- Politisasi Pemilihan Rektor: Penggunaan hak suara 35 persen oleh Kementerian Pendidikan yang mematikan aspirasi murni dari senat universitas.
- Keterlibatan Bisnis Tambang: Upaya mengikat kampus dalam ekosistem ekonomi ekstraktif yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam riset-riset lingkungan.
- Birokratisasi Ketat: Pengaturan administrasi kepegawaian dan beban kerja dosen yang didesain untuk membatasi ruang gerak akademisi dalam merespons isu sosial-politik.
- Simbolisme Kekuasaan: Pengumpulan 1.200 guru besar dan pejabat kampus di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk unjuk kekuatan dan penegasan dominasi eksekutif atas kaum intelektual.
Kebangkitan Militerisme dan Budaya Komando di Lingkungan Akademik
Ancaman kedua yang tidak kalah mengkhawatirkan menurut analisis KIKA adalah menguatnya penetrasi militerisme di dalam kampus, baik secara simbolik institusional maupun secara kultural. Fenomena ini menandai kembalinya pola-pola lama yang sempat dikritik keras pasca-Reformasi 1998. Secara simbolik, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai kegiatan akademik kini semakin lazim ditemukan, mulai dari proses orientasi mahasiswa baru, penguatan kembali peran Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai paramiliter kampus, hingga penyusunan kurikulum perkuliahan bertajuk “Bela Negara” yang seringkali bersifat indoktrinatif daripada diskursif.
Dampak Budaya Militeristik terhadap Kebebasan Berpikir
Secara kultural, Herdiansyah Hamzah menekankan bahwa budaya militerisme yang dipelihara di kampus telah menciptakan atmosfer yang tidak sehat bagi pertumbuhan nalar kritis. Kampanye kedisiplinan yang kaku seolah-olah menjadi otoritas tunggal militer, yang kemudian merembet pada munculnya budaya feodal dan sistem komando dalam pengambilan keputusan di tingkat universitas. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip universitas yang seharusnya mengedepankan musyawarah, partisipasi publik, dan skeptisisme ilmiah. Ketika sistem komando diterapkan, maka keputusan-keputusan strategis kampus menjadi sentralistik dan tidak lagi mengakomodasi suara dari bawah, menciptakan jurang antara pembuat kebijakan kampus dengan dosen serta mahasiswa.
KIKA mencatat bahwa militerisme di kampus bukan hanya soal kehadiran fisik personel militer, tetapi soal adopsi mentalitas yang mengharamkan perbedaan pendapat. Budaya kekerasan yang terkadang masih terjadi dalam organisasi kemahasiswaan tertentu yang berafiliasi dengan pola militeristik juga menjadi perhatian serius. Jika tren ini terus dibiarkan, maka kampus akan kehilangan jati dirinya sebagai ruang merdeka dan berubah menjadi barak intelektual yang hanya mampu mencetak individu-individu yang patuh tanpa kemampuan untuk mempertanyakan ketidakadilan.
Rezim Antisains dan Pengabaian Data Ilmiah dalam Kebijakan Publik
Ancaman ketiga yang diidentifikasi oleh KIKA adalah munculnya kecenderungan rezim yang bersifat antisains. Dalam pandangan KIKA, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dalam menetapkan keputusan-keputusan politik dengan mengabaikan atau bahkan menolak data ilmiah yang sahih. Fenomena ini dianggap sebagai serangan langsung terhadap esensi kebebasan akademik, di mana hasil riset dan kajian para pakar tidak lagi menjadi rujukan dalam pembangunan, melainkan hanya dianggap sebagai gangguan terhadap ambisi politik tertentu.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan tajam adalah penanganan bencana di wilayah Sumatera. KIKA menyoroti bagaimana pemerintah menolak untuk menetapkan status bencana nasional meskipun kerusakan yang terjadi di lapangan sudah masuk dalam kategori masif dan mengancam keselamatan ribuan warga. Keputusan politik yang tidak berbasis pada data kerentanan geologis dan analisis dampak lingkungan ini menunjukkan betapa rendahnya apresiasi penguasa terhadap ilmu pengetahuan. Berikut adalah implikasi dari sikap antisains rezim terhadap dunia akademik:
- Marginalisasi Pakar: Suara akademisi dan peneliti independen seringkali diabaikan jika hasil kajiannya bertentangan dengan proyek strategis nasional.
- Manipulasi Narasi: Penggunaan data yang dipilih secara selektif (cherry-picking) untuk melegitimasi kebijakan yang secara ilmiah merugikan publik atau lingkungan.
- Krisis Kepercayaan: Masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi ilmiah karena melihat para ilmuwan tidak mampu mempengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada hidup mereka.
Sebagai penutup dari refleksi tahunannya, KIKA mendesak seluruh civitas akademika di Indonesia untuk memperkuat barisan dan bersiap menghadapi tekanan yang diprediksi akan semakin berat pada 2026. Herdiansyah menegaskan bahwa kampus harus mampu memposisikan diri sebagai benteng terakhir masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebenaran. Tanpa kebebasan akademik yang kuat, demokrasi Indonesia akan terus tergerus oleh kepentingan oligarki dan militerisme. Kampus dituntut untuk tidak hanya menjadi menara gading, tetapi menjadi ruang yang paling berisik dalam menyuarakan kebenaran ilmiah di tengah keheningan yang dipaksakan oleh kekuasaan.
