JAKARTA – Realitas pahit yang membelenggu sektor pertanian Indonesia kembali terkuak, menyoroti jurang lebar antara kebutuhan esensial petani dengan ketersediaan sarana pendukung yang terjangkau. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2) lalu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, secara tegas melontarkan kritik keras terhadap harga mobil pikap berpenggerak empat roda (4×4) di pasar domestik. Ia menilai banderol harga yang ‘selangit’ dan ‘hampir tidak masuk akal’ tersebut menjadikan kendaraan vital ini tidak realistis dan di luar jangkauan mayoritas petani di Tanah Air, yang sangat membutuhkan mobilitas tinggi di medan berat untuk mengoptimalkan hasil panen mereka. Pernyataan ini sekaligus menjadi justifikasi utama di balik keputusan Agrinas untuk mengimpor 105 ribu unit pikap 4×4 dari India, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kebutuhan Mendesak dan Realitas Harga yang Membelit
Mota menjelaskan bahwa di dunia pertanian, kendaraan 4×4 bukanlah sekadar kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental. Kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh wilayah pedesaan dengan infrastruktur jalan yang belum memadai—seringkali berupa tanah, berlumpur saat musim hujan, atau berbukit-bukit—menuntut adanya kendaraan yang tangguh dan mampu melibas segala medan. Fungsi utama pikap 4×4 adalah untuk mengangkut hasil pertanian dari kebun yang terpencil menuju jalan utama, sebelum akhirnya didistribusikan ke pasar. Tanpa kendaraan yang memadai, efisiensi rantai pasok pertanian akan terhambat, berujung pada kerugian petani akibat hasil panen yang tidak dapat diangkut tepat waktu atau mengalami kerusakan.
Namun, realitas di lapangan jauh dari ideal. Para petani, dengan pendapatan yang seringkali sangat terbatas dan hanya cukup untuk kebutuhan dasar, terpaksa memilih pikap 4×2 sebagai alternatif. Pilihan ini, menurut Mota, adalah sebuah kompromi yang dipaksakan. “Kalau sekarang petani banyak pakai 4×2, itu karena terpaksa, karena harga 4×4 Indonesia yang selangit, hampir tidak masuk akal,” ujarnya. Keterpaksaan ini mendorong inovasi lokal yang miris, seperti yang terjadi di Lampung, di mana kelompok tani secara kreatif merakit kendaraan 4×4 sendiri dari mesin Dongfeng. Inisiatif ini, meskipun menunjukkan semangat juang petani, sekaligus menjadi bukti nyata betapa krusialnya akses terhadap kendaraan 4×4 yang terjangkau dan bagaimana pemerintah serta industri otomotif belum sepenuhnya menjawab tantangan ini.
Kesenjangan harga ini semakin dipertegas oleh pengamatan Mota terhadap sistem pengadaan pemerintah. “Saya kemarin melihat di e-katalog, saya shock juga, ternyata harga 4×4 itu sampai 528 juta. Itu hampir tidak mungkin petani mampu beli dengan pendapatan petani yang sangat terbatas,” ungkapnya. Angka ini jauh melampaui kemampuan finansial mayoritas petani, yang rata-rata berjuang dengan pendapatan bersih bulanan yang relatif rendah. Kondisi ini membuat impian memiliki kendaraan operasional yang sesuai dengan kebutuhan medan pertanian menjadi sebuah kemewahan yang tak terjangkau.
Dilema Kebijakan, Respons Industri, dan Kesenjangan Produksi Lokal
Tingginya harga pikap 4×4 di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor kompleks, termasuk kebijakan pemerintah dan dinamika pasar. Salah satu penyebab utama adalah kategorisasi kendaraan 4×4 sebagai barang mewah. Sebelumnya, kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang berbasis kapasitas mesin mengenakan tarif yang sangat tinggi, berkisar antara 30 hingga 125 persen, belum termasuk bea impor. Kendaraan ini dianggap sebagai simbol status atau kebutuhan khusus, bukan alat produksi esensial bagi sektor pertanian. Meskipun terjadi harmonisasi PPnBM dari basis kapasitas mesin menjadi berbasis emisi gas buang, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, dan memungkinkan mobil 4×4 dengan emisi rendah dikenakan tarif pajak lebih rendah, dampak positifnya terhadap harga jual di segmen pikap 4×4 yang dibutuhkan petani tampaknya belum signifikan. Model-model yang tangguh untuk medan berat seringkali masih memiliki emisi yang relatif tinggi atau struktur biaya produksi yang tetap mahal, sehingga harga akhir tetap di luar jangkauan.
Mota juga menyoroti kurangnya kompetisi di pasar domestik untuk produk kendaraan 4×4. Dengan pilihan yang terbatas dan harga yang tinggi, pasar menjadi kurang dinamis. Agrinas, sebagai entitas yang berupaya memberdayakan petani, sebenarnya sangat memprioritaskan produk dalam negeri. “Kalau teman-teman lokal bisa menjual secara bulk, harganya masuk akal, dan sanggup suplai sesuai waktu, kami tidak mungkin impor, kami pasti prioritaskan dalam negeri,” tegas Mota. Namun, realitasnya, seperti yang ia sampaikan dalam kesempatan lain, “Selama Ini Pikap 4×4 Impor, Tak Ada Satupun Diproduksi di RI.” Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekosongan dalam produksi pikap 4×4 yang terjangkau dan sesuai kebutuhan petani di Indonesia, menimbulkan pertanyaan mengapa tidak ada dorongan kuat untuk produksi lokal yang dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
Respons dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) terhadap kritik Agrinas ini juga menarik untuk dicermati. Gaikindo menyatakan bahwa fokus produksi mereka selama ini lebih tertuju pada segmen 4×2, sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Hal ini menciptakan sebuah dilema: apakah pasar tidak meminta 4×4 karena harganya mahal, ataukah harganya mahal karena tidak ada produksi masal yang didorong oleh permintaan? Siklus ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang lebih pro-petani atau insentif bagi produsen lokal untuk mengembangkan pikap 4×4 yang terjangkau, kesenjangan ini akan terus berlanjut. Gaikindo mungkin melihat data penjualan yang didominasi 4×2, namun data tersebut tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, melainkan kemampuan beli masyarakat yang terbatas.
Berikut adalah daftar harga pikap 4×4 tipe termurah yang tersedia di Indonesia, yang menunjukkan betapa tingginya angka-angka ini bagi seorang petani:
