Dalam sebuah pengumuman penting yang menyoroti kemajuan signifikan dalam upaya penanggulangan pascabencana, Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, mengungkapkan bahwa pemulihan di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di seluruh Pulau Sumatera telah mencapai progres yang luar biasa. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 10 Februari 2026, dalam sebuah acara krusial di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, di mana ia juga menyerahkan bantuan kepada daerah terdampak bersama jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Meskipun beberapa wilayah masih memerlukan perhatian khusus dan penanganan lebih lanjut, secara umum, kondisi di sebagian besar daerah yang sebelumnya dilanda bencana kini telah kembali normal, menandakan keberhasilan strategi pemulihan yang komprehensif dan terkoordinasi.
Progres signifikan ini tidak terlepas dari dukungan finansial yang masif dan terencana. Tito Karnavian merinci bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dan menyalurkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana sebesar ini merupakan tulang punggung bagi berbagai program pemulihan pascabencana, yang nantinya akan didistribusikan secara cermat kepada masyarakat yang paling terdampak, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara ketat. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara adil dan tepat sasaran, menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan untuk memulai kembali kehidupan mereka. Dalam konteks ini, Kasatgas Tito secara tegas memohon dukungan penuh dari jajaran pimpinan MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengoptimalkan progres pemulihan pascabencana ini, mengingat peran vital legislatif dalam pengawasan dan pengesahan kebijakan anggaran.
Salah satu aspek krusial yang ditekankan oleh Tito adalah pentingnya normalisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi wilayah-wilayah terdampak. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan agar transfer daerah di tiga provinsi yang paling parah terdampak bencana dikembalikan ke level anggaran tahun 2025. Kebijakan ini memiliki dampak yang sangat besar dan positif terhadap kecepatan dan efektivitas pemulihan. Dengan dinormalisasikannya anggaran TKD, pemerintah daerah akan memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk melengkapi berbagai kebutuhan pemulihan yang tidak dapat dicakup oleh anggaran pusat saja. Dana TKD ini, misalnya, dapat dialokasikan untuk pengadaan mebeler bagi fasilitas publik dan rumah warga, perbaikan infrastruktur publik yang vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, serta pemulihan gedung-gedung pemerintahan yang rusak, memastikan layanan publik dapat berjalan kembali dengan optimal.
Strategi Komprehensif Kasatgas PRR dalam Pemulihan
Selama menjalankan amanah sebagai Kasatgas PRR, Muhammad Tito Karnavian telah mengimplementasikan serangkaian upaya strategis yang terukur dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif dan respons yang cepat terhadap dinamika lapangan. Di antaranya adalah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait secara berkala, sebuah forum penting untuk menyelaraskan kebijakan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi bersama. Selain itu, kunjungan rutin ke lokasi-lokasi terdampak bencana menjadi prioritas utama, memungkinkan Kasatgas untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mengevaluasi efektivitas program bantuan. Penyaluran bantuan, baik dalam bentuk material maupun non-material, dilakukan secara terus-menerus, diikuti dengan proses inventarisasi kebutuhan daerah terdampak bencana yang detail, memastikan setiap bantuan sesuai dengan prioritas dan urgensi. Tidak kalah penting, Kasatgas juga secara aktif menggelar rapat untuk membahas dan memperbarui dashboard data Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera, sebuah sistem informasi terpadu yang menjadi pusat data dan pemantauan progres pemulihan.
Tito menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi yang intensif. “Di Kemendagri ada Posko Gabungan,” ujarnya, merujuk pada sebuah pusat komando terpadu yang melibatkan berbagai instansi pemerintah yang tergabung dalam Satgas. Posko ini secara rutin mengadakan pertemuan virtual melalui platform Zoom dengan staf dari kepala daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perwakilan dari dinas sosial dan instansi terkait lainnya. Pertemuan-pertemuan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan utama untuk melakukan pembaruan data dan informasi secara real-time, memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang situasi terkini dan langkah-langkah yang perlu diambil.
Akurasi Data sebagai Kunci Pemulihan Berkelanjutan
Dalam upaya mencapai penanganan pascabencana yang komprehensif dan efektif, Tito Karnavian menekankan betapa vitalnya ketersediaan data yang akurat dan terkini. Ia berharap agar daerah-daerah yang belum mengirimkan data mengenai kondisi wilayahnya segera memenuhi kewajiban tersebut. Data ini bukan sekadar angka, melainkan kunci utama yang membuka jalan bagi proses penanganan yang terintegrasi dan menyeluruh. Tanpa data yang valid, perencanaan dan implementasi program pemulihan akan menjadi tidak optimal. Di sisi lain, untuk menjamin integritas data, Kasatgas juga mengungkapkan bahwa data yang terkumpul akan divalidasi secara ketat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses validasi ini esensial untuk mencegah terjadinya penumpukan data atau data ganda yang dapat mengganggu efisiensi dan akurasi program pemulihan.
“Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan pemda,” tegas Tito. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif dari pemerintah daerah untuk secara proaktif mengumpulkan dan mengirimkan data. Untuk memastikan kecepatan dan ketepatan, Tito secara pribadi mengejar kemajuan ini melalui pertemuan Zoom mingguan. Setelah data terkumpul dari pemerintah daerah, langkah selanjutnya yang sama pentingnya adalah validasi oleh BPS. “Supaya jangan terjadi masalah,” imbuhnya, menekankan bahwa proses validasi oleh lembaga statistik yang independen ini sangat krusial untuk menjaga kredibilitas data dan menghindari potensi masalah di kemudian hari, seperti penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran atau duplikasi proyek. Akurasi data menjadi fondasi bagi setiap keputusan strategis dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
Acara penting di Banda Aceh tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, menunjukkan komitmen kolektif terhadap pemulihan pascabencana. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta para Wakil Ketua MPR RI seperti Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan A.M. Akbar Supratman. Kehadiran jajaran pimpinan MPR RI ini menegaskan dukungan legislatif terhadap upaya pemerintah. Selain itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta berbagai pihak terkait lainnya juga turut serta, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga-lembaga vital dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan lancar dan berkelanjutan.
