Jakarta – Ancaman gagal panen akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggelontorkan dana segar senilai Rp 336 miliar. Alokasi anggaran masif ini ditujukan untuk mempercepat program rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana, sebuah langkah strategis guna memulihkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas pasokan pangan daerah. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian bencana hidrometeorologi yang telah merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu aktivitas tanam para petani di tiga provinsi kunci tersebut. Program rehabilitasi ini secara resmi telah dimulai serentak pada 15 Januari 2026, menegaskan komitmen pemerintah untuk sigap merespons dampak bencana dan meminimalkan kerugian sektor agrikultur nasional. Langkah proaktif ini juga menjadi bagian integral dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan iklim yang semakin kompleks.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, dalam keterangannya kepada media pada Senin, 16 Februari 2026, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 336 miliar tersebut akan difokuskan pada pemulihan sawah yang mengalami tingkat kerusakan ringan hingga sedang. Tujuannya jelas: agar lahan-lahan tersebut dapat segera kembali berproduksi dan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat daerah. “Anggaran ini merupakan wujud nyata keseriusan kami dalam menghadapi dampak banjir. Kami ingin petani dapat segera kembali menggarap sawahnya tanpa hambatan berarti,” ujar Hermanto, mengutip informasi dari Antara.
Lebih lanjut, Hermanto menggarisbawahi bahwa program percepatan rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut dari dimulainya kegiatan serentak pada pertengahan Januari lalu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga momentum produksi pangan, yang merupakan pilar krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Keputusan ini tetap dijalankan meskipun prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa periode curah hujan Januari hingga Maret 2026 diprediksi masih akan tinggi di beberapa wilayah. “Harapan kami adalah agar lahan sawah yang rusak dapat segera direhabilitasi, begitu pula dengan irigasi pertanian yang terdampak, sehingga dapat segera dimanfaatkan kembali oleh para petani,” tambahnya.
Tantangan Iklim dan Adaptasi Strategi Penanganan
Pelaksanaan program rehabilitasi lahan sawah ini tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan kondisi cuaca yang masih belum bersahabat. Hermanto mengakui bahwa curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di sejumlah lokasi desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi faktor yang terus diantisipasi dan dikelola secara cermat. Kondisi ini berdampak langsung pada lahan sawah yang seharusnya dipersiapkan untuk proses pengangkatan endapan lumpur pasca-banjir. Endapan lumpur yang tebal dapat menghambat proses pengolahan tanah dan persiapan lahan tanam.
Menghadapi tantangan ini, tim teknis di lapangan dituntut untuk melakukan penyesuaian strategi penanganan. “Kita akan melakukan survei ulang di lapangan untuk mengidentifikasi sedimen atau endapan lumpur baru yang terbentuk. Identifikasi ini penting karena akan mempengaruhi estimasi biaya penanganan, termasuk biaya pembuangan sedimen di lahan sawah maupun di saluran irigasi,” jelas Hermanto. Pendekatan adaptif ini menunjukkan fleksibilitas Kementan dalam merespons dinamika lapangan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal.
Sinergi Infrastruktur dan Optimalisasi Lahan
Upaya rehabilitasi tidak hanya berhenti pada pemulihan lahan sawah semata. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan ini menambahkan bahwa program rehabilitasi irigasi pertanian akan turut dikombinasikan dengan perbaikan infrastruktur irigasi secara keseluruhan. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya optimalisasi lahan pada sawah terdampak banjir. Total areal yang menjadi sasaran program optimalisasi lahan ini dialokasikan seluas 32 ribu hektar.
Kegiatan konstruksi dalam program ini mencakup serangkaian tahapan penting, mulai dari pembersihan lahan dari material sisa banjir, penataan ulang kontur lahan agar lebih optimal, perbaikan infrastruktur irigasi yang rusak seperti saluran dan pintu air, hingga pengolahan tanah dan persiapan lahan untuk pemanfaatan kembali. Sementara itu, untuk kegiatan rehabilitasi lahan sawah terdampak banjir secara spesifik, dialokasikan seluas 9,9 ribu hektare. Komponen kegiatan konstruksi pada area ini meliputi pembersihan lahan dari lumpur dan puing-puing, serta perapihan dan perataan tanah agar siap ditanami kembali.
Secara garis besar, intervensi yang dilakukan oleh Kementan dirancang tidak hanya berfokus pada percepatan pekerjaan fisik semata. Lebih dari itu, program ini juga mencakup penguatan tata kelola, penyediaan pendampingan teknis bagi petani, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pendekatan holistik ini melibatkan partisipasi aktif dari petani lokal dan pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak ini krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan penanganan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan para petani. Hermanto meyakini bahwa pendekatan terintegrasi ini akan mampu mengembalikan fungsi lahan sawah secara optimal, memperluas areal tanam yang produktif, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan para petani yang merupakan tulang punggung sektor pertanian nasional.
