Lanskap Kebencanaan Indonesia 2025: Dominasi Mutlak Krisis Hidrometeorologi di Seluruh Nusantara
Sepanjang tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang luar biasa berat dengan catatan frekuensi bencana alam yang mencapai angka mengkhawatirkan. Berdasarkan data komprehensif yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 3.233 kejadian bencana melanda berbagai wilayah di tanah air dalam kurun waktu satu tahun penuh, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Fenomena yang paling menonjol dari statistik ini adalah dominasi absolut bencana hidrometeorologi yang mencapai porsi 99,04 persen dari total kejadian, sementara bencana geologi seperti gempa bumi dan aktivitas vulkanik hanya menyumbang angka marginal sebesar 0,96 persen. Konsentrasi bencana ini terpantau sangat tinggi di wilayah Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang kemudian diikuti oleh intensitas serupa di beberapa titik strategis di Pulau Sumatra dan Sulawesi. Kondisi ini mencerminkan kerentanan geografis Indonesia terhadap dinamika atmosfer dan perubahan pola iklim global yang semakin sulit diprediksi.
Bencana hidrometeorologi secara definisi merupakan rangkaian peristiwa alam yang dipicu oleh kondisi cuaca dan parameter iklim yang ekstrem, yang melibatkan interaksi kompleks antara hidrosfer (air) dan atmosfer (udara). Di lapangan, manifestasi dari fenomena ini mencakup banjir bandang, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, siklon tropis, hingga fenomena banjir pesisir atau rob yang semakin sering mengancam wilayah pesisir. Dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sepanjang tahun 2025 sangatlah masif dan memilukan; tercatat sebanyak 1.623 jiwa dinyatakan meninggal dunia, 220 orang dilaporkan hilang, serta 5.713 individu mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan. Lebih jauh lagi, krisis ini berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, di mana lebih dari 10 juta orang, tepatnya 10.092.416 warga, terpaksa mengungsi atau kehilangan tempat tinggal akibat rumah mereka hancur diterjang bencana. Banjir tetap menjadi ancaman paling persisten dengan 1.652 kasus, disusul oleh cuaca ekstrem sebanyak 714 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai 546 kasus, di samping 233 kejadian tanah longsor yang tersebar di berbagai wilayah perbukitan.
Memasuki awal tahun 2026, duka mendalam kembali menyelimuti wilayah Jawa Barat ketika sebuah tragedi tanah longsor dahsyat menerjang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu, 24 Januari 2026. Peristiwa ini menambah daftar panjang korban jiwa akibat labilnya kondisi tanah di wilayah pegunungan saat musim penghujan tiba. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam pernyataan resminya memberikan gambaran skala bencana yang sangat serius, di mana terdapat 113 warga yang berasal dari 34 kepala keluarga menjadi korban langsung dari pergerakan tanah tersebut. Hingga laporan terakhir diterima, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi delapan jenazah dari bawah timbunan material tanah dan puing bangunan. Meskipun 23 orang dinyatakan selamat dalam kondisi luka-luka, kekhawatiran mendalam masih menyelimuti proses pencarian karena setidaknya 82 warga lainnya dilaporkan masih hilang dan diduga kuat tertimbun material longsor yang sangat tebal, sehingga memerlukan upaya ekstra keras dalam proses pencarian dan penyelamatan.
Analisis Teknis BMKG: Anomali Curah Hujan Ekstrem sebagai Pemicu Utama Ketidakstabilan Lereng
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan penjelasan ilmiah yang mendalam mengenai faktor pemicu utama di balik tragedi di Cisarua tersebut. Berdasarkan analisis data meteorologi, wilayah Jawa Barat memang tengah diguyur hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan durasi yang berkepanjangan dalam beberapa hari terakhir. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung, Teguh Rahayu, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Bandung Barat telah menembus kategori ekstrem. Data dari Pos Hujan Perkebunan Sukawana mencatat angka 215,5 milimeter, sementara di Pos Hujan Perkebunan Pangheotan tercatat sebesar 210,5 milimeter hanya dalam waktu satu hari. Angka ini jauh melampaui ambang batas normal dan secara teknis menciptakan kondisi tanah yang jenuh air, di mana pori-pori tanah terisi penuh oleh cairan sehingga kehilangan kekuatan geser dan daya ikat mekanisnya, yang pada akhirnya memicu pergerakan massa tanah berskala besar pada lahan dengan kemiringan curam.
Kondisi topografi Cisarua yang didominasi oleh perbukitan terjal memperparah risiko ini, terutama ketika vegetasi alami yang seharusnya berfungsi sebagai penahan air telah banyak mengalami perubahan fungsi. BMKG menekankan bahwa pola hujan saat ini tidak hanya bersifat deras secara sesaat, namun berlangsung dengan durasi yang sangat lama, yang secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi susulan seperti banjir bandang. Teguh Rahayu menjelaskan bahwa ketika tanah tidak lagi mampu menyerap air karena sudah mencapai titik jenuh, air akan mengalir di permukaan dan masuk ke dalam celah-celah tanah, menciptakan tekanan hidrostatik yang mendorong lapisan tanah atas untuk meluncur ke bawah. Peringatan dini pun terus digaungkan bagi warga yang bermukim di zona merah atau wilayah dengan kemiringan lereng di atas 30 derajat, mengingat potensi cuaca ekstrem masih diprediksi akan terus berlangsung dalam beberapa pekan ke depan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
Operasi Penyelamatan di Kampung Pasir Kuning: Perjuangan Melawan Waktu dan Medan yang Sulit
Proses evakuasi yang berlangsung di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, digambarkan sangat dramatis dan penuh dengan tantangan teknis di lapangan. Lokasi bencana yang berada di RW 10 dan 11 tersebut tertutup material tanah, batu besar, dan pepohonan tumbang yang menyulitkan pergerakan alat berat. Petugas di lapangan seringkali harus bekerja secara manual dengan peralatan seadanya untuk mengeluarkan korban yang terjepit di kedalaman timbunan. Kehadiran Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di lokasi bencana memberikan gambaran betapa gentingnya situasi saat itu; ia berkali-kali meminta bantuan peralatan tambahan seperti linggis untuk membongkar material yang mengunci posisi korban. Salah satu kendala utama adalah adanya korban yang tertimbun saat sedang tidur, di mana posisi mereka tergulung kasur dan selimut, lalu tertindih batu besar dan batang pohon, sehingga proses pengangkatan memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup lama agar tidak merusak jenazah.
Selain kendala fisik medan, kerumunan warga yang memadati akses menuju lokasi bencana juga sempat menghambat mobilitas ambulans dan kendaraan operasional petugas. Antusiasme warga untuk melihat proses evakuasi dan kehadiran pejabat publik justru menciptakan kemacetan yang berisiko memperlambat respons darurat. Petugas kepolisian dan TNI harus bekerja keras melakukan sterilisasi area agar tim SAR dapat bekerja dengan fokus maksimal, mengingat kondisi tanah di lokasi masih sangat labil dan berpotensi terjadi longsor susulan jika terjadi getaran berlebih atau hujan kembali turun. Di tengah ketegangan tersebut, suasana haru pecah saat warga dan petugas menemukan dua korban tambahan secara bersamaan. Dengan lantunan doa dan kalimat tauhid, jenazah-jenazah tersebut berhasil diangkat dari lumpur untuk kemudian dibawa ke posko identifikasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) guna memastikan identitas mereka sebelum diserahkan kepada pihak keluarga yang tengah berduka.
Evaluasi Tata Ruang dan Kebijakan Relokasi Pasca-Bencana
Tragedi ini juga membuka mata banyak pihak mengenai masalah mendasar dalam pengelolaan tata ruang di wilayah perbukitan Jawa Barat. Dedi Mulyadi menyoroti adanya alih fungsi lahan yang sangat masif di kawasan terdampak, di mana area yang seharusnya menjadi zona konservasi atau hutan lindung telah berubah menjadi lahan pertanian terbuka. Penggunaan plastik mulsa untuk menutupi permukaan kebun di lereng-lereng bukit diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mempercepat laju aliran air permukaan (run-off) dan mencegah penyerapan air ke dalam tanah secara alami. Praktik pertanian yang tidak mengindahkan kaidah konservasi ini dinilai sebagai pemicu antropogenik yang memperparah dampak dari curah hujan ekstrem. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengambil langkah tegas dengan merencanakan relokasi total bagi seluruh rumah warga yang berada di zona bahaya tersebut, karena kawasan Kampung Pasir Kuning dianggap sudah tidak lagi layak huni secara geologis.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi para korban yang terdampak langsung. Setiap kepala keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dalam tragedi ini akan menerima santunan duka sebesar Rp25 juta per jiwa yang meninggal dunia. Namun, tantangan jangka panjang tetap berada pada bagaimana melakukan pemulihan lingkungan secara masif dan memastikan masyarakat tidak kembali membangun hunian di wilayah rawan bencana. Fokus utama saat ini, selain pencarian 82 warga yang masih hilang, adalah melakukan stabilisasi lereng dan pembersihan material agar akses logistik bagi pengungsi tetap terjaga. Penanganan pasca-bencana ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih memperketat pengawasan terhadap alih fungsi lahan di wilayah hulu guna mencegah berulangnya tragedi serupa di masa depan.
