Dalam menghadapi situasi darurat kemanusiaan yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau yang akrab disapa Pelindo Regional 1, telah menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Selama periode yang krusial, mulai dari tanggal 30 November 2025 hingga 11 Januari 2026, Pelindo Regional 1 secara proaktif telah mengelola dan melayani sebanyak 127 kunjungan kapal yang mengangkut berbagai jenis logistik bantuan kemanusiaan. Operasional vital ini terpusat pada tiga cabang pelabuhan strategis yang berada di bawah pengelolaan Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT), yaitu Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Malahayati, dan Pelabuhan Sibolga.
Peran Krusial Pelabuhan dalam Distribusi Bantuan Kemanusiaan
Peran Pelindo Regional 1 dalam fase kritis ini tidak dapat diremehkan. Dari total 127 layanan kapal yang telah diakomodasi, Pelabuhan Lhokseumawe memegang peranan paling signifikan dengan melayani 90 kunjungan kapal. Kapal-kapal yang bersandar di Lhokseumawe membawa volume muatan bantuan yang sangat besar, mencapai 82.040 ton/m³/unit, menunjukkan skala bantuan yang disalurkan ke wilayah terdampak. Sementara itu, Pelabuhan Malahayati berhasil melayani 26 kunjungan kapal dengan total volume muatan sebesar 13.694 ton/m³/unit. Pelabuhan Sibolga, meskipun melayani jumlah kunjungan kapal yang lebih sedikit, yaitu 11 kapal, tetap berkontribusi penting dengan mengangkut berbagai jenis logistik strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Secara keseluruhan, total volume muatan bantuan kemanusiaan yang berhasil didistribusikan melalui ketiga pelabuhan ini mencapai angka yang mengagumkan, yaitu 95.734 ton/m³/unit. Muatan ini mencakup spektrum kebutuhan yang sangat luas dan esensial bagi pemulihan pasca-bencana. Kebutuhan pokok seperti sembako menjadi prioritas utama, memastikan ketersediaan pangan bagi warga yang terdampak. Selain itu, bantuan infrastruktur krusial seperti material jembatan, alat berat untuk pemulihan, tangki air bersih, unit mobil Reverse Osmosis (RO) untuk penyediaan air minum, serta genset untuk pasokan listrik darurat, turut menjadi bagian dari logistik yang didistribusikan. Keberagaman jenis bantuan ini mencerminkan upaya komprehensif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara.
Inisiatif Dukungan dan Kolaborasi Lintas Sektor
Menyadari beratnya beban yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan bencana, Pelindo Regional 1 tidak hanya menyediakan fasilitas pelabuhan, tetapi juga mengambil langkah proaktif dengan memberikan relaksasi biaya layanan kepelabuhanan. Inisiatif ini merupakan bentuk nyata dukungan perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat, guna meringankan beban finansial dalam proses distribusi bantuan. Executive Director Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli, secara tegas menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pemulihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Kapal-kapal yang terlibat dalam pengangkutan bantuan kemanusiaan ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki komitmen serupa dalam misi kemanusiaan. Kolaborasi ini melibatkan institusi pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Palang Merah Indonesia (PMI), Badan SAR Nasional (Basarnas), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta PT PLN (Persero). Keterlibatan berbagai elemen ini menegaskan sinergi yang kuat dalam menghadapi situasi darurat. Pelindo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya kemanusiaan melalui penyediaan fasilitas pelabuhan yang memadai dan layanan operasional yang optimal, demi kelancaran distribusi bantuan hingga ke tangan mereka yang membutuhkan.
Jonedi Ramli lebih lanjut menekankan pentingnya kelancaran distribusi bantuan. “Kami pastikan seluruh layanan kepelabuhanan berjalan optimal agar distribusi bantuan tiba tepat waktu. Ini wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial mendukung pemulihan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya, menggarisbawahi dedikasi Pelindo dalam memastikan bahwa setiap bantuan yang tiba dapat segera disalurkan. Direktur Utama SPMT, Ary Henryanto, turut menambahkan bahwa sebagai operator pelabuhan, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran seluruh proses operasional, termasuk aktivitas bongkar muat di pelabuhan. “Kami memastikan kesiapan fasilitas, peralatan, serta sumber daya manusia di pelabuhan agar distribusi bantuan lancar tanpa hambatan,” tegas Ary, menunjukkan kesiapan operasional yang matang.
Pelabuhan Lhokseumawe sebagai Titik Krusial Distribusi
Pelabuhan Lhokseumawe, yang juga dikenal sebagai Pelabuhan Krueng Geukueh, memainkan peran yang sangat vital sebagai simpul utama distribusi logistik bantuan kemanusiaan menuju berbagai kabupaten dan kota di Aceh yang terdampak parah oleh banjir. Branch Manager Pelabuhan Lhokseumawe, Aulia Rahman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan status siaga penuh sejak banjir mulai meluas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional, mulai dari kondisi dermaga, kinerja peralatan bongkar muat, hingga kelancaran rantai logistik, dapat berjalan secara optimal. Aulia menekankan pandangannya bahwa dalam masa krisis seperti ini, pelabuhan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat kendali operasional kemanusiaan.
“Kami berdiri bersama seluruh instansi untuk memastikan Aceh pulih lebih cepat dan logistik segera didistribusikan kepada masyarakat,” ujar Aulia, menegaskan semangat kolaborasi dan urgensi penanganan bencana. Dalam konteks operasional di Pelabuhan Krueng Geukueh, beberapa kapal penting telah tiba dan memberikan kontribusi signifikan. Salah satunya adalah Kapal Negara (KN) SAR Purworejo 101, yang tidak hanya membawa bantuan logistik, tetapi juga mengangkut 60 personel yang didedikasikan untuk mendukung operasi evakuasi di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Kehadiran kapal ini sangat krusial dalam upaya penyelamatan dan penanganan darurat.
Selain itu, Kapal Express Bahari 2F tercatat berangkat dari Pelabuhan Malahayati, membawa muatan penting. Kapal kayu yang juga beroperasi di area tersebut turut mengangkut berbagai bantuan logistik yang sangat dibutuhkan. Lebih lanjut, kedatangan KN Antares dan Kapal Express Bahari di pelabuhan menandai masuknya gelombang bantuan logistik tambahan, serta penyediaan akses transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Rute transportasi ini menghubungkan Langsa menuju Banda Aceh, memberikan alternatif mobilitas yang vital mengingat kondisi darurat.
Aulia Rahman menjelaskan alasan strategis di balik penggunaan jalur laut untuk pengiriman bantuan. “Pengiriman bantuan lewat jalur laut dilakukan karena akses darat dari Banda Aceh hanya dapat dilalui sampai Bireuen. Seluruh jembatan di kawasan Kutablang, Bireuen, putus total akibat derasnya arus banjir,” ungkap Aulia. Kondisi infrastruktur darat yang lumpuh total akibat banjir bandang menjadikan pelabuhan sebagai satu-satunya jalur distribusi yang efektif dan aman. Situasi ini menggarisbawahi peran vital pelabuhan dalam menjaga kelangsungan pasokan logistik di wilayah yang terisolasi.
Pentingnya peran pelabuhan ini juga diakui oleh otoritas tertinggi. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Krueng Geukueh pada akhir Desember 2025, secara eksplisit menyatakan bahwa pelabuhan tersebut telah menjadi titik vital yang krusial untuk penyaluran bantuan ke Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam situasi bencana ekstrem, pelabuhan menjadi garda terdepan dalam memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, terutama ketika jalur darat tidak lagi memungkinkan.
