Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pemulihan pascabencana, ditandai dengan penurunan drastis jumlah pengungsi, pemulihan layanan publik esensial, revitalisasi ekonomi kerakyatan, dan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara). Hingga 3 Februari 2026, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) melaporkan perkembangan komprehensif yang mencerminkan transisi dari fase tanggap darurat ke tahap pemulihan yang lebih stabil. Fokus utama kini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pengaktifan kembali roda perekonomian lokal, serta penyediaan tempat tinggal yang aman dan layak bagi mereka yang kehilangan rumah akibat bencana dahsyat yang melanda pada 2 Desember 2025.
Percepatan Pengurangan Pengungsi dan Pemulihan Layanan Dasar
Salah satu indikator keberhasilan utama dalam proses pemulihan adalah penurunan drastis jumlah pengungsi. Berdasarkan rekap data terbaru yang dirilis oleh Satgas PRR, jumlah pengungsi kini tercatat sebanyak 102.480 jiwa. Angka ini merupakan penurunan yang sangat substansial jika dibandingkan dengan kondisi awal pascabencana pada 2 Desember 2025, di mana tercatat sebanyak 2.178.269 jiwa terpaksa mengungsi. Penurunan signifikan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar warga yang terdampak bencana telah berhasil kembali ke kediaman mereka, menempati hunian sementara (huntara) yang telah dibangun, atau menemukan lokasi tinggal alternatif yang dinilai aman dan layak huni. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya terpadu pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat dalam menyediakan tempat berlindung sementara dan memfasilitasi kepulangan warga ke lingkungan yang lebih stabil.
Selain aspek pengungsian, pemulihan layanan dasar juga menjadi prioritas utama. Satgas PRR memastikan bahwa fasilitas sanitasi dan sosial vital tetap tersedia dan berfungsi optimal bagi masyarakat. Hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 666 sumur bor untuk menjamin ketersediaan air bersih yang krusial bagi kehidupan sehari-hari dan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, sebanyak 168 unit fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) juga telah rampung dibangun, memberikan solusi sanitasi yang memadai dan higienis di wilayah terdampak. Pembangunan fasilitas-fasilitas ini merupakan langkah fundamental dalam mengembalikan kualitas hidup masyarakat dan mencegah potensi penyebaran penyakit pascabencana.
Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan dan Dukungan Perumahan
Pemulihan sektor ekonomi kerakyatan menjadi pilar penting dalam mengembalikan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Satgas PRR melaporkan bahwa hingga kini, sebanyak 553 pasar rakyat di ketiga provinsi yang dilanda bencana telah kembali beroperasi secara normal. Rinciannya mencakup 465 pasar yang beroperasi kembali di Provinsi Aceh, 57 pasar di Sumatera Utara, dan 31 pasar di Sumatera Barat. Berfungsinya kembali pasar-pasar ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan dan harapan bagi para pedagang dan pelaku usaha mikro. Pemulihan akses jalan dan kelancaran distribusi logistik menjadi faktor pendukung krusial bagi keberlangsungan operasional pasar rakyat ini, memastikan pasokan barang dan jasa kembali normal.
Dalam aspek bantuan perumahan, Satgas PRR mencatat kemajuan signifikan dalam penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Secara agregat, penyaluran DTH di ketiga provinsi terdampak telah melampaui angka 90 persen. Rincian penyaluran menunjukkan angka 97,06 persen di Sumatera Barat, 91,90 persen di Aceh, dan 86,12 persen di Sumatera Utara. Skema penyaluran DTH yang dilakukan secara langsung ke rekening penerima manfaat dirancang untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri, sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap (rumat) yang sedang berjalan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak mereka, baik itu untuk perbaikan rumah yang rusak ringan maupun untuk kebutuhan hidup lainnya.
Pemulihan Konektivitas Darat dan Dukungan Sinergis Lintas Sektor
Pemulihan konektivitas darat memegang peranan vital dalam memfasilitasi mobilitas penduduk, distribusi logistik, dan akses terhadap layanan publik. Satgas PRR mengkonfirmasi bahwa seluruh jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak kini berada dalam kondisi fungsional. Hal ini memungkinkan mobilitas antarwilayah utama untuk kembali berjalan normal, mengurangi isolasi, dan mempercepat proses pemulihan ekonomi serta sosial. Sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menjadi kunci keberhasilan dalam aspek ini.
TNI Angkatan Darat, melalui Kodam Iskandar Muda di Aceh dan Kodam I/Bukit Barisan di Sumatera Utara, telah berhasil menyelesaikan pembangunan dan perbaikan sejumlah jembatan darurat di wilayah yang paling parah terdampak, khususnya di Provinsi Aceh. Jembatan-jembatan darurat ini sangat krusial untuk membuka kembali akses yang terputus akibat bencana. Sementara itu, Polri melaporkan bahwa perbaikan akses darat di Sumatera Barat telah rampung sepenuhnya, dan progres perbaikan lanjutan masih terus berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Upaya kolaboratif ini menunjukkan komitmen kuat untuk memulihkan infrastruktur dasar yang esensial bagi kehidupan masyarakat.
Fokus Jangka Panjang dan Imbauan Masyarakat
Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran, menegaskan bahwa upaya pemulihan yang sedang berlangsung tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. “Fokus kami bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Dengan terus menurunnya jumlah pengungsi dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi kini memasuki fase yang lebih stabil,” ujar Amran dalam keterangannya dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Rabu (4/2/2026). Penekanan ini menggarisbawahi pentingnya aspek sosial dan psikologis dalam proses pemulihan, serta upaya untuk mengembalikan rasa aman dan stabilitas bagi masyarakat.
Menjelang fase pembangunan hunian tetap yang kini tengah disiapkan secara bertahap, Satgas PRR tidak lupa menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat terdampak. “Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan,” tegas Amran. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga aset publik dan mendukung kelancaran proyek-proyek pembangunan di masa mendatang sangatlah krusial. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan dan tangguh di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
