Sebuah tawaran kolaborasi strategis di bidang teknologi mutakhir tengah menjadi sorotan, pasca-Iran secara resmi mengajukan proposal kerja sama pengembangan dan transfer teknologi drone kepada Indonesia. Tawaran ini, yang mencakup potensi pembangunan pabrik di tanah air, memicu diskusi mendalam mengenai motivasi di baliknya, manfaat yang dapat diraih, serta potensi risiko geopolitik yang menyertainya. Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, dalam analisisnya yang mendalam, menguraikan bahwa di balik penawaran ini terdapat sejumlah agenda strategis Iran, yang didorong oleh kebutuhan ekonomi dan ambisi penguatan posisi teknologi di kancah internasional, sekaligus upaya mitigasi dampak sanksi global yang telah lama membelenggu negara tersebut.
Agung Nurwijoyo, seorang analis terkemuka di bidang Timur Tengah dari Universitas Indonesia, mengemukakan pandangannya bahwa tawaran Iran untuk menjalin kerja sama teknologi drone dengan Indonesia bukanlah sekadar sebuah inisiatif biasa, melainkan sebuah langkah yang sarat dengan motivasi strategis. Ia secara tegas menekankan pentingnya agar kerja sama ini dibingkai dalam koridor pemanfaatan untuk tujuan damai, dengan fokus utama pada sektor-sektor krusial seperti ekonomi dan pertanian. “Menurut saya, penawaran kerja sama teknologi drone Iran ke Indonesia pada saat ini ada beberapa motivasi strategis dan perlu digarisbawahi bahwa kerja sama pengembangan drone ini adalah dalam pemanfaatan damai khususnya di bidang pertanian dan ekonomi,” ujar Agung dalam sebuah wawancara eksklusif pada Ahad, 15 Februari 2026. Penilaian ini menggarisbawahi bahwa Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan keunggulan teknologi Iran untuk kemajuan domestik yang konstruktif, bukan untuk tujuan yang berpotensi menimbulkan ketegangan regional maupun internasional.
Motivasi Strategis di Balik Tawaran Iran
Agung Nurwijoyo mengidentifikasi setidaknya tiga pilar motivasi utama yang mendorong Iran untuk menawarkan teknologi drone-nya kepada Indonesia. Pertama, terdapat sebuah intensi yang kuat dari pihak Iran untuk secara proaktif memperluas jaringan kerja sama bilateralnya, dengan penekanan khusus pada ranah ekonomi dan sektor pertanian. Langkah ini mencerminkan keinginan Iran untuk tidak hanya menjadi pemain teknologi, tetapi juga mitra ekonomi yang relevan di tingkat global. Kedua, perluasan kerja sama ini juga dipandang sebagai upaya Iran untuk memperkuat legitimasi dan citra positif dari teknologi strategis yang dimilikinya. Dengan menawarkan teknologi ini kepada negara lain, Iran berupaya menunjukkan kapabilitasnya yang tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga pada aplikasi sipil yang bermanfaat. “Fokus tawaran pada pengembangan industri drone menunjukkan Iran percaya diri dalam menawarkan kerjasama ke pasar internasional,” tegas Agung, menandakan optimisme Iran terhadap daya saing teknologinya di kancah global. Motivasi ketiga yang tak kalah penting adalah bahwa tawaran untuk melakukan produksi bersama (joint production) dan transfer teknologi ini merupakan sebuah ikhtiar strategis Iran untuk secara signifikan mengurangi dampak isolasi ekonomi yang telah lama dirasakan oleh Teheran akibat sanksi internasional yang berat.
Lebih lanjut, Agung menilai bahwa tawaran Iran untuk membangun pabrik drone di Indonesia merupakan sebuah proposal yang sangat realistis. Hal ini didasarkan pada adanya titik temu yang kuat antara kesiapan teknis dan keinginan Iran untuk melakukan transfer teknologi, dengan perhatian dan minat yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam menjalin kerja sama industri drone dengan berbagai negara. “Jika ditanya, apakah cukup realistis tawaran ini maka menurut saya dengan kesiapan Iran spesifik siap lakukan transfer teknologi dan membuka pabrik dan di sisi Indonesia yang dalam beberapa waktu memiliki perhatian dalam kerjasama industri drone dengan beberapa negara dengan menunjukkan ada titik temu tersebut,” jelasnya. Kesiapan Iran untuk berbagi pengetahuan dan fasilitas produksi, ditambah dengan rekam jejak Indonesia dalam menjajaki kemitraan serupa, menciptakan sinergi yang potensial untuk mewujudkan proyek ini.
Tantangan dan Risiko Geopolitik yang Mengintai
Meskipun potensi kerja sama ini menjanjikan, Agung Nurwijoyo secara tegas mengingatkan bahwa kolaborasi semacam ini tidak dapat beroperasi dalam ruang hampa. Ia menggarisbawahi adanya sejumlah risiko dan tantangan signifikan yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh Indonesia. “Namun, tentu ruang kerja sama ini tidak berada dalam ruang vakum. Ada beberapa risiko/tantangan yang ada,” tegasnya. Poin pertama yang menjadi sorotan utama adalah terkait dengan regulasi dan kepatuhan terhadap sanksi internasional yang masih berlaku. Kerja sama dalam produksi drone, terutama jika menyangkut teknologi yang memiliki potensi penggunaan ganda (dual-use), dapat memicu tekanan kebijakan dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan strategis berbeda. “Komitmen pada teknologi Iran meskipun jelas untuk perdamaian bisa berdampak pada pandangan berbeda pihak lain sehingga harus jelas posisi Indonesia jika menerima khususnya dalam MoU yang kelak disepakati,” ujar Agung, menekankan perlunya kejelasan posisi Indonesia dalam setiap kesepakatan yang akan dicapai.
Tantangan kedua yang diidentifikasi adalah sifat kompetitif dari pasar teknologi drone global. Tawaran Iran tidak datang dalam ruang hampa, melainkan bersaing dengan negara-negara lain yang juga menawarkan kapabilitas serupa, seperti Turki dan Pakistan. Oleh karena itu, faktor-faktor krusial seperti keunggulan dalam pengembangan teknologi, standar kualitas yang tinggi, serta kesesuaian dengan kebutuhan spesifik Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kerja sama ini dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dalam konteks ini, Indonesia perlu melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa pilihan mitra kerja sama memberikan manfaat teknologi dan strategis yang optimal.
Agung Nurwijoyo lebih lanjut menguraikan bahwa industri drone memiliki karakteristik dual-use yang melekat, artinya teknologi ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan sipil maupun dikembangkan untuk aspek pertahanan. “Di satu sisi dapat digunakan untuk intensi damai khususnya ekonomi dan pertanian. Di sisi lain, dapat dikembangkan dalam aspek pertahanan. Namun, melihat adanya potensi tekanan kebijakan dari negara lain tentu penting untuk membingkai dalam kerangka yang jelas dan prioritas dalam aspek damai,” jelasnya. Potensi tekanan dari negara-negara lain mengharuskan Indonesia untuk secara cermat membingkai kerja sama ini, dengan memprioritaskan aplikasi damai dan ekonomi. Jika Indonesia memutuskan untuk menerima tawaran ini, Agung memaparkan beberapa keuntungan strategis yang dapat diraih, meliputi penguatan industri dan teknologi dalam negeri melalui transfer teknologi yang komprehensif, pengembangan sumber daya manusia yang terampil, serta penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, kerja sama ini juga dapat berfungsi sebagai sarana diversifikasi mitra strategis Indonesia, membuka peluang kemitraan dengan negara-negara yang memiliki kesamaan nilai dan identitas, seperti negara-negara Muslim dan negara-negara yang tergabung dalam Global South Solidarity. “Jika menerima tawaran ini, beberapa keuntungan strategis yang didapat Indonesia menurut saya adalah: Satu, tentu ada aspek penguatan industri dan teknologi dalam negeri khususnya dengan adanya transfer teknologi sehingga bisa percepat kapasitas domestik baik dalam produksi, litbang dan pengembangan SDM hingga lapangan kerja,” papar Agung. “Kedua, kerja sama ini merupakan bentuk diversifikasi kerjasama strategis Indonesia. Pilihan alternatif dengan Iran ini penting dengan melihat kesamaan nilai dan identitas sehingga potensi penguatan jalinan negeri Muslim dan Global South Solidarity,” tambahnya.
Proses transfer teknologi yang diharapkan dari kerja sama ini, menurut Agung, dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari manufaktur, pemeliharaan, hingga pengembangan perangkat lunak operasi dasar. Ia memprediksi bahwa transfer teknologi ini kemungkinan akan berjalan secara bertahap, dimulai dari tingkat perakitan (assembler-level) sebelum mencapai kemampuan desain tingkat lanjut (designer-level). “Menurut saya, tentu transfer teknologi yang bisa ada dalam proses manufaktur, maintenance, dan software operasi dasar dari pengembangan teknologi drone tersebut. Mungkin dalam transfer teknologi pun akan berjalan secara bertahap, tidak serta merta kita akan mendapatkan kemampuan designer-level melainkan tahap awal adalah assembler-level,” katanya. Oleh karena itu, Agung menekankan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa negara ini tidak hanya berperan sebagai pasar pasif. Klausul-klausul detail dalam perjanjian harus diatur secara cermat, termasuk keterlibatan aktif Indonesia dalam proses desain dan modifikasi drone, serta potensi pengembangan bersama (co-development). “Tentu jika kita tidak hanya jadi pasar jelas klausul detail ditawarkan Indonesia. Kita tidak hanya boleh memproduksi dan menjual (dalam konteks joint-production) tapi juga bisa terlibat dalam desain dan modifikasi drone. Kita pun tidak hanya co-production tapi co-development dalam pengembangan drone. Juga jika serius makan harus ada human capital transfer secara terukur termasuk pengiriman ahli Indonesia ke Iran atau adanya joint-lab di Indonesia,” ujarnya. Kerja sama ini harus dilihat sebagai bagian integral dari ekosistem industri nasional, yang mampu membangun kolaborasi dan sinergi yang nyata, serta berpotensi menjadi batu loncatan teknologi sekaligus mengurangi ketergantungan pada mitra-mitra tradisional.
Mitigasi Geopolitik dan Rekomendasi Kebijakan
Potensi tekanan dari negara-negara lain terhadap Indonesia terkait kerja sama teknologi drone dengan Iran, menurut Agung Nurwijoyo, sangat mungkin terjadi meskipun tidak selalu diekspresikan secara terbuka dan frontal. “Potensi adanya tekanan tentu ada dan sangat mungkin meski tidak selalu secara terbuka dan frontal. Pressure by layers. Kita mungkin tidak akan dimusuhi tapi ada ukuran ulang dari tingkat kepercayaan strategis,” katanya. Tekanan ini dapat meningkat secara drastis apabila kerja sama drone tersebut memiliki kaitan langsung dengan aspek pertahanan dan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Oleh karena itu, Agung menilai sangat krusial bagi Indonesia untuk secara tegas menegaskan kerangka kerja sama yang jelas dan berfokus pada tujuan damai. “Pandangan saya, tekanan akan meningkat drastis jika drone terkait langsung dengan pertahanan/militer dan konflik di Timur Tengah. Tentu poin terakhir ini bukan dalam konteks terseret secara militer tapi narasi dan persepsi memfasilitasi normalisasi teknologi konflik. Untuk itu, karenanya penting membentuk desain kebijakan yang menegaskan dan fokus pada ekonomi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia pasti akan memperhitungkan dampak diplomatik dari keputusan ini, mengingat kesadaran Presiden akan kompleksitas geopolitik, pentingnya menjaga hubungan dengan negara-negara Barat sebagai mitra, serta kedekatan strategis dengan negara-negara Global South. “Bagi saya, dampak diplomatiknya pasti akan dihitung pemerintah Indonesia dengan realitas bahwa Presiden sadar akan kondisi geopolitik, kita yang tidak ingin kehilangan Barat sebagai mitra, dan kedekatan strategis kita dengan negara Global South. Jadi, ini sebenarnya tidak sekedar bicara bisa atau tidaknya tapi seberapa rapi desain politik dan kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.
Agung menekankan bahwa kerja sama ini memerlukan perhatian khusus pada aspek regulasi, memastikan bahwa investasi yang masuk bukan hanya menjadi zona produksi semata, melainkan juga menjadi ruang yang efektif untuk transfer teknologi. “Menurut saya, beberapa hal penting yang diperhatikan perihal regulasi adalah bahwa investasi ini tidak sekedar zona produksi tapi sebagai ruang transfer teknologi sehingga semangat co-development, joint-lab menjadi hal penting,” tuturnya. Regulasi terkait siapa yang akan menjadi pengguna, pengoperasian, dan ekspor produk drone juga menjadi aspek krusial yang perlu diatur. Selain itu, penting pula untuk mempertimbangkan implikasi terhadap keamanan siber dan data. Agung mengingatkan bahwa konsep joint-production dan joint-development bukanlah hal baru bagi Indonesia, sehingga pengalaman sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga. “Konsep joint-production dan joint-development ini bukan pertama dilakukan Indonesia sehingga harusnya sudah ada catatan penting terkait hal ini,” lanjutnya.
Struktur pengawasan terhadap kerja sama ini harus dirancang secara multi-lapis, melibatkan lintas kementerian/lembaga terkait, serta partisipasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Struktur pengawasan kerjasama ini haris multi-layer governance dengan melibatkan lintas K/L termasuk legislatif (DPR). Catatan terpentingnya adalah ini kita tidak sekedar bicara industri melainkan kesadaran geopolitik,” tegasnya. Di sisi lain, Agung merekomendasikan agar pemerintah Indonesia bersikap selektif dan bersyarat dalam menyikapi tawaran kerja sama ini. Ia mengakui adanya manfaat yang signifikan dari kerja sama industri drone, namun risiko geopolitik juga harus menjadi pertimbangan utama. “Dalam menyikapi kerjasama ini, penting sekali untuk tetap selektif dan bersyarat. Manfaat dari kerjasama industri drone tentu ada tapi risiko geopolitik juga ada. Kerjasama ini jika berlanjut maka sangat perlu transparansi sehingga bisa melihat orientasi yang ada yang murni pengembangan teknologi dan ekonomi,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya menetapkan “garis merah” yang jelas dalam kerja sama ini, terutama terkait dengan aspek transfer teknologi, orientasi ekspor, tujuan penggunaan, serta kontrol data. “Wajib adanya redline dalam kerjasama terutama jika tidak ada transfer teknologi, adanya intensi ekspor dan penggunaan untuk tujuan non ekonomi/pertanian atau tujuan damai dan data tidak sepenuhnya dikontrol Indonesia,” ungkapnya. Langkah antisipasi yang penting dilakukan Indonesia adalah mitigasi politik luar negeri yang komprehensif, melibatkan lintas kementerian/lembaga dan DPR, serta melakukan briefing dini kepada mitra-mitra strategis terkait. “Langkah antisipasi yang penting diperhatikan Indonesia menurut saya di antaranya perlu untuk antisipasi politik luar negeri dengan libatkan lintas K/L dan DPR serta briefing dini ke mitra terkait. Disamping itu, regulasi tetap harus jelas dan berikan keuntungan strategis Indonesia. Jadi, kerja sama ini harus memiliki orientasi, regulasi dan narasi yang jelas dengan garis merah yang jelas. Potensi ini harus tetap dilihat dengan kacamata posisi diplomatik dan reputasi Indonesia,” pungkasnya.
