Gelombang duka dan kerusakan masif yang menyelimuti tiga provinsi di Pulau Sumatera pascabencana banjir bandang dan tanah longsor pada awal Desember 2025 telah memicu komitmen pemulihan jangka panjang dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam hitungan bulan, melainkan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan diprediksi hingga dua atau tiga tahun ke depan. Pernyataan ini, yang disampaikan di Serang pada 21 Februari 2026, menggarisbawahi skala tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memulihkan tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga kehidupan ribuan masyarakat yang terdampak secara mendalam.
Proses pemulihan pascabencana di Sumatera ini memang bukan sekadar perbaikan sementara, melainkan sebuah proyek rekonstruksi komprehensif yang menuntut perencanaan matang dan eksekusi berkelanjutan. AHY menekankan bahwa kementerian di bawah koordinasinya terus didorong untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan wilayah. Ini mencakup tidak hanya fasilitas umum vital seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya, tetapi juga aspek krusial pembangunan kembali hunian masyarakat. Sebuah tantangan signifikan muncul dari kondisi geografis dan tata ruang yang rentan, memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan relokasi hunian yang hancur ke lokasi yang lebih aman, jauh dari ancaman banjir dan longsor di masa mendatang. Hal ini menambah kompleksitas pada proses pemulihan, mengingat aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang melekat pada setiap pemindahan komunitas.
Untuk mengatasi krisis hunian darurat, pemerintah juga tengah mengupayakan pembangunan 44.045 unit hunian sementara (huntara). Jumlah ini merefleksikan skala pengungsian dan kerusakan rumah yang sangat besar, menjadikan penyediaan tempat tinggal yang layak sebagai prioritas utama. Huntara ini diharapkan dapat memberikan kondisi yang jauh lebih baik dan manusiawi dibandingkan fasilitas pengungsian darurat, memberikan stabilitas sementara bagi para korban sambil menunggu pembangunan kembali hunian permanen. Selain itu, kebutuhan logistik dasar bagi para korban terus disalurkan secara masif, memastikan ketersediaan pangan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Bersamaan dengan itu, perbaikan konektivitas akses antar daerah, yang vital untuk distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat, juga terus dilakukan secara berangsur-angsur, meski AHY mengakui bahwa ini adalah “proses yang cukup panjang” dan membutuhkan kesabaran serta ketekunan dari semua pihak.
Tantangan Finansial dan Skala Kebutuhan
Skala kerusakan yang monumental secara langsung berkorelasi dengan kebutuhan pendanaan yang sangat besar. AHY memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak mencapai Rp 51 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya investasi yang diperlukan untuk mengembalikan dan bahkan membangun lebih baik (build back better) fasilitas publik dan infrastruktur dasar. Estimasi ini sejalan dengan berbagai proyeksi dari lembaga pemerintah lainnya. Misalnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan kebutuhan pendanaan rencana aksi kementerian dan lembaga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu Rp 56,3 triliun hingga tahun 2028. Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan bahwa anggaran pemulihan bencana banjir Sumatera bisa mencapai Rp 75 triliun, yang akan dicairkan secara bertahap selama tiga tahun. Perbedaan angka ini menunjukkan dinamika dalam perhitungan kebutuhan, namun secara konsisten menyoroti bahwa pemulihan Sumatera membutuhkan komitmen finansial yang sangat besar dan berkelanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bencana yang melanda tiga provinsi ini, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada awal Desember 2025, telah meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 22 Februari 2026, melukiskan gambaran tragis dari dampak kemanusiaan dan fisik. Jumlah korban tewas mencapai 1.207 orang, sebuah angka yang mengerikan dan menjadi pengingat akan dahsyatnya kekuatan alam. Selain itu, sebanyak 32.553 orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan kehidupan mereka demi keselamatan. Angka 138 orang yang masih dinyatakan hilang menambah daftar panjang kesedihan dan ketidakpastian bagi keluarga yang ditinggalkan. Bencana ini tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan menyebar luas, mempengaruhi setidaknya 53 kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, menunjukkan cakupan geografis yang sangat luas dan kompleksitas penanganan darurat serta pemulihannya.
Kerusakan Infrastruktur dan Dampak Sosial Ekonomi
Selain korban jiwa dan pengungsian, kerusakan fisik pada properti dan infrastruktur juga sangat parah. Total 301.012 rumah di tiga provinsi mengalami kerusakan, dengan rincian yang mengkhawatirkan: 58.505 unit rusak berat, yang berarti hampir tidak bisa dihuni lagi dan memerlukan pembangunan ulang total, seringkali di lokasi baru. Sebanyak 66.785 unit rumah mengalami rusak sedang, membutuhkan perbaikan ekstensif sebelum dapat digunakan kembali. Sementara itu, 175.722 unit rumah mengalami rusak ringan, yang meskipun tidak separah dua kategori lainnya, tetap memerlukan intervensi dan biaya perbaikan. Selain hunian, fasilitas umum dan infrastruktur vital juga lumpuh. Sebanyak 860 jembatan hancur atau tidak dapat dilalui, memutus akses dan konektivitas antar wilayah. Lebih lanjut, 2.165 kilometer jalanan mengalami kerusakan parah, menghambat distribusi bantuan, aktivitas ekonomi, dan mobilitas sehari-hari masyarakat. Kerusakan infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian serius, dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa rehabilitasi sarana pendidikan pascabencana di Sumatera akan dikebut, namun tetap membutuhkan waktu yang signifikan.
Pemulihan pascabencana Sumatera adalah sebuah maraton, bukan sprint. Komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan, membangun hunian sementara, menyalurkan logistik, dan memperbaiki konektivitas adalah langkah-langkah krusial. Namun, tantangan relokasi rumah akibat tata ruang yang rentan, kebutuhan dana triliunan rupiah, dan skala kerusakan yang masif menuntut sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun masyarakat. Seperti yang disiratkan oleh pertanyaan mendalam mengenai mengapa pembuatan hunian korban banjir Sumatera belum beres, kompleksitas ini tidak hanya terletak pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga pada dimensi sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan holistik dan sensitif. Proses ini akan menjadi ujian ketahanan dan solidaritas bangsa dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana alam.
