Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) secara resmi menggariskan parameter strategis dan batasan operasional terkait rencana pengerahan sekitar 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari misi International Stabilization Force (ISF). Langkah krusial ini diambil sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di wilayah tersebut, di mana Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan personel dalam skala besar guna mendukung stabilitas pasca-konflik. Melalui keterangan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 14 Februari 2026, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan militer ini bukan merupakan misi tempur, melainkan sebuah mandat kemanusiaan yang berlandaskan pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif serta penghormatan penuh terhadap kedaulatan Palestina. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang di tingkat nasional dan koordinasi internasional, dengan tujuan utama mereduksi eskalasi konflik dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan secara efektif kepada warga sipil yang terdampak.
Partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) didasarkan pada fondasi hukum internasional yang kuat, yakni Mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 Tahun 2025. Kemlu RI menekankan bahwa seluruh personel TNI yang diterjunkan akan berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, meskipun mereka beroperasi dalam kerangka koordinasi internasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan prajurit di lapangan tetap selaras dengan kepentingan nasional dan konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Penegasan mengenai kendali nasional ini menjadi sangat penting untuk menghindari kerancuan komando di zona konflik yang kompleks. Selain itu, misi ini menjadi manifestasi nyata dari dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina, yang dilakukan melalui jalur diplomasi aktif dan kontribusi fisik dalam bentuk pasukan penjaga perdamaian yang memiliki spesialisasi dalam bidang medis, rekonstruksi, dan perlindungan sipil.
National Caveats: Batasan Ketat dan Mandat Non-Kombatan TNI di Gaza
Untuk menjaga integritas misi dan keselamatan personel, Pemerintah Indonesia telah menetapkan apa yang disebut sebagai national caveats atau ketentuan khusus yang bersifat tegas dan mengikat. Poin utama dari batasan ini adalah penegasan bahwa misi TNI di Gaza bersifat non-combat (non-tempur) dan non-demilitarisasi. Artinya, prajurit Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi ofensif untuk melumpuhkan kekuatan militer pihak mana pun, juga tidak bertugas untuk melucuti senjata kelompok-kelompok di Gaza. Fokus utama penugasan adalah pada aspek kemanusiaan yang mencakup perlindungan terhadap warga sipil yang rentan, penyediaan layanan kesehatan darurat melalui rumah sakit lapangan, serta keterlibatan aktif dalam proses rekonstruksi infrastruktur vital yang hancur akibat perang. Selain itu, TNI juga direncanakan akan memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi kepolisian Palestina agar mereka mampu menjaga ketertiban internal secara mandiri di masa depan.
Dalam aspek penggunaan kekuatan, Kemlu RI menetapkan aturan pelibatan atau rules of engagement yang sangat ketat. Penggunaan senjata oleh prajurit TNI hanya diperbolehkan untuk tujuan pembelaan diri (self-defense) atau dalam situasi yang sangat mendesak demi mempertahankan mandat misi. Penggunaan kekuatan tersebut harus dilakukan secara proporsional, bertahap, dan merupakan upaya terakhir (last resort) setelah langkah-langkah de-eskalasi lainnya gagal. Indonesia juga secara spesifik membatasi area penugasan pasukannya hanya di dalam wilayah Jalur Gaza, yang diakui sebagai bagian integral dari wilayah kedaulatan Palestina. Batasan geografis ini bertujuan untuk mencegah terseretnya pasukan Indonesia ke dalam konflik regional yang lebih luas di luar perbatasan Palestina. Dengan batasan yang jelas ini, Indonesia berupaya meminimalisir risiko konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun yang bertikai di wilayah tersebut.
Prasyarat Kedaulatan dan Penolakan Relokasi Paksa Warga Palestina
Salah satu poin paling fundamental dalam national caveats Indonesia adalah keharusan adanya persetujuan atau consent dari otoritas Palestina sebagai prasyarat utama sebelum pasukan diterjunkan. Indonesia menolak untuk menempatkan pasukan di wilayah kedaulatan negara lain tanpa izin dari otoritas sah setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina. Lebih lanjut, Indonesia secara vokal menyatakan penolakan terhadap segala bentuk upaya perubahan demografi di Gaza. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan mentoleransi atau menjadi bagian dari skenario yang mengarah pada pemindahan paksa atau relokasi warga Palestina dari tanah kelahiran mereka. Posisi ini diambil untuk memastikan bahwa keberadaan pasukan internasional tidak disalahgunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang melanggar hukum humaniter internasional.
Keberadaan TNI dalam misi ISF juga tidak boleh disalahartikan sebagai perubahan posisi politik Indonesia terhadap dinamika regional. Kemlu RI menegaskan bahwa partisipasi ini sama sekali tidak mengandung unsur pengakuan kedaulatan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak-pihak yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Jakarta. Indonesia tetap teguh pada solusi dua negara (two-state solution) sebagai satu-satunya jalan keluar yang adil bagi konflik Palestina-Israel. Menariknya, Indonesia juga mencantumkan klausul “penghentian partisipasi sewaktu-waktu”. Jika di tengah jalan pelaksanaan misi ISF ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan national caveats atau bertentangan dengan kebijakan luar negeri bebas-aktif, maka Pemerintah Indonesia berhak menarik mundur seluruh personelnya dari Gaza tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Komitmen Pemerintah dan Harapan De-eskalasi Konflik
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Jakarta, menyampaikan bahwa pengiriman 8.000 prajurit ini merupakan wujud nyata dari janji politik dan kemanusiaan Presiden Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Pemerintah saat ini tengah mematangkan detail teknis mengenai logistik, rantai komando, dan koordinasi lapangan dengan negara-negara penyumbang pasukan lainnya dalam ISF. Kehadiran TNI diharapkan mampu menciptakan koridor aman bagi masuknya bantuan kemanusiaan yang selama ini terhambat oleh blokade dan situasi keamanan yang tidak menentu. Dengan adanya pasukan penjaga perdamaian yang memiliki reputasi internasional yang baik seperti TNI, diharapkan kepercayaan masyarakat sipil di Gaza dapat meningkat, sehingga proses pemulihan sosial dan ekonomi pasca-perang dapat segera dimulai.
Secara keseluruhan, misi ini merupakan salah satu operasi perdamaian terbesar dan paling menantang dalam sejarah diplomasi militer Indonesia. Dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan batasan operasional yang sangat detail, Indonesia berusaha memainkan peran sebagai “penengah yang jujur” (honest broker) di tengah konflik yang penuh ketegangan. Fokus pada perlindungan warga sipil dan rekonstruksi infrastruktur menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengutamakan pembangunan kembali kehidupan masyarakat Palestina daripada sekadar kehadiran militer simbolis. Pemerintah berharap bahwa kontribusi ini tidak hanya akan mengurangi penderitaan rakyat di Gaza, tetapi juga menjadi katalisator bagi terciptanya perdamaian yang abadi dan pengakuan penuh atas kemerdekaan Palestina di kancah internasional.
