Upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga kabupaten di Sumatera Utara, yakni Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Humbahas, menjadi fokus utama kunjungan kerja Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon. Kunjungan yang dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026 ini, bertujuan untuk meninjau langsung progres penanganan banjir dan rehabilitasi pasca-bencana, serta mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam serangkaian pertemuan dan peninjauan langsung, Letjen TNI Richard Tampubolon berdialog intensif dengan para bupati, pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat untuk memastikan akselerasi pembangunan huntara berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Evaluasi Mendalam Progres Pembangunan Huntara dan Infrastruktur
Kunjungan kerja Letjen TNI Richard Tampubolon ke tiga kabupaten di Sumatera Utara merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam penanganan pascabencana yang komprehensif. Fokus utama kunjungan ini adalah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap progres pembangunan huntara, yang merupakan elemen krusial dalam penyediaan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana. Selain itu, pemulihan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan proses pemulihan ekonomi masyarakat. Dalam setiap pertemuan, Letjen TNI Richard Tampubolon secara proaktif mendengarkan laporan dari para bupati dan pejabat terkait mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berjalan. Ia mencatat setiap permasalahan yang muncul di lapangan, mulai dari kendala teknis, administratif, hingga kebutuhan mendesak masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wakasatgas tidak hanya sekadar mencatat, tetapi juga memberikan saran, solusi praktis, serta petunjuk mengenai instansi atau pejabat pusat yang perlu dikoordinasikan untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap permasalahan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
Detail Pembangunan Huntara di Tapanuli Selatan: Angka dan Lokasi
Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi salah satu fokus utama dalam peninjauan pembangunan huntara. Berdasarkan data yang terperinci, pembangunan huntara di wilayah ini direncanakan mencapai total 816 unit. Rinciannya meliputi 683 unit huntara terpusat dan 113 unit huntara mandiri. Huntara terpusat ini akan tersebar di empat desa strategis yang terdampak bencana, yaitu Desa Simarpinggan di Kecamatan Angkola Selatan, Desa Aek Latong di Kecamatan Sipirok, Desa Simatohir di Kecamatan Angkola Sangkunur, dan Desa Napa di Kecamatan Batang Toru. Setiap lokasi memiliki target pembangunan yang spesifik. Di Desa Simarpinggan, misalnya, target pembangunan adalah 186 unit huntara, dan kabar baiknya, seluruh unit tersebut telah selesai dibangun dengan dukungan pendanaan dari Danantara. Sementara itu, di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, sebanyak 88 unit telah rampung dibangun, dengan pendanaan bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Desa Simantohir menargetkan pembangunan 134 unit huntara, dan hingga kini, sebanyak 78 unit telah selesai dibangun. Di Desa Napa, yang mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU), direncanakan pembangunan 245 unit huntara, dengan target 145 unit akan selesai pada bulan Februari. Selain huntara terpusat, pembangunan huntara mandiri juga menjadi prioritas, dengan total 133 unit yang direncanakan tersebar di berbagai kecamatan. Sebanyak 79 unit akan dibangun di Kecamatan Saur Matinggi, 24 unit di Kecamatan Angkola Barat, 27 unit di Kecamatan Angkola Sangkunur, dan 3 unit di Kecamatan Muaratais. Pembangunan huntara mandiri ini juga didukung oleh BNPB, dan hingga kini, sebanyak 64 unit telah selesai dibangun. Masyarakat setempat juga menyampaikan aspirasi penting terkait fasilitas di huntara, seperti permintaan adanya tempat ibadah dan taman bermain, serta kebutuhan tambahan sumur bor untuk memenuhi pasokan air bersih. Wakasatgas telah memberikan arahan konkret mengenai instansi dan pejabat pusat yang perlu dikordinasikan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Respons Cepat Terhadap Aspirasi dan Kendala di Tapanuli Tengah dan Humbahas
Perhatian mendalam juga diberikan pada pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di wilayah ini, direncanakan pembangunan sebanyak 106 unit huntara, dan seluruhnya telah dilaporkan rampung. Rinciannya mencakup 67 unit berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 15 unit huntara di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit huntara di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Muara Sibuntuon. Selama diskusi, muncul usulan strategis dari masyarakat dan pemerintah daerah Tapanuli Tengah mengenai pemanfaatan lahan milik PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut, untuk dialihfungsikan sebagai lokasi pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap). Menanggapi usulan ini, Letjen TNI Richard Tampubolon memberikan arahan tegas agar bupati segera mengajukan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR, dengan tembusan kepada para pejabat terkait. Hal ini menunjukkan adanya langkah konkret untuk memfasilitasi pemanfaatan lahan tersebut. Selain itu, isu mengenai persawahan yang terdampak bencana juga diangkat. Masyarakat berharap program cetak sawah yang pernah dijanjikan dapat direalisasikan dan tidak digantikan dengan program optimalisasi lahan (oplah) yang dinilai kurang efektif. Di Kabupaten Humbahas, peninjauan pascabencana juga dilakukan, meskipun pembangunan huntara di wilayah ini dilaporkan belum berjalan. Namun, Pemerintah Daerah Humbahas telah menyatakan kesiapannya dengan menyiapkan lahan yang memadai untuk keperluan tersebut. Lebih lanjut, terkait infrastruktur, pembuatan jalan baru dan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakasatgas merespons hal ini dengan meminta Dirjen Bina Marga untuk segera menindaklanjuti agar usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam program Inpres Jalan Daerah, sebuah langkah penting untuk memulihkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat.
Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Wakasatgas PRR Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, ke tiga kabupaten di Sumatera Utara ini merupakan bagian integral dari rangkaian kunjungan kerjanya sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ke wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Kunjungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat menekankan pada aspek lapangan. Rombongan memulai peninjauan dengan menggunakan helikopter, mendarat di GOR Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah sesi makan siang, agenda dilanjutkan dengan peninjauan dapur umum, sebuah elemen penting dalam dukungan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Selanjutnya, fokus peninjauan beralih ke Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, untuk melihat langsung kondisi SD Hutanabolon 2 yang juga terdampak bencana. Perjalanan berlanjut ke Desa Sigiring-Giring, di mana Wakasatgas dan rombongan meninjau secara langsung pembangunan jembatan yang sedang dikerjakan oleh Satgas Penanggulangan Bencana Kodam I/BB. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian vital dari upaya pemulihan akses masyarakat yang terputus akibat bencana. Setelah meninjau berbagai lokasi krusial, rombongan kembali ke GOR Pandan untuk selanjutnya lepas landas menggunakan helikopter menuju Helipad Humbahas, melanjutkan agenda peninjauan di kabupaten tersebut.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja Letjen TNI Richard Tampubolon ke Sumatera Utara ini menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh. Fokus pada percepatan pembangunan huntara, pemulihan infrastruktur, serta respons cepat terhadap aspirasi dan kendala masyarakat di lapangan, menunjukkan adanya pendekatan yang proaktif dan kolaboratif. Dengan adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di ketiga kabupaten tersebut dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yang terdampak.
