JAKARTA – Di tengah upaya pemulihan pasca bencana alam dahsyat yang melanda Sumatera pada akhir November 2025, aktivitas belajar mengajar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah kembali diaktifkan sejak awal Januari 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengonfirmasi bahwa secara kuantitatif, kegiatan pembelajaran telah mencapai 100 persen. Namun, ia secara gamblang mengakui bahwa realitas di lapangan belum sepenuhnya ideal. Setidaknya, 99 sekolah masih terpaksa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di tenda pengungsian atau memanfaatkan fasilitas kelas darurat, sebuah potret nyata tantangan yang dihadapi demi memastikan hak pendidikan generasi penerus tidak terhenti. Situasi ini menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk segera memulihkan kondisi pendidikan agar kembali normal, sejalan dengan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat pasca bencana.
Dampak Bencana dan Skala Pemulihan Pendidikan di Tiga Provinsi Sumatera
Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Sumatera pada akhir November 2025 meninggalkan jejak kerusakan yang signifikan, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Menteri Abdul Mu’ti merinci data pemulihan di masing-masing provinsi terdampak. Di Aceh, sebanyak 3.001 sekolah telah berhasil kembali beroperasi normal di gedung sekolah masing-masing. Sementara itu, di Sumatera Barat, 626 sekolah juga telah kembali melakukan kegiatan belajar mengajar seperti sedia kala. Angka serupa juga dilaporkan di Sumatera Utara, di mana 1.104 sekolah telah kembali ke fasilitas pendidikan permanen mereka. Angka-angka ini menunjukkan progres positif dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan, yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam fase awal pemulihan pasca bencana.
Namun, di balik angka-angka pemulihan tersebut, masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi tantangan berat untuk kembali beroperasi secara optimal. Abdul Mu’ti mengidentifikasi bahwa sebanyak 99 sekolah di ketiga provinsi tersebut masih terpaksa mengandalkan tenda pengungsian atau kelas darurat sebagai ruang belajar bagi para siswanya. Rinciannya, 52 sekolah di Aceh, 21 sekolah di Sumatera Barat, dan 26 sekolah di Sumatera Utara masih berjuang untuk memberikan pendidikan dalam kondisi yang serba terbatas. Ini merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan parah yang dialami oleh fasilitas sekolah akibat terjangan banjir dan longsor, yang menyebabkan sebagian besar bangunan sekolah tidak dapat lagi digunakan.
Lebih lanjut, terdapat pula sekolah yang terpaksa menumpang di fasilitas sekolah lain karena bangunan mereka hanyut terbawa arus atau mengalami kerusakan total, sehingga memerlukan relokasi. Data menunjukkan bahwa 20 sekolah di Aceh dan dua sekolah di Sumatera Barat saat ini menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah lain. Keputusan ini diambil sebagai langkah darurat untuk memastikan siswa tetap dapat menerima pelajaran meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Upaya relokasi dan peminjaman fasilitas ini menjadi solusi sementara sembari menunggu proses pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak rampung.
Tantangan Pembelajaran di Kelas Darurat dan Tenda
Kondisi belajar mengajar di tenda pengungsian dan kelas darurat yang masih dijalani oleh 99 sekolah di Sumatera menghadirkan serangkaian tantangan yang signifikan. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembelajaran belum dapat berlangsung secara ideal. Keterbatasan fasilitas menjadi isu utama yang dihadapi. “Belum ada meja dan kursi secara keseluruhan. Sebagian (siswa) masih ada yang belajar di lantai,” ungkapnya, menggambarkan situasi miris yang dialami oleh para siswa. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan belajar, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan dan konsentrasi siswa dalam menyerap materi pelajaran.
Untuk mengatasi keterbatasan ruang dan fasilitas, beberapa sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergiliran, baik di pagi maupun siang hari. Sistem ini, meskipun memungkinkan lebih banyak siswa untuk belajar, juga berarti berkurangnya jam efektif belajar bagi setiap siswa. Kurikulum darurat pun seringkali diterapkan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, memprioritaskan materi-materi esensial dan adaptif terhadap situasi pasca bencana. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem pendidikan dalam menghadapi situasi krisis, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kedalaman materi yang dapat dicapai dibandingkan dengan pembelajaran normal.
Selain itu, dampak psikologis pasca bencana juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Para siswa dan guru mungkin masih dalam proses pemulihan dari trauma akibat bencana. Lingkungan belajar yang tidak kondusif, seperti di tenda yang rentan terhadap cuaca, dapat menambah beban stres. Oleh karena itu, selain upaya fisik untuk membangun kembali sekolah, dukungan psikososial bagi siswa dan guru menjadi krusial dalam proses pemulihan pendidikan secara menyeluruh. Pemerintah dan berbagai lembaga kemanusiaan terus berupaya memberikan dukungan ini, namun skala kebutuhan masih sangat besar.
Situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mempercepat proses pemulihan. Dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk bantuan dana, logistik, maupun sumber daya manusia, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa 99 sekolah yang masih berjuang ini dapat segera kembali beroperasi secara normal dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa di Sumatera.
