Menjelang bulan suci Ramadan dan perayaan Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah meluncurkan serangkaian strategi komprehensif yang dirancang untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi seluruh warga Ibu Kota. Langkah proaktif ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi yang secara historis selalu terjadi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi yang mungkin timbul. Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan, yaitu Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya, akan memainkan peran sentral sebagai garda terdepan dalam upaya pengendalian inflasi di Jakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menekankan bahwa Jakarta menghadapi tantangan yang unik dan lebih besar dibandingkan daerah lain dalam hal pengelolaan pasokan dan harga pangan. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya nasional, Jakarta menjadi magnet bagi kedatangan warga dari wilayah penyangga dan daerah lain, yang secara signifikan meningkatkan permintaan barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok, selama periode libur keagamaan. “Jakarta ini menjadi pusat aktivitas, saat hari besar, konsumsi meningkat. Karena itu, Pemprov harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat benar-benar tersedia dan harga tetap terkendali,” tegas Uus Kuswanto dalam sebuah forum diskusi yang bertajuk ‘Kesiapan Tiga BUMD Pangan Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026’ yang diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas ekonomi mikro di tengah dinamika sosial yang tinggi.
Peran Strategis BUMD Pangan dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi
Dalam kerangka strategi pengendalian inflasi, ketiga BUMD pangan yang ditunjuk memiliki peran yang jauh melampaui sekadar fungsi distribusi barang. Mereka juga berfungsi sebagai instrumen vital untuk stabilisasi ekonomi daerah. Melalui koordinasi yang erat dan sinergi antar BUMD, Pemprov DKI Jakarta berupaya keras untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar serta menghindari terjadinya kekosongan pasokan di pasar. “BUMD pangan ini menjadi salah satu tameng kita dalam mengendalikan kebutuhan pokok warga. Jangan sampai ada ‘kagetan’ ketika Ramadan atau Idulfitri tiba. Tidak ada alasan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi,” ujar Uus Kuswanto, menekankan pentingnya kesiapan dan antisipasi yang matang. Lebih lanjut, pengawasan tidak hanya terbatas pada bahan pangan pokok, tetapi juga mencakup komoditas penting lainnya seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram. Pengawasan distribusi LPG 3 kilogram sangat krusial mengingat tingginya ketergantungan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap bahan bakar ini. “LPG 3 kilogram ini kebutuhan penting bagi masyarakat kecil. Kami pantau terus agar pasokan aman dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi warga,” tambahnya, menunjukkan perhatian mendalam terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Mekanisme Pengawasan dan Intervensi Pasar
Pemprov DKI Jakarta menerapkan serangkaian mekanisme pengawasan yang ketat dan terstruktur untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan secara rutin melakukan monitoring terhadap ketersediaan stok dan pergerakan harga di pasar-pasar tradisional maupun modern. Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi prioritas utama melalui pengawasan yang berkelanjutan. Rapat evaluasi berkala akan diselenggarakan untuk meninjau efektivitas strategi yang telah dijalankan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Berbagai langkah intervensi pasar juga telah disiapkan untuk merespons potensi gejolak. Ini mencakup penyelenggaraan bazar pangan murah yang dapat diakses oleh masyarakat luas, penyediaan subsidi pangan bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan secara ekonomi, serta kampanye kesadaran publik untuk mencegah perilaku panic buying yang dapat memperburuk situasi. Penguatan sektor urban farming juga menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian pangan di perkotaan.
Untuk komoditas beras, yang merupakan bahan pangan pokok utama, data terkini menunjukkan bahwa total stok yang tersedia mencapai 182.172 ton. Stok ini tersebar di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Induk Beras Cipinang, fasilitas milik PT Food Station, gudang Bulog, dan jaringan Pasar Jaya. Ketersediaan stok beras ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang periode Ramadan dan Idulfitri. Selain beras, pasokan untuk komoditas lain yang permintaannya cenderung meningkat tajam, seperti daging sapi, daging ayam, ikan, minyak goreng, gula, telur, cabai, serta bawang merah dan bawang putih, juga telah dipastikan tersedia sesuai dengan proyeksi peningkatan kebutuhan. Meskipun data menunjukkan bahwa stok secara umum aman, Uus Kuswanto mengingatkan seluruh jajaran terkait untuk tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap dinamika ekonomi yang bisa berubah sewaktu-waktu. “Kalau berdasarkan terakhir kemarin yang diberi Pak Gubernur, bahwa untuk pertemuan ekonomi di Jakarta ini, melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,21 persen,” tuturnya. “Ini sudah barang tentu situasi kondisi yang menjadi pertanda, bahwa Pemprov Jakarta serius bagaimana untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” sambungnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada stabilisasi harga pangan, tetapi juga pada pengelolaan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
Dharma Jaya dan Food Station: Penguatan Distribusi dan Transparansi Informasi
Dalam upaya menjaga stabilitas sektor daging, Perumda Dharma Jaya memainkan peran krusial melalui koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang. Direktur Utama Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menyatakan, “Kami berbagi peran, melihat apa yang bisa kami lakukan untuk Jakarta. Tujuannya satu, supaya distribusi tetap aman dan harga tetap terkendali.” Komunikasi dan kolaborasi yang efektif menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi gejolak. “Jadi yang terpenting adalah komunikasi dan kolaborasi. Kalau ada gejolak, kita kendalikan bersama-sama agar tidak merugikan masyarakat,” tegas Raditya. Di sisi lain, PT Food Station Tjipinang Jaya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi informasi mengenai stok dan harga pangan. Melalui website resmi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), masyarakat dapat secara langsung memantau ketersediaan dan harga berbagai komoditas pangan. “Di PIBC sudah tersedia website yang bisa diakses masyarakat. Di sana tercantum informasi stok dan harga. Ini bagian dari komunikasi efektif kami agar publik bisa memantau langsung kondisi pangan,” ujar Direktur Utama Food Station, Dodot Tri Widodo. Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan mencegah spekulasi pasar yang tidak sehat.
