Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menggarisbawahi komitmen kepemimpinannya yang inklusif dan melampaui batas-batas politik saat memberikan arahan strategis dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakornas) 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin pagi, 2 Februari 2026. Dalam forum yang dihadiri oleh ribuan pejabat tinggi dari berbagai tingkatan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa implementasi kebijakan nasional, terutama program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak akan pernah dipengaruhi oleh sentimen perolehan suara pada pemilihan presiden 2024 silam. Penegasan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparatur negara bahwa distribusi kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata tanpa diskriminasi wilayah, sekalipun di provinsi-provinsi di mana Prabowo secara statistik mengalami kekalahan suara, seperti di Aceh dan Sumatera Barat. Melalui pidatonya, Presiden ingin memastikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan eksekutif di bawah pemerintahannya.
Penyelenggaraan Rakornas 2026 ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah konsolidasi besar-besaran yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyinkronkan visi pembangunan nasional antara pusat dan daerah. Tercatat sebanyak 4.473 peserta memadati aula SICC, yang terdiri dari jajaran kepala daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh penjuru nusantara. Tidak hanya unsur eksekutif, forum ini juga melibatkan secara aktif unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang mencakup pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jajaran tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), korps Kejaksaan, hingga perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari masing-masing tingkatan wilayah. Kehadiran elemen-elemen kunci ini mencerminkan urgensi koordinasi lintas sektoral yang diinginkan Presiden guna memastikan stabilitas politik dan keberlanjutan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Manifestasi Rekonsiliasi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis
Dalam pidatonya yang sarat dengan pesan persatuan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyinggung dinamika politik pasca-Pilpres 2024 dengan nada yang sangat terbuka. Ia mengakui secara jujur kekalahannya di beberapa wilayah strategis, namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk menggulirkan program-program krusial di wilayah tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Presiden menegaskan bahwa anak-anak di Sumatera Barat dan Aceh memiliki hak yang sama untuk mendapatkan asupan nutrisi berkualitas sebagaimana anak-anak di wilayah basis kemenangannya. “Buktinya saya kalah di Sumatera Barat, benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat,” ujar Prabowo di hadapan ribuan hadirin, menegaskan bahwa kepentingan nasional harus berada di atas kepentingan golongan atau kemenangan elektoral pribadi.
Selain program Makan Bergizi Gratis, Presiden juga menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Daerah Merah Putih yang terus diakselerasi di wilayah Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa fondasi ekonomi di tingkat desa tetap kokoh dan mampu mandiri secara finansial. Di Aceh, Presiden mengklaim bahwa pemerintah pusat terus melakukan pembangunan “habis-habisan”, yang mencakup rehabilitasi infrastruktur, penguatan konektivitas, hingga optimalisasi potensi sumber daya alam lokal. Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menghapus sekat-sekat politik yang seringkali muncul pasca-kontestasi demokrasi. Bagi Prabowo, tanggung jawab sebagai kepala negara adalah melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, karena persatuan nasional adalah modal utama bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Berikut adalah rincian komposisi peserta yang hadir dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah 2026 di SICC:
| Kategori Peserta | Unsur Institusi / Jabatan | Tujuan Kehadiran |
|---|---|---|
| Eksekutif Daerah | Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia | Sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan target nasional. |
| Legislatif Daerah | Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota | Memastikan dukungan regulasi dan anggaran di tingkat daerah. |
| Keamanan & Pertahanan | Pimpinan Polri (Kapolda/Kapolres) dan TNI (Pangdam/Dandim) | Menjaga stabilitas keamanan untuk kelancaran program strategis. |
| Penegak Hukum | Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri | Pendampingan hukum dalam tata kelola anggaran negara. |
Komitmen Berkelanjutan: Dari Senayan hingga Sentul
Pernyataan Presiden Prabowo di SICC ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari konsistensi sikap politik yang telah ia tunjukkan sebelumnya. Pada perayaan Natal Nasional 2025 yang digelar di Senayan, Jakarta, pada 5 Januari 2026, Prabowo juga menyampaikan pesan serupa. Saat itu, di hadapan ribuan jemaat dan tokoh lintas agama, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang program-program unggulan pemerintah menjangkau wilayah-wilayah yang tidak memilihnya. Retorika yang konsisten ini menunjukkan bahwa Presiden ingin membangun budaya politik baru di Indonesia, di mana kompetisi berakhir saat pelantikan dimulai, dan setelah itu yang ada hanyalah kerja nyata untuk seluruh rakyat. Ia berulang kali menyerukan agar para pemimpin daerah tidak terjebak dalam “sekat-sekat yang timbul karena sejarah” atau perselisihan partai politik yang kontraproduktif.
Kepala Negara juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan persatuan yang solid untuk menghadapi berbagai tekanan eksternal dan tantangan internal. “Saudara-saudara, kita bersatu. Tidak ada urusan saudara berasal dari partai mana,” tegasnya. Pesan ini ditujukan agar para pejabat daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, fokus pada eksekusi program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat bawah. Dengan tetap berjalannya pembangunan di Aceh dan Sumatera Barat, pemerintah ingin membuktikan bahwa prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam distribusi anggaran dan sumber daya pembangunan yang transparan dan akuntabel.
Sinergi Strategis untuk Penguatan Koperasi dan Infrastruktur Desa
Fokus pembangunan yang ditekankan Presiden Prabowo tidak hanya berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi mikro melalui Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dirancang untuk memutus rantai ketergantungan petani dan nelayan terhadap tengkulak dengan menyediakan akses permodalan dan pasar yang lebih adil. Di wilayah seperti Sumatera Barat dan Aceh, di mana sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi, kehadiran koperasi yang dikelola secara profesional diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal secara signifikan. Presiden meyakini bahwa dengan memperkuat desa, maka ketahanan nasional secara keseluruhan akan ikut meningkat, sehingga Indonesia tidak mudah goyah oleh fluktuasi ekonomi global.
Sebagai penutup arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta Rakornas untuk meninggalkan ego sektoral dan kepentingan politik sempit demi masa depan bangsa yang lebih gemilang. Ia menekankan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah kunci seperti Aceh dan Sumatera Barat akan menjadi tolok ukur keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan total peserta mencapai lebih dari empat ribu orang, pertemuan di SICC ini diharapkan melahirkan langkah-langkah konkret dalam mempercepat realisasi target-target pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana kesejahteraan dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke, tanpa memandang warna politik daerahnya.
