Gaza, yang nilainya sempat diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pertemuan perdana Board of Peace, Indonesia memilih jalur kontribusi yang berbeda dan dianggap lebih strategis. Jakarta berkomitmen untuk mengirimkan 8.000 prajurit ke Jalur Gaza, sebuah jumlah yang jauh melampaui kontribusi pasukan dari negara-negara lain yang terlibat dalam ISF. Kontribusi non-finansial ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengirim pasukan terbesar dan bahkan dipercaya sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF). “Ada yang (berkontribusi) uang, ada yang pasukan,” ucap Sugiono, menegaskan bahwa bentuk kontribusi dapat bervariasi—mulai dari uang, pasukan, hingga bantuan individu—dan Indonesia telah memilih untuk berkontribusi melalui kekuatan personel militernya yang terlatih dan berpengalaman dalam misi perdamaian.
Misi Kemanusiaan di Gaza: Konteks dan Tantangan
Pengiriman pasukan Indonesia ini merupakan bagian integral dari misi gabungan ISF yang diperkirakan akan melibatkan sekitar 20.000 prajurit dari berbagai negara. Rencana ambisius ini pertama kali diumumkan dalam rapat perdana Dewan Perdamaian yang berlangsung di Washington D.C., Amerika Serikat. Pertemuan bersejarah tersebut dihadiri oleh para pemimpin negara anggota BoP, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang kehadirannya menunjukkan komitmen tinggi Indonesia terhadap perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), Ali Shaath, juga turut hadir, menandakan legitimasi dan penerimaan terhadap upaya stabilisasi internasional di Gaza dari pihak Palestina.
Namun, misi rekonstruksi dan stabilisasi di Gaza menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan isu demiliterisasi. Nickolay Mladenov, Direktur Jenderal Dewan Perdamaian, secara eksplisit menyatakan bahwa keberhasilan rekonstruksi Gaza sangat bergantung pada pelucutan senjata. “Tidak ada pilihan lain kecuali demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat Palestina dapat memiliki cara hidup baru ke depannya,” kata Mladenov. Pernyataan ini menggarisbawahi prasyarat keamanan yang dianggap vital oleh BoP sebelum bantuan kemanusiaan dan pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Demiliterisasi dianggap sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan kondusif bagi pemulihan kehidupan sipil di Gaza yang telah lama dilanda konflik.
Di sisi lain, kelompok bersenjata di Jalur Gaza, Hamas, secara tegas menolak tuntutan pelucutan senjata dan intervensi asing. Khaled Meshaal, seorang pemimpin senior Hamas, dalam sebuah konferensi di Doha pada Senin, 9 Februari 2026, menyatakan penolakan keras terhadap desakan Amerika Serikat dan Israel. “Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima,” tegas Meshaal, mencerminkan pandangan bahwa perlawanan bersenjata adalah hak dan bagian integral dari perjuangan Palestina. Penolakan ini menciptakan dilema signifikan bagi misi ISF dan upaya rekonstruksi, karena prasyarat demiliterisasi yang diajukan BoP bertabrakan langsung dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Hamas.
Implikasi Geopolitik dan Peran Strategis Indonesia
Dalam konteks geopolitik yang penuh ketegangan ini, posisi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang demokratis dan aktif dalam diplomasi perdamaian menjadi sangat krusial. Keputusan Indonesia untuk tidak membayar iuran finansial namun berkontribusi besar dalam bentuk pasukan menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan berorientasi pada dampak nyata. Kontribusi 8.000 prajurit, yang terbesar di antara negara anggota ISF, bukan hanya sekadar angka, melainkan representasi dari kapasitas dan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi konkret di Gaza. Ini juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dan keadilan, tanpa terbebani oleh kewajiban finansial yang mungkin membatasi ruang geraknya.
Peran Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF juga memberikan pengaruh diplomatik yang signifikan, memungkinkan Jakarta untuk lebih aktif dalam membentuk arah dan strategi misi stabilisasi. Sugiono sebelumnya juga telah menekankan bahwa Palestina memahami dan menerima peran pasukan Indonesia di Jalur Gaza, sebuah legitimasi penting yang membedakan kontribusi Indonesia dari intervensi asing lainnya. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengirimkan personel, tetapi juga membawa legitimasi dan kepercayaan dari pihak Palestina, yang sangat esensial untuk keberhasilan misi perdamaian di wilayah yang sensitif ini. Kontribusi Indonesia melalui pasukan adalah manifestasi nyata dari komitmennya terhadap perdamaian global, menunjukkan bahwa pengaruh dan kontribusi sebuah negara tidak selalu diukur dari besarnya setoran finansial, melainkan dari keberanian dan kesediaannya untuk bertindak di lapangan.
Dewi Rina Cahyani dan Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Menlu: Palestina Memahami Peran Pasukan RI di Jalur Gaza
