Dalam sebuah manifestasi nyata komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah meluncurkan sebuah inisiatif kemanusiaan berskala besar, mengirimkan 22 kontainer bantuan logistik esensial bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di tiga provinsi di Pulau Sumatra: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pelepasan bantuan vital ini, yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara pada Sabtu (14/2/2026), dihadiri langsung oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek Soeharto, bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Aksi cepat tanggap ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana, tetapi juga menegaskan kehadiran negara yang kuat dan responsif dalam setiap situasi krisis, sekaligus menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas lembaga dalam penanganan bencana yang komprehensif.
Pengiriman 22 kontainer bantuan kemanusiaan ini merupakan sebuah langkah konkret yang menunjukkan skala dan keseriusan Polri dalam merespons panggilan kemanusiaan. Dari kompleks Polda Sumatra Utara, armada kontainer yang sarat muatan logistik diberangkatkan, membawa harapan dan dukungan bagi ribuan jiwa yang tengah berjuang memulihkan diri dari dampak bencana alam. Bantuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bahan makanan pokok, pakaian layak pakai, selimut, peralatan kebersihan, hingga obat-obatan dan perlengkapan P3K yang sangat dibutuhkan di lokasi bencana. Dengan volume bantuan yang signifikan ini, diharapkan proses pemulihan kondisi masyarakat dapat dipercepat, mengurangi beban penderitaan, dan membantu mereka untuk kembali membangun kehidupan mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa Polri, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum dan ketertiban, tetapi juga secara aktif terlibat dalam misi-misi kemanusiaan yang krusial, menunjukkan wajah institusi yang peduli dan responsif terhadap kesulitan rakyat.
Sinergi Lintas Lembaga dalam Penanganan Bencana
Kehadiran Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, dalam acara pelepasan bantuan ini memiliki makna yang mendalam. Komisi IV DPR RI sendiri memiliki lingkup tugas yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, serta pengawasan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kehadiran beliau tidak hanya sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap eksekutif, tetapi juga sebagai representasi komitmen parlemen dalam memastikan bahwa upaya penanganan bencana berjalan efektif dan efisien. “Senang sekali hari ini saya bisa hadir di Polda Sumut memenuhi undangan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk sama-sama melepas bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana ke beberapa daerah di Sumatra,” ujar Titiek Soeharto, yang mengindikasikan adanya koordinasi dan kolaborasi yang erat antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merespons krisis. Ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antara berbagai pilar pemerintahan dapat diperkuat demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama dalam situasi darurat.
Titiek Soeharto secara eksplisit menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kepedulian dan perhatian yang terus-menerus ditunjukkan terhadap masyarakat terdampak bencana. Dalam pandangannya, langkah-langkah proaktif Polri dalam menyalurkan bantuan dan terlibat dalam upaya pemulihan mencerminkan komitmen institusi tersebut untuk selalu hadir di tengah-tengah warga, tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom. “Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang selalu peduli dan perhatian kebutuhan masyarakat,” tambahnya, menyoroti peran Polri yang semakin multidimensional dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan sosial. Komitmen ini sejalan dengan visi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan), di mana aspek responsibilitas terhadap kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pilar utama. Keterlibatan aktif Polri dalam penanganan bencana alam menunjukkan transformasi institusi yang semakin adaptif dan humanis, siap menghadapi tantangan kompleks yang melampaui tugas-tugas tradisionalnya.
Pemulihan Infrastruktur dan Kehadiran Negara yang Berkelanjutan
Selain bantuan logistik yang bersifat mendesak, Titiek Soeharto juga menyoroti aspek pemulihan infrastruktur yang krusial, khususnya pembangunan jembatan bailey di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Jembatan bailey adalah jenis jembatan sementara yang mudah dirakit dan dapat digunakan dalam waktu singkat, sangat efektif untuk memulihkan aksesibilitas di daerah yang terputus akibat bencana. Kabupaten Agam, yang sering dilanda bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, sangat bergantung pada infrastruktur jalan dan jembatan untuk mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Terputusnya akses jalan akibat kerusakan jembatan dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, menghambat pasokan kebutuhan pokok, dan mengisolasi komunitas. Oleh karena itu, pembangunan jembatan bailey ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan sebuah investasi strategis untuk memulihkan denyut nadi perekonomian masyarakat. “Sehingga daerah terputus bisa tersambung lagi tentunya perekonomian akan berkembang lagi di daerah itu. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk Polri di bawah kepemimpinan Bapak Sigit sebagai Kapolri,” tegas Titiek, menggarisbawahi dampak jangka panjang dari upaya pemulihan infrastruktur yang dilakukan oleh Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa seluruh upaya pengiriman bantuan dan pemulihan pascabencana ini adalah manifestasi konkret dari “kehadiran negara” bagi masyarakat yang terdampak. Konsep kehadiran negara ini berarti bahwa pemerintah, melalui berbagai institusinya, harus selalu ada dan bertindak cepat untuk melindungi serta membantu warganya di masa-masa sulit. Upaya ini, menurut Kapolri, merupakan tindak lanjut dari arahan dan perintah langsung dari pemerintah pusat, khususnya Presiden, yang menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dalam setiap situasi bencana. “Dan ini juga bentuk wujud kehadiran negara dan sesuai apa yang menjadi perintah Bapak Presiden kita terus lakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan,” ucap Sigit, memperkuat narasi bahwa penanganan bencana adalah prioritas nasional yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan.
