Sumatera Berangsur Pulih: Pengungsi Bencana Menurun Drastis Seiring Bantuan Tiba dan Huntara Dibangun
JAKARTA – Harapan baru mulai merekah di tiga provinsi Sumatera yang dilanda bencana alam. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, tren penurunan jumlah pengungsi terus menunjukkan grafik positif. Juru Bicara Satgas, Amran, mengungkapkan bahwa upaya penyaluran berbagai bentuk bantuan, mulai dari Dana Tunggu Hunian (DTH) hingga pembangunan hunian sementara (huntara) yang masif, telah memberikan dampak signifikan dalam memulangkan warga ke kehidupan yang lebih stabil. Pemberian bantuan ini tidak hanya mencakup kebutuhan dasar, tetapi juga pemulihan infrastruktur vital seperti fasilitas kesehatan dan akses transportasi, menandakan keseriusan pemerintah dan berbagai pihak dalam memulihkan kondisi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Progres Nyata: Penurunan Angka Pengungsi dan Realisasi Bantuan
Upaya pemulihan pascabencana di Sumatera menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, terutama dalam hal pengurangan jumlah pengungsi. Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Amran, secara rinci memaparkan bagaimana berbagai intervensi yang telah dilakukan mulai membuahkan hasil. Penurunan angka pengungsi ini merupakan indikator utama keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang digalakkan. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang kembali menempati hunian yang layak, baik yang dibangun kembali maupun hunian sementara, jumlah mereka yang masih berada di tempat pengungsian terus menyusut. Hal ini sejalan dengan harapan Satgas agar seluruh pengungsi dapat segera kembali ke rumah masing-masing dan memulai kembali rutinitas kehidupan mereka tanpa kekhawatiran.
Amran menjelaskan bahwa penurunan jumlah pengungsi ini terjadi secara bertahap namun signifikan di ketiga provinsi yang terdampak. Sebagai contoh konkret, di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada tanggal 24 Januari 2026, tercatat sebanyak 10.854 jiwa masih berada di lokasi pengungsian. Namun, hanya dalam hitungan hari, per tanggal 27 Januari 2026, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 9.040 pengungsi. Ini menunjukkan adanya pergerakan positif yang cukup pesat dalam hal pemulangan warga.
Di Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pengungsi terbanyak, penurunan juga terlihat jelas. Data per tanggal 24 Januari 2026 mencatat ada 91.703 orang yang mengungsi. Tiga hari kemudian, tepatnya pada 27 Januari 2026, angka tersebut sedikit menurun menjadi 91.663 orang. Meskipun penurunan di Aceh tidak sebesar di Sumbar dalam persentase yang sama, namun mengingat skala jumlahnya, pengurangan ratusan jiwa ini tetap merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), per tanggal 25 Januari 2026, tercatat ada 11.300 pengungsi. Angka ini kemudian berkurang menjadi 11.085 pengungsi pada 27 Januari 2026, menunjukkan tren penurunan yang konsisten.
“Sekarang ini untuk pengungsi ini ada penurunan dari beberapa waktu ke waktu terus berkurang. Dan kami harapkan semua pengungsi nanti tidak berada lagi di dalam pengungsian,” ujar Amran dalam keterangannya kepada para wartawan di Jakarta pada hari Kamis, 29 Januari 2026. Pernyataan ini menegaskan komitmen Satgas untuk terus bekerja keras hingga tidak ada lagi warga yang terlantar di tenda-tenda pengungsian.
Pembangunan Huntara dan Dana Tunggu Hunian: Kunci Kepulangan Pengungsi
Keberhasilan dalam mengurangi jumlah pengungsi tidak terlepas dari dua pilar utama program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yaitu pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Kedua program ini dirancang untuk memberikan solusi jangka pendek dan menengah bagi warga yang rumahnya rusak berat atau bahkan hilang akibat bencana.
Amran merinci progres pembangunan huntara di masing-masing provinsi. Huntara merupakan fasilitas vital yang dibangun sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang kehilangan rumah. Di Provinsi Aceh, sebanyak 3.248 unit huntara telah berhasil diselesaikan pembangunannya. Selain itu, program DTH yang bertujuan memberikan bantuan finansial kepada warga yang rumahnya rusak untuk menunggu proses pembangunan kembali, juga telah menjangkau 2.559 Kepala Keluarga (KK). Angka ini merupakan bagian dari total target penerima DTH sebanyak 9.766 KK, menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang berhak telah menerima bantuan tersebut.
Di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pembangunan huntara juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebanyak 557 unit huntara telah selesai dibangun. Sementara itu, program DTH telah disalurkan kepada 1.688 KK, dari total target 6.550 KK. Di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sebanyak 476 unit huntara telah selesai dibangun. Untuk program DTH di Sumbar, 1.685 KK telah menerima manfaatnya, dari total target 2.004 KK. Angka-angka ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan DTH sudah cukup merata dan mendekati target di beberapa wilayah, yang secara langsung berkontribusi pada keputusan warga untuk meninggalkan pengungsian.
Pemulihan Infrastruktur Vital: Kesehatan dan Transportasi
Selain fokus pada penyediaan hunian, Satgas juga memberikan perhatian serius terhadap pemulihan infrastruktur vital yang terdampak bencana, terutama fasilitas kesehatan dan akses transportasi. Amran memaparkan bahwa secara keseluruhan, terdapat 280 fasilitas kesehatan yang terdampak bencana di ketiga provinsi. Rinciannya adalah 141 unit di Aceh, 67 unit di Sumut, dan 72 unit di Sumbar. Penting untuk dicatat bahwa mayoritas dari fasilitas kesehatan ini tetap beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hanya dua puskesmas di Aceh yang pelayanannya terpaksa dialihkan ke luar gedung sebagai langkah darurat, namun hal ini menunjukkan bahwa sistem layanan kesehatan dasar tetap diupayakan berjalan optimal.
Dalam hal infrastruktur transportasi, kabar baik datang dari status jalan dan jembatan nasional. Amran mengkonfirmasi bahwa jalan dan jembatan nasional di ketiga provinsi tersebut telah berfungsi kembali 100 persen. Ini merupakan pencapaian krusial karena akses transportasi yang lancar sangat penting untuk kelancaran distribusi bantuan, mobilitas masyarakat, dan pemulihan aktivitas ekonomi. Sementara itu, untuk jalan dan jembatan daerah, proses penyelesaian masih terus berjalan dengan tingkat progres yang bervariasi di setiap provinsi. Di Provinsi Aceh, misalnya, jalan dan jembatan nasional sudah berfungsi penuh, sementara jalan dan jembatan daerah telah mencapai tingkat fungsionalitas sebesar 90,68 persen. Kemajuan ini menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur secara keseluruhan berjalan sesuai rencana, mendukung proses normalisasi kehidupan pascabencana.
