Dalam sebuah pengungkapan yang menandai optimisme pemulihan pascabencana, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, baru-baru ini menyatakan bahwa progres pemulihan di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Sumatera telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Pernyataan krusial ini disampaikan pada sebuah acara penyerahan bantuan kepada daerah terdampak, yang turut dihadiri oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (10/2/2026). Momentum ini menyoroti upaya kolosal pemerintah dalam mengembalikan kehidupan normal masyarakat, didukung oleh alokasi anggaran triliunan rupiah dan strategi koordinasi lintas sektoral yang intensif untuk memastikan setiap langkah pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa secara umum, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di puluhan wilayah terdampak bencana di Sumatera telah berjalan dengan baik. Dari total 52 kabupaten/kota yang menjadi fokus penanganan, mencakup 18 daerah di Provinsi Aceh, 18 daerah di Sumatera Utara, dan 16 daerah di Sumatera Barat, sebagian besar telah menunjukkan indikator pemulihan yang positif. Meskipun demikian, Tito mengakui bahwa masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lanjutan dan perhatian ekstra untuk mencapai kondisi normal sepenuhnya. Progres signifikan ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta dukungan aktif dari masyarakat.
Dukungan Anggaran dan Optimalisasi Ruang Fiskal Daerah
Salah satu pilar utama dalam percepatan pemulihan ini adalah dukungan finansial yang substansial dari pemerintah. Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana jumbo ini dialokasikan secara spesifik untuk mendukung berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang mencakup perbaikan infrastruktur vital, pembangunan kembali fasilitas umum, serta bantuan langsung kepada masyarakat terdampak. Anggaran tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria telah ditetapkan, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan untuk membangun kembali kehidupan mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga secara khusus meminta dukungan penuh dari MPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mempercepat proses pemulihan melalui penguatan dukungan anggaran. Ia menyoroti pentingnya normalisasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi provinsi-provinsi yang terdampak bencana. “Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena Presiden sudah menyampaikan transfer daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” kata Tito, menekankan betapa krusialnya kebijakan ini. Dengan normalisasi TKD, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar dan fleksibilitas anggaran yang memadai. Ini memungkinkan mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemulihan secara mandiri, termasuk pengadaan mebel bagi warga yang kehilangan harta benda, perbaikan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, serta renovasi fasilitas pemerintahan yang rusak akibat bencana. Kemandirian fiskal daerah menjadi kunci untuk respons yang lebih cepat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.
Strategi Koordinasi Lintas Sektoral dan Validasi Data Komprehensif
Selama memimpin Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian menguraikan berbagai langkah strategis yang telah dijalankan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penanganan. Langkah-langkah ini meliputi rapat koordinasi rutin yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait, guna menyelaraskan kebijakan dan program. Selain itu, tim Satgas juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi-lokasi terdampak bencana untuk memantau kondisi riil di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak. Penyaluran bantuan, baik berupa logistik, sandang, pangan, maupun material bangunan, dilakukan secara terkoordinasi. Tak kalah penting adalah inventarisasi kebutuhan daerah yang dilakukan secara sistematis, menjadi dasar perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat sasaran.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memainkan peran sentral dengan mengoperasikan posko gabungan yang melibatkan berbagai instansi yang tergabung dalam Satgas PRR. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan informasi, secara rutin melakukan pertemuan daring (zoom meeting) dengan staf dari pemerintah daerah, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Sosial, dan pejabat terkait lainnya. “Di Kemendagri ada posko gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah yang tergabung dalam Satgas. Itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah, entah Sekda atau Kepala BPBD, dinas sosial, dan lain-lain. Ini dilakukan terus untuk update,” jelas Tito. Pertemuan daring ini krusial untuk memperbarui data kondisi lapangan secara real-time, mengidentifikasi tantangan baru, dan memastikan respons yang adaptif.
Tito Karnavian juga menekankan pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam mengirimkan data kondisi wilayah terdampak. Data yang akurat dan terkini menjadi fondasi bagi penanganan komprehensif dan efektif. Proses ini, yang disebutnya sebagai mekanisme “bottom-up”, memungkinkan kebutuhan spesifik dari setiap daerah terdampak teridentifikasi dengan jelas. Untuk menjamin akurasi dan mencegah duplikasi data, informasi yang masuk akan divalidasi secara ketat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Setelah itu divalidasi oleh BPS supaya jangan terjadi masalah,” tegasnya. Validasi oleh BPS memastikan bahwa setiap bantuan dan program rehabilitasi diberikan berdasarkan data yang sahih, menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan keadilan dalam distribusi bantuan.
Kegiatan penyerahan bantuan di Banda Aceh ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, para Wakil Ketua MPR RI, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Kehadiran para petinggi negara ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung upaya pemulihan di daerah terdampak bencana, sekaligus menjadi simbol sinergi antarlembaga dalam menghadapi tantangan pascabencana demi kesejahteraan masyarakat Sumatera.
