Dalam sebuah langkah strategis yang menegaskan komitmennya terhadap penegakan disiplin dan kepatuhan hukum, Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi menggelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2026. Upacara gelar operasi yang berlangsung di Markas Besar TNI, Jakarta, pada Jumat (13/2) ini dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, menandai dimulainya upaya besar untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, menekan angka pelanggaran, serta memperkuat sinergi lintas lembaga demi menjaga stabilitas nasional. Dengan tema sentral “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju,” operasi ini mengerahkan lebih dari seribu personel gabungan dan dukungan alutsista canggih, menunjukkan keseriusan institusi dalam menciptakan prajurit yang berintegritas tinggi dan patuh pada setiap aturan hukum yang berlaku.
Operasi Gaktib dan Yustisi merupakan agenda rutin tahunan yang memiliki signifikansi mendalam bagi internal TNI dan juga bagi kepercayaan publik. Tema yang diusung, “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju,” bukan sekadar slogan, melainkan sebuah visi komprehensif yang mencerminkan aspirasi TNI untuk menjadi kekuatan militer yang unggul, profesional, dan disegani, yang landasannya adalah ketaatan mutlak terhadap hukum. Ketaatan hukum ini menjadi fondasi bagi kedaulatan negara dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Danpuspom Mayjen Yusri Nuryanto, ditekankan bahwa disiplin prajurit TNI telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan tren penurunan angka pelanggaran. Hal ini menjadi indikator positif bahwa kesadaran hukum di kalangan prajurit semakin membaik, sebuah pencapaian yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui operasi-operasi seperti Gaktib dan Yustisi.
Sinergi Lintas Lembaga dan Skala Operasi yang Komprehensif
Untuk mencapai tujuan ambisius tersebut, TNI tidak bergerak sendiri. Sebanyak 1.059 personel gabungan diterjunkan dalam operasi ini, sebuah angka yang menunjukkan skala dan kompleksitas pengerahan sumber daya. Personel ini terdiri dari berbagai matra Polisi Militer, meliputi Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU), yang masing-masing membawa spesialisasi dan yurisdiksi di lingkup angkatan mereka. Selain itu, operasi ini diperkuat oleh pasukan gabungan TNI dari berbagai kesatuan, Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang memiliki kapabilitas khusus, serta unit K9 Polisi Militer yang terlatih untuk deteksi dan pelacakan. Keterlibatan unit K9, misalnya, sangat vital dalam operasi penegakan hukum yang memerlukan kemampuan pencarian spesifik, seperti deteksi narkoba atau bahan peledak, yang seringkali menjadi bagian dari pelanggaran hukum serius.
Lebih lanjut, keberhasilan Operasi Gaktib dan Yustisi sangat bergantung pada dukungan lintas lembaga yang kuat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi mitra strategis utama, terutama dalam aspek lalu lintas dan penanganan kasus yang melibatkan yurisdiksi sipil. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berperan dalam proses penuntutan hukum bagi prajurit yang terbukti melanggar. Bea Cukai memberikan dukungan dalam pengawasan barang ilegal atau penyelundupan yang mungkin melibatkan oknum prajurit, sementara unsur perhubungan memastikan kelancaran koordinasi dan logistik. Kolaborasi multisektoral ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam menjaga ketertiban dan supremasi hukum, menegaskan bahwa tidak ada institusi yang kebal hukum, termasuk militer.
