Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) telah memproyeksikan kebutuhan anggaran yang substansial untuk menghadapi dan memulihkan diri dari bencana alam selama periode empat tahun, mulai dari 2025 hingga 2028. Estimasi total anggaran yang dibutuhkan mencapai angka fantastis, yaitu hampir Rp 74 triliun. Angka ini terbagi menjadi dua komponen utama: dana tanggap darurat yang dialokasikan sebesar Rp 4,8 triliun, dan dana yang jauh lebih besar untuk tahap rehabilitasi serta rekonstruksi pasca-bencana, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 69 triliun. Perencanaan anggaran yang matang ini mencerminkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai jenis bencana alam yang kerap melanda wilayah Indonesia.
Detail Anggaran Penanganan Bencana 2025-2028
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam sebuah forum rapat kerja yang diselenggarakan bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa, 27 Januari 2026, memberikan rincian lebih lanjut mengenai proyeksi anggaran tersebut. Beliau mengemukakan bahwa untuk tahun anggaran 2025, realisasi anggaran yang telah terserap untuk penanganan tahap tanggap darurat telah mencapai Rp 576 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penanganan awal bencana telah dimulai dan berjalan sesuai dengan alokasi yang tersedia. Namun, kebutuhan untuk tahun anggaran berikutnya, yaitu 2026, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kementerian PU memproyeksikan masih akan membutuhkan tambahan anggaran tanggap darurat sebesar Rp 4,27 triliun. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai antisipasi terhadap potensi kejadian bencana yang lebih besar atau frekuensi yang lebih tinggi di tahun tersebut, serta kebutuhan untuk memperkuat kapasitas respons cepat dalam menghadapi situasi darurat.
Lebih lanjut, Dody Hanggodo memaparkan bahwa fokus utama dari anggaran yang besar ini adalah pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk tahun anggaran 2026, kebutuhan anggaran yang diperkirakan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana mencapai Rp 24,55 triliun. Angka ini mencakup perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya yang vital bagi kelangsungan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya berhenti pada tahun 2026, melainkan merupakan program jangka panjang yang akan berlanjut hingga tahun 2028. Dalam perencanaannya, untuk tahun anggaran 2027, kebutuhan dana diperkirakan akan mencapai angka yang lebih tinggi lagi, yaitu sebesar Rp 28 triliun. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2028, meskipun masih signifikan, kebutuhan dana diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 16,22 triliun. Penurunan ini mungkin mencerminkan bahwa sebagian besar pekerjaan rekonstruksi utama telah selesai dan fokus beralih pada penyelesaian akhir atau pemeliharaan.
Progres Penanganan Bencana di Sumatera
Selain memaparkan rencana anggaran jangka panjang, Menteri PU Dody Hanggodo juga melaporkan progres konkret penanganan infrastruktur yang terdampak oleh bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera. Beliau menginformasikan bahwa hingga saat ini, Kementerian PU telah berhasil menyelesaikan perbaikan terhadap 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan yang tersebar di tiga provinsi yang paling parah terdampak, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas tim di lapangan dalam memulihkan konektivitas dasar di wilayah yang terdampak bencana.
Upaya pemulihan tidak hanya terbatas pada infrastruktur nasional, tetapi juga mencakup infrastruktur di tingkat daerah. Dody Hanggodo merinci bahwa banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera telah menyebabkan kerusakan pada 2.066 ruas jalan provinsi dan 799 jembatan provinsi. Meskipun skala kerusakannya masif, progres perbaikan jalan di tingkat daerah dilaporkan telah mencapai sekitar 91 persen. Kementerian PU menargetkan bahwa seluruh ruas jalan daerah yang rusak akibat bencana tersebut dapat selesai diperbaiki pada bulan Agustus 2027. Target ini menunjukkan komitmen untuk segera memulihkan mobilitas masyarakat di daerah-daerah yang terdampak.
Namun demikian, Dody Hanggodo mengakui bahwa progres perbaikan jembatan di tingkat daerah masih menunjukkan adanya ketertinggalan dibandingkan dengan perbaikan jalan. Hingga saat ini, proses perbaikan jembatan daerah baru mencapai 43 persen dari total jembatan yang mengalami kerusakan. Beliau menargetkan penyelesaian perbaikan seluruh jembatan daerah tersebut paling lambat pada bulan Oktober 2028. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi oleh Dody Hanggodo dalam mempercepat perbaikan jembatan daerah adalah lokasinya yang banyak berada di daerah terpencil. Akses yang sulit dan kondisi geografis yang menantang menjadi faktor signifikan yang memperlambat proses logistik dan pelaksanaan perbaikan.
Pilihan Editor: Mengapa Batam Selalu Jadi Pintu Masuk Impor Ilegal Limbah Elektronik
