BEKASI, JAWABARAT – Menghadapi dampak kesehatan yang mengintai ribuan warga terdampak banjir parah di Kabupaten Bekasi dalam dua pekan terakhir, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat telah melancarkan respons darurat yang komprehensif. Dengan fokus pada penyediaan layanan kesehatan 24 jam tanpa henti, tim medis gabungan diterjunkan ke titik-titik paling rentan di wilayah utara, mencakup kecamatan-kecamatan vital seperti Babelan, Tarumajaya, dan Muaragembong. Langkah proaktif ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu yang terdampak, baik di pemukiman maupun di lokasi pengungsian, mendapatkan penanganan medis yang cepat dan memadai di tengah situasi bencana yang masih berlangsung.
Respons Kesehatan 24 Jam: Jangkauan Luas dan Penanganan Cepat
Dalam upaya mitigasi krisis kesehatan akibat banjir yang melanda Kabupaten Bekasi, Dinas Kesehatan setempat telah mengimplementasikan strategi layanan kesehatan yang intensif dan berkelanjutan. Sekretaris Dinkes Kabupaten Bekasi, Supriadinata, menjelaskan bahwa pembentukan pos-pos kesehatan yang terorganisir menjadi tulang punggung dari respons ini. Pos-pos ini tidak hanya berfungsi sebagai titik akses medis, tetapi juga sebagai pusat koordinasi bagi tim medis yang bergerak di lapangan. Lebih lanjut, tim pemantau berkeliling (mobile monitoring team) ditugaskan untuk melakukan penanganan kesehatan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak, menjangkau mereka yang mungkin kesulitan untuk datang ke pos kesehatan.
Sebagai bagian dari komitmen penuh, seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bekasi telah menerima instruksi tegas untuk beroperasi selama 24 jam penuh. Dedikasi ini mencakup ketersediaan tenaga medis dan fasilitas pendukung untuk melayani pasien kapan pun dibutuhkan. Tak hanya itu, Dinkes Kabupaten Bekasi juga menerapkan sistem “jemput bola”, sebuah pendekatan proaktif di mana tim medis secara langsung turun ke lokasi-lokasi banjir dan pusat pengungsian. “Kami membagi tim menjadi lima kelompok, yang terdiri dari empat hingga lima puskesmas, untuk melakukan monitoring lapangan secara bergantian,” ungkap Supriadinata, menegaskan efektivitas pembagian tugas dan rotasi tim demi menjaga keberlangsungan layanan.
Ancaman Penyakit Pasca-Banjir dan Upaya Pencegahan
Banjir yang berkepanjangan tidak hanya merendam rumah dan infrastruktur, tetapi juga membawa serta ancaman kesehatan yang signifikan. Berdasarkan pantauan tim medis, gangguan kesehatan yang paling sering dilaporkan di kalangan korban banjir meliputi berbagai jenis penyakit kulit, yang disebabkan oleh kontak berkepanjangan dengan air kotor dan kelembaban tinggi, serta gangguan saluran pernapasan. Kondisi ini diperparah oleh sanitasi yang terganggu dan potensi kontaminasi air bersih.
Oleh karena itu, masyarakat dihimbau secara tegas untuk senantiasa memastikan kebersihan air minum yang dikonsumsi. Penggunaan air minum kemasan atau merebus air hingga mendidih sebelum diminum menjadi langkah krusial untuk mencegah penyakit bawaan air. Selain itu, kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit spesifik yang berpotensi meningkat pasca-banjir, seperti leptospirosis (penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyebar melalui urin hewan yang terinfeksi, seringkali tikus, dan dapat masuk ke tubuh manusia melalui luka kulit atau selaput lendir) dan berbagai jenis infeksi kulit, menjadi prioritas utama. Edukasi mengenai praktik kebersihan diri, seperti mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, terus digalakkan oleh tim medis di lapangan.
Puskesmas Keliling: Menjangkau yang Terisolasi dengan Perahu Karet
Dalam upaya memastikan tidak ada warga yang terlewatkan dari penanganan medis, Kepala Puskesmas Muaragembong, dr. Ridwan Meito Tomanyira, memaparkan peran vital dari layanan puskesmas keliling (pusling). Layanan ini secara aktif menjangkau warga yang terdampak banjir di berbagai desa di wilayah utara Kabupaten Bekasi, area yang kerap kali menjadi titik terdampak paling parah.
Strategi inovatif diterapkan dengan memanfaatkan perahu karet yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi. Penggunaan perahu karet ini menjadi solusi krusial, memungkinkan petugas medis untuk menembus dan menjangkau lokasi-lokasi yang sama sekali tidak dapat diakses melalui jalur darat. Akses yang terputus akibat genangan air yang dalam dan luasan menjadikan perahu karet sebagai satu-satunya moda transportasi yang efektif untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat yang terisolasi.
“Penyakit yang sering kami jumpai di lapangan termasuk diare, yang disebabkan oleh kontaminasi air dan makanan; gatal-gatal akibat iritasi kulit karena air banjir; serta infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang rentan terjadi pada kondisi lembab dan dingin,” ujar dr. Ridwan. Ia menambahkan bahwa untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut atau spesialisasi, pasien akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ketersediaan obat-obatan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi, sehingga dukungan tambahan pasokan obat-obatan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan penanganan yang optimal.
Skala Bencana: Dampak Luas dan Ribuan Jiwa Mengungsi
Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, yang dihimpun per Minggu (1 Februari 2026), menggambarkan skala bencana banjir yang masih mengkhawatirkan. Genangan air dilaporkan masih melanda 45 desa yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah tersebut, dengan total 194 titik yang tergenang banjir. Luasnya area terdampak ini menunjukkan skala bencana yang masif dan kompleks.
Dampak sosial ekonomi dari banjir ini sangat terasa, dengan total 51.796 kepala keluarga (KK) yang secara langsung terdampak oleh genangan air. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.388 KK, yang setara dengan 4.508 jiwa, terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Mereka kini bertempat tinggal sementara di 18 lokasi pengungsian yang telah disiapkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Lokasi pengungsian ini menjadi tempat berlindung sementara bagi ribuan warga, di mana kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan, menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
