Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah serius mengkaji dan membuka peluang untuk memperluas daftar komoditas tambang yang dilarang untuk diekspor dalam bentuk mentah. Langkah strategis ini, yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk menggenjot program hilirisasi mineral dan menarik investasi pengolahan di dalam negeri. Keputusan ini didasari oleh keberhasilan program serupa pada komoditas nikel, yang menunjukkan lonjakan nilai tambah ekonomi secara signifikan setelah larangan ekspor bijihnya diberlakukan. Rencana ini, yang diungkapkan pada forum Indonesia Economic Outlook 2026, mencakup potensi penambahan komoditas seperti timah ke dalam daftar larangan ekspor mentah, menyusul langkah sebelumnya yang telah melarang ekspor bauksit.
Mendorong Hilirisasi Melalui Pembatasan Ekspor Komoditas Mentah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji secara mendalam untuk menambah daftar komoditas tambang yang dilarang untuk diekspor dalam kondisi mentah. Inisiatif ini bukan sekadar kebijakan sporadis, melainkan sebuah strategi terukur yang dirancang untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program hilirisasi mineral di Indonesia. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah diambil sebelumnya, seperti pelarangan ekspor bauksit yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Bahlil mengungkapkan bahwa untuk tahun mendatang, fokus kajian akan diarahkan pada beberapa komoditas strategis lainnya, dengan timah menjadi salah satu komoditas yang secara spesifik disebut-sebut masuk dalam daftar prioritas untuk dikaji larangan ekspor mentahnya.
Keputusan untuk membatasi ekspor bahan mentah ini bukanlah tanpa dasar yang kuat. Bahlil menekankan bahwa pembatasan semacam ini terbukti secara empiris mampu mendorong pertumbuhan dan investasi dalam industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pengalaman nyata dari sektor nikel menjadi bukti paling nyata dan meyakinkan atas efektivitas kebijakan ini. Sektor nikel di Indonesia telah mengalami transformasi luar biasa, ditandai dengan lonjakan nilai tambah ekonomi yang signifikan pasca-pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel.
Kisah Sukses Nikel sebagai Model Hilirisasi
Keberhasilan program hilirisasi nikel menjadi tolok ukur dan inspirasi utama bagi pemerintah untuk memperluas kebijakan serupa ke komoditas tambang lainnya. Bahlil memaparkan data yang sangat mengesankan mengenai dampak pelarangan ekspor bijih nikel. Pada tahun 2017, sebelum larangan ekspor diberlakukan, nilai ekspor produk turunan nikel Indonesia hanya berkisar pada angka US$3,3 miliar. Namun, setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel mulai diterapkan pada tahun 2020, terjadi lonjakan dramatis pada nilai ekspor produk olahannya. Pada tahun 2024, angka tersebut melonjak tajam hingga mencapai US$33,9 miliar. Peningkatan nilai ekspor yang sangat substansial ini menunjukkan potensi besar dalam pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah ini secara efektif membuka pintu lebar bagi para investor untuk menanamkan modal dan membangun fasilitas pengolahan serta pemurnian di tanah air. Ia menyampaikan, “Silakan teman-teman mau bangun investasi di dalam negeri. Sudah cukup negara kita ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad.” Pernyataan ini menggarisbawahi semangat kemandirian ekonomi dan upaya untuk tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya alam mentah oleh pihak asing, serta mengembalikan nilai tambah kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa.
Perluasan Program Hilirisasi dan Koordinasi Strategis
Keberhasilan yang telah dicapai dalam hilirisasi komoditas nikel menjadi motivasi kuat bagi pemerintah untuk memperluas dampak positif ini ke berbagai komoditas tambang lainnya. Bahlil Lahadalia, yang juga memegang peran penting sebagai Ketua Satuan Tugas Hilirisasi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi berbagai proyek hilirisasi yang telah direncanakan dan sedang berjalan. Upaya ini mencakup identifikasi dan pengembangan potensi komoditas lain yang dapat diolah di dalam negeri.
Bahlil menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 18 komoditas tambang yang telah diserahkan kepada tim Satuan Tugas Hilirisasi untuk dikaji lebih lanjut dan didorong pengembangannya. “Ada 18 komoditas yang sudah kami serahkan, dan beliau sekarang mau menjalankan dua-tiga bulan lagi ke depan. Dan kami ada membuat lagi beberapa komoditas lain untuk kita dorong,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan adanya peta jalan yang jelas dan komitmen kuat dari pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada satu atau dua komoditas, tetapi merangkul spektrum yang lebih luas dari potensi sumber daya mineral Indonesia.
Dasar Hukum dan Komoditas yang Telah Dilarang
Saat ini, pemerintah Indonesia telah secara resmi menutup keran ekspor untuk sejumlah mineral mentah yang memiliki nilai strategis tinggi. Komoditas-komoditas yang telah masuk dalam daftar larangan ekspor mentah antara lain nikel, bauksit, bijih besi, dan emas. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam undang-undang tersebut, secara spesifik diatur dalam Pasal 103 dan 104 bahwa setiap mineral yang ditambang di Indonesia wajib untuk diolah dan dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diperkenankan untuk dipasarkan ke pasar internasional.
Pasal-pasal tersebut menjadi landasan yuridis yang kokoh bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah yang memiliki nilai tambah rendah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari sumber daya mineralnya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri di kancah global.
