Dalam sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat fondasi pasar modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif tengah merampungkan penyesuaian signifikan terhadap Peraturan Nomor I-A. Regulasi krusial ini mengatur tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di bursa. Penyesuaian ini, yang dijadwalkan untuk diimplementasikan pada Maret 2026, bukan sekadar revisi minor, melainkan sebuah reformasi komprehensif yang menyasar peningkatan kedalaman pasar, penguatan tata kelola perusahaan, dan peningkatan kualitas emiten. Inisiatif ini diproyeksikan akan meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing pasar modal Indonesia di kancah global, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (6/2).
Mendalami Pilar-Pilar Perubahan Regulasi untuk Pasar Modal yang Lebih Kokoh
Revisi Peraturan Nomor I-A ini dirancang dengan empat pilar utama yang saling mendukung, masing-masing memiliki implikasi mendalam bagi ekosistem pasar modal. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pasar yang lebih transparan, likuid, dan akuntabel, sejalan dengan praktik terbaik internasional.
Peningkatan Free Float untuk Pendalaman Pasar
Pilar pertama adalah dorongan signifikan untuk pendalaman pasar (market deepening) melalui kebijakan baru yang menaikkan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15 persen. Free float merujuk pada persentase saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh publik dan siap diperdagangkan di pasar terbuka, tidak termasuk saham yang dipegang oleh pemegang saham pengendali, manajemen, atau pihak terafiliasi yang cenderung tidak aktif diperdagangkan. Peningkatan batas minimum ini memiliki beberapa tujuan krusial:
- Meningkatkan Likuiditas: Dengan lebih banyak saham yang tersedia untuk diperdagangkan, volume transaksi diharapkan meningkat, membuat pasar lebih likuid dan efisien. Likuiditas yang tinggi memungkinkan investor untuk membeli atau menjual saham dengan cepat tanpa secara signifikan memengaruhi harga.
- Meningkatkan Penemuan Harga (Price Discovery): Pasar dengan free float yang lebih besar cenderung memiliki mekanisme penemuan harga yang lebih baik karena lebih banyak partisipan yang berkontribusi dalam menentukan nilai wajar suatu saham.
- Mengurangi Manipulasi Pasar: Free float yang lebih besar dapat mengurangi potensi manipulasi harga oleh pihak-pihak tertentu karena dibutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menggerakkan harga saham.
- Menarik Investor Institusional: Investor institusional, baik domestik maupun asing, seringkali mencari pasar dengan likuiditas tinggi dan free float yang memadai untuk dapat melakukan investasi dalam skala besar tanpa kesulitan.
BEI menyadari bahwa perubahan ini memerlukan penyesuaian bagi banyak perusahaan. Oleh karena itu, akan diberlakukan masa transisi yang terstruktur. Masa transisi ini akan memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan tercatat untuk menyesuaikan struktur kepemilikan saham mereka, mungkin melalui penawaran umum terbatas (rights issue) atau penjualan saham oleh pemegang saham pengendali. Kautsar Primadi Nurahmad menekankan bahwa pemenuhan ketentuan free float minimum 15 persen akan dilaksanakan secara bertahap, dengan penetapan target antara pada setiap tahapan, disertai pemantauan dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan bertahap ini menunjukkan komitmen BEI untuk memastikan pencapaian target akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, meminimalkan disrupsi, dan mendukung perusahaan dalam proses adaptasi.
Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Kompetensi Profesional
Pilar kedua dan ketiga berfokus pada peningkatan penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance). Tata kelola perusahaan yang baik adalah fondasi kepercayaan investor dan keberlanjutan bisnis. BEI dan OJK berupaya memperkuat aspek ini melalui dua mekanisme spesifik:
- Kewajiban Pendidikan Berkelanjutan: Akan diberlakukan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat. Pendidikan ini dirancang untuk memastikan bahwa para pengambil keputusan utama di perusahaan selalu mutakhir dengan perkembangan regulasi, praktik terbaik industri, standar etika, dan tantangan bisnis terkini. Hal ini akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mitigasi risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada akhirnya akan melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- Kewajiban Kompetensi Akuntansi: Tata kelola juga akan diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki oleh direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi. Kompetensi akuntansi yang kuat sangat vital untuk memastikan akurasi dan transparansi pelaporan keuangan. Pejabat dengan latar belakang akuntansi yang memadai akan lebih mampu memahami seluk-beluk laporan keuangan, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah praktik akuntansi yang tidak tepat dan meningkatkan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik dan investor.
Peningkatan Kualitas Calon Perusahaan Tercatat
Pilar keempat dan terakhir adalah penargetan peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat. BEI akan menerapkan pengetatan persyaratan keuangan, operasional, dan tata kelola yang lebih tinggi bagi perusahaan yang ingin mendaftar di bursa. Ini bisa mencakup persyaratan profitabilitas yang lebih ketat, standar operasional yang lebih tinggi, serta struktur tata kelola yang lebih matang sejak awal. Tujuan utama dari pengetatan ini adalah untuk memperkuat kepercayaan dan keyakinan investor terhadap pasar modal Indonesia. Dengan hanya mencatatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental kuat dan tata kelola yang solid, BEI berharap dapat mengurangi risiko investasi bagi publik dan meningkatkan reputasi pasar modal Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik dan terpercaya.
Mekanisme Implementasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Proses penyusunan dan implementasi penyesuaian peraturan ini dilakukan dengan pendekatan yang transparan dan inklusif. BEI telah aktif melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan dan dapat diterapkan secara efektif.
Setelah kegiatan dengar pendapat yang sukses bersama sejumlah asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia pada Kamis (5/2), BEI melanjutkan dialog dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Perusahaan Tercatat dan Anggota Bursa, pada Jumat (6/6). Proses dengar pendapat (public hearing) ini sangat penting untuk mengumpulkan masukan dan perspektif dari berbagai sudut pandang, memastikan bahwa rancangan peraturan mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran semua pihak yang akan terdampak. Keterlibatan aktif ini mencerminkan komitmen BEI terhadap prinsip good regulatory practices.
Untuk memastikan aksesibilitas dan transparansi, rancangan Peraturan Nomor I-A dapat diakses secara publik melalui laman resmi BEI di https://www.idx.co.id/id/peraturan/rancangan-peraturan/. BEI secara aktif mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan tanggapan atas rancangan tersebut. Masukan dari berbagai pihak sangat dihargai dan akan menjadi pertimbangan penting dalam proses penyelesaian peraturan.
Dari sisi operasional, BEI juga telah menyiapkan hot desk sebagai pusat informasi dan konsultasi. Layanan ini dirancang khusus untuk membantu pemangku kepentingan, terutama perusahaan tercatat, dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Hot desk ini dapat dihubungi melalui alamat surel [email protected]. Keberadaan hot desk ini menunjukkan upaya proaktif BEI untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Ini adalah contoh nyata bagaimana BEI berusaha memfasilitasi transisi yang mulus dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada para pelaku pasar.
Pada akhirnya, seluruh langkah lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pelaku pasar, baik investor maupun emiten, serta memperkuat kepercayaan terhadap komitmen reformasi dan penguatan tata kelola pasar modal Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Kautsar, tujuan utamanya adalah membangun pasar modal yang lebih tangguh, transparan, dan menarik bagi investasi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
