Pemerintah Kebut Rehabilitasi Sekolah Pasca Bencana Sumatera

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan percepatan langkah strategis dalam merehabilitasi ribuan sarana dan prasarana pendidikan yang hancur akibat terjangan banjir bandang yang dipicu oleh Siklon Senyar di wilayah Sumatera. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa normalisasi kegiatan belajar mengajar menjadi prioritas utama negara guna menjamin hak pendidikan bagi ribuan siswa di 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026), pemerintah merinci bahwa kerusakan mencakup spektrum luas mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga sekolah menengah dan lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah serta pondok pesantren yang menjadi tulang punggung pendidikan di wilayah tersebut.

Kondisi infrastruktur pendidikan di wilayah terdampak dilaporkan berada dalam tingkat kerusakan yang bervariasi, namun semuanya memerlukan intervensi segera agar proses pedagogis tidak terhenti terlalu lama. Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa kerusakan tersebut tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga fasilitas penunjang yang vital bagi operasional sekolah. Beberapa sekolah dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah, sementara yang lainnya mengalami kerusakan ringan namun tetap berisiko bagi keselamatan siswa jika digunakan tanpa perbaikan menyeluruh. Pemerintah menyadari bahwa sarana pendidikan adalah fondasi bagi pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pascabencana, sehingga koordinasi antar-lembaga ditingkatkan untuk memastikan tidak ada satu pun institusi pendidikan yang terlewat dalam proses pendataan maupun pengerjaan konstruksi fisik di lapangan.

Dalam upaya masif ini, pemerintah telah mengerahkan kekuatan penuh dengan menerjunkan sedikitnya 90.109 personel yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, hingga unsur militer dan kepolisian. Sinergi lintas sektoral ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Universitas Pertahanan (Unhan) di bawah Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, keterlibatan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) juga diperkuat dengan mobilisasi mahasiswa dari berbagai sekolah kedinasan. Langkah ini dinilai sebagai terobosan dalam penanganan bencana, di mana para taruna dan mahasiswa diterjunkan langsung ke lokasi bencana melalui skema yang menyerupai Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk membantu proses pemulihan, pendataan, dan pendampingan di lapangan secara langsung.

Mobilisasi Kekuatan Nasional dan Peran Strategis Sekolah Kedinasan

Keterlibatan sekolah-sekolah kedinasan menjadi sorotan utama dalam strategi pemulihan ini. Muhammad Tito Karnavian merinci bahwa institusi seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Universitas Pertahanan, hingga Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di bawah Badan Pusat Statistik, telah mengirimkan sumber daya manusia terbaik mereka. Para mahasiswa dan taruna ini tidak hanya membantu dalam hal tenaga fisik, tetapi juga dalam validasi data kerusakan yang sangat krusial bagi penyaluran bantuan tepat sasaran. Dengan pendekatan “Kuliah Kerja Nyata” yang dimodifikasi untuk situasi darurat, mereka berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah pusat dan kebutuhan riil di tingkat desa atau kelurahan yang terdampak banjir paling parah di pelosok Sumatera.

Kehadiran personel dari Unhan dan IPDN di tengah masyarakat terdampak diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan teknis di lapangan. Misalnya, taruna IPDN membantu pemerintah daerah dalam mengorganisir kembali data kependudukan dan kebutuhan logistik sekolah, sementara personel dari Kementerian PU dan TNI fokus pada rekonstruksi fisik bangunan yang rusak berat. Tito menegaskan bahwa perbaikan fasilitas pendidikan adalah kunci utama agar psikologi anak-anak di daerah bencana dapat segera pulih melalui rutinitas belajar yang normal. Di Sumatera Barat, upaya ini telah menunjukkan hasil positif di mana layanan pendidikan mulai berjalan secara fungsional meskipun beberapa fasilitas masih dalam tahap penyempurnaan konstruksi.

Namun, tantangan berbeda dihadapi di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Di Sumatera Utara, perhatian pemerintah kini terbagi antara sekolah umum dan fasilitas pendidikan keagamaan. Banyak madrasah dan pondok pesantren yang letaknya berada di area rawan banjir mengalami kerusakan signifikan. Selain itu, rumah ibadah yang seringkali berfungsi sebagai pusat komunitas dan tempat belajar alternatif juga tidak luput dari kerusakan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang setara antara sekolah negeri dan swasta, termasuk lembaga pendidikan berbasis agama, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses kembali ke fasilitas pendidikan yang layak dan aman.

Data Kerusakan dan Skema Bantuan Komprehensif Kemendikdasmen

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan data yang sangat mendalam mengenai skala kerusakan di wilayah Sumatera. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data yang terus diperbarui bersama Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi, tercatat sebanyak 4.863 sekolah terdampak secara keseluruhan. Angka ini mencakup 3.409 sekolah dengan kategori rusak ringan, 925 sekolah rusak sedang, dan 437 sekolah yang mengalami kerusakan berat. Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 92 sekolah yang lokasinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati sehingga harus melalui proses relokasi total ke lahan yang lebih aman dari ancaman bencana di masa depan.

Sebagai respons cepat terhadap data tersebut, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan yang tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan siswa mencakup banyak aspek, sehingga bantuan berupa school kit (perlengkapan sekolah), penyediaan ruang kelas darurat agar belajar tetap berjalan, hingga distribusi buku pembelajaran terus dilakukan. Selain itu, aspek kesejahteraan pendidik juga menjadi perhatian dengan adanya tunjangan khusus bagi guru yang terdampak bencana. Tidak kalah penting, dukungan psikososial diberikan kepada siswa dan tenaga pendidik untuk mengatasi trauma pascabencana banjir yang melanda wilayah mereka secara tiba-tiba.

Tabel Ringkasan Kerusakan Sarana Pendidikan

Di Provinsi Aceh, sebaran kerusakan terpantau sangat luas dan merata di berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD hingga pondok pesantren di wilayah-wilayah terpencil melaporkan kebutuhan mendesak akan rehabilitasi. Pemerintah pusat melalui Kasatgas Tito Karnavian memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah di Aceh akan ditingkatkan guna memotong jalur birokrasi yang menghambat distribusi material bangunan dan bantuan logistik pendidikan. Percepatan ini diharapkan dapat menuntaskan seluruh proses rehabilitasi dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga target normalisasi kegiatan belajar mengajar di seluruh Sumatera dapat tercapai sepenuhnya tanpa menyisakan ketertinggalan kurikulum bagi para siswa.

Secara keseluruhan, pemulihan sektor pendidikan ini merupakan bagian integral dari strategi besar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Dengan melibatkan puluhan ribu personel dan dukungan anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk dana operasional pendidikan darurat, pemerintah optimis bahwa wajah pendidikan di wilayah terdampak akan segera pulih, bahkan dengan standar keamanan bangunan yang lebih baik (build back better). Langkah ini bukan sekadar memperbaiki gedung yang runtuh, melainkan upaya kolektif negara untuk menjaga masa depan generasi muda di tengah tantangan perubahan iklim yang memicu bencana hidrometeorologi seperti Siklon Senyar.