Pemulihan pascabencana di dataran tinggi Gayo kini memasuki babak baru yang lebih manusiawi bagi ratusan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat cuaca ekstrem. Pada Sabtu (14/2/2026), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara resmi menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat transisi dari masa darurat menuju pemulihan total, memastikan bahwa para penyintas tidak lagi menghuni tenda darurat yang rentan, melainkan menempati hunian yang lebih layak, aman, dan memadai sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Penyerahan simbolis ini disaksikan langsung oleh Penjabat Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Wakil Bupati Muchsin Hasan, menandai sinergi kuat antara otoritas nasional dan daerah dalam menangani dampak bencana alam yang melanda wilayah tersebut.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, tidak dapat menyembunyikan rasa syukur dan apresiasinya yang mendalam atas respons cepat yang ditunjukkan oleh jajaran BNPB. Sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Ketol, dukungan pusat dinilai sangat konsisten, mulai dari logistik darurat hingga pembangunan infrastruktur hunian transisi ini. Dalam keterangannya, Haili menegaskan bahwa instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia yang diterjemahkan secara taktis oleh Kepala BNPB telah memberikan harapan baru bagi masyarakat. Kehadiran 252 unit huntara ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara di tengah penderitaan rakyatnya. Dengan target operasional sebelum Ramadan, pemerintah daerah berharap beban psikologis warga dapat berkurang, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang di dalam hunian yang terlindungi dari cuaca ekstrem pegunungan Aceh Tengah.
Spesifikasi Teknis dan Fasilitas Hunian Komunal di Tiga Kampung
Penyebaran 252 unit huntara ini difokuskan pada tiga titik krusial yang mengalami kerusakan terparah, yakni Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah di wilayah Kecamatan Ketol. Berbeda dengan tenda darurat, huntara yang dibangun ini menggunakan konsep tipe komunal yang dirancang untuk ketahanan jangka menengah. Setiap unit telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang sangat komprehensif guna menjamin standar hidup yang higienis dan layak. Pemerintah telah membangun sistem sumur bor untuk ketersediaan air bersih yang stabil, jaringan sanitasi yang memadai untuk mencegah penyakit menular, serta sistem pembuangan limbah yang tertata. Selain itu, aspek kelistrikan menjadi prioritas utama, di mana BNPB memastikan seluruh jaringan listrik telah terpasang dan dapat diakses oleh para penyintas secara cuma-cuma, sehingga beban ekonomi warga yang sedang terpuruk tidak semakin bertambah berat akibat biaya utilitas.
Lebih jauh lagi, perhatian BNPB tidak berhenti pada pembangunan struktur bangunan semata. Untuk memastikan hunian tersebut siap ditempati seketika (ready to use), setiap unit telah dilengkapi dengan paket kebutuhan dasar rumah tangga yang sangat detail. Para penyintas menerima alas lantai yang berkualitas, tikar, karpet, hingga perlengkapan tidur lengkap seperti kasur, bantal, guling, dan selimut tebal untuk menghalau hawa dingin khas dataran tinggi Gayo. Kolaborasi lintas kementerian juga terlihat nyata dengan keterlibatan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Kemensos berkomitmen memberikan dukungan finansial tambahan sebesar Rp3 juta per unit huntara. Dana stimulan ini dialokasikan khusus untuk pengadaan perabotan rumah tangga tambahan, sehingga setiap keluarga memiliki kemandirian dalam menata ruang hidup mereka selama masa transisi menunggu pembangunan hunian tetap selesai dilakukan.
Skema Dana Tunggu Hunian Sebagai Solusi Alternatif yang Inklusif
Menyadari bahwa setiap keluarga memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda, BNPB juga memperkenalkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai alternatif bagi warga yang memilih untuk tidak tinggal di kompleks huntara. Warga yang memiliki opsi untuk menyewa rumah di lokasi lain atau tinggal bersama kerabat akan diberikan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu per bulan. Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa skema DTH ini dirancang agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan. Meskipun mereka tidak menempati unit huntara fisik yang disediakan pemerintah, hak-hak dasar mereka sebagai korban bencana tetap dijamin sepenuhnya. Mereka tetap berhak mendapatkan dukungan logistik rutin dan bantuan kebutuhan dasar lainnya selama masa sewa berlangsung, memastikan prinsip keadilan sosial tetap terjaga dalam setiap tahap penanggulangan bencana.
Kepala BNPB juga memberikan instruksi keras kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan ini. Penegasan mengenai kesetaraan hak antara penerima huntara dan penerima DTH bertujuan untuk menghindari kecemburuan sosial di tingkat akar rumput. Suharyanto menjamin bahwa BNPB akan terus memantau dan mengisi setiap celah kebutuhan yang mungkin muncul selama masa transisi ini. Bagi wilayah lain seperti Kecamatan Linge yang saat ini masih dalam proses konstruksi, skema DTH akan diberlakukan secara otomatis sebagai jembatan hingga unit fisik siap dihuni. Data menunjukkan bahwa dari total rencana 529 unit huntara di Linge, sebanyak 198 unit telah berhasil dirampungkan, sementara sisanya dipacu pembangunannya agar selesai pada pertengahan Februari 2026 demi mengejar target pemulihan serentak di seluruh kabupaten.
Roadmap Pembangunan Hunian Tetap dan Mitigasi Sektor Pendidikan
Meskipun huntara telah tersedia, BNPB menekankan bahwa ini hanyalah solusi jangka pendek yang aman dan layak. Fokus jangka panjang pemerintah adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang akan diberikan kepada seluruh Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya mengalami kerusakan berat, hilang diterjang bencana, atau berada di zona merah yang rawan bencana berulang. Kebijakan yang diambil sangat progresif: setiap KK berhak mendapatkan satu unit huntap, termasuk bagi mereka yang sebelumnya tinggal bersama dalam satu atap (multikeluarga). Untuk merealisasikan hal ini, BNPB mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk segera merampungkan verifikasi data by name by address (BNBA). Data yang akurat dan tervalidasi sangat krusial agar anggaran pembangunan huntap dapat segera dicairkan dan proses konstruksi dapat dimulai tanpa kendala administratif yang berbelit-belit.
Selain masalah hunian, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius dalam dialog antara Kepala BNPB dengan masyarakat dan relawan di lapangan. Munculnya keluhan mengenai kondisi tenda sekolah darurat yang mulai lapuk dan tidak kondusif untuk proses belajar mengajar langsung direspons secara taktis oleh Letjen TNI Suharyanto. Beliau memerintahkan jajaran BNPB untuk segera membangun “Huntara Sekolah” yang memiliki spesifikasi ruang kelas yang lebih memadai, kokoh, dan nyaman bagi siswa serta guru. Dalam upaya ini, BNPB akan melakukan koordinasi tingkat tinggi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pendukung lainnya. Dengan demikian, pemulihan di Aceh Tengah tidak hanya menyentuh aspek papan, tetapi juga memastikan masa depan generasi muda di wilayah terdampak tetap terjaga melalui fasilitas pendidikan yang layak di tengah masa pemulihan pascabencana.
